Orno Apresiasi Dukungan Masyarakat MBD

Bupati Maluku Barat Daya yang juga Wakil Gubernur terpilih Drs. Barnabas Nataniel Orno menyampaikan apresiasi, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas dukungan doa dari masyarakat Maluku lebih khusus masyarakat di kabupaten berjuluk Kalwedo ini sehingga dirinya dipercaya mendampingi Murad Ismail memimpin provinsi “Seribu Pulau” ini.
Share it:
Wakil Gubernur Maluku terpilih Drs. Barnabas Nataniel Orno
Tiakur, Dharapos.com - Wakil Gubernur terpilih Drs. Barnabas Nataniel Orno menyampaikan apresiasi, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas dukungan doa dari masyarakat Maluku lebih khusus masyarakat di kabupaten berjuluk Kalwedo ini sehingga dirinya dipercaya mendampingi Murad Ismail memimpin provinsi “Seribu Pulau” ini.

“Saya dan Murad Ismail terpilih sebagai Gubernur Maluku periode 2019 - 2024 dan dalam waktu dekat ini saya sudah berangkat bersama keluarga ke Ambon dan selanjutnya ke Jakarta untuk dilantik sebagai Wakil Gubernur Maluku,” demikian disampaikannya dihadapan para camat se - Kabupaten MBD bersama 117 Kepala dan Sekretaris Desa serta Ketua BPD, dalam sebuah pertemuan yang berlangsung belum lama ini.

Dijelaskan Orno, sekalipun pada 11 Maret 2019 baru dilaksanakan paripurna melepaskan jabatan Bupati ini tapi setelah meninggalkan MBD untuk tidak kembali lagi sebagai orang nomor satu di kabupaten berjuluk Kalwedo ini.

“Artinya saya tidak kembali lagi menjadi Bupati sampai akhir hayat ini tetapi mungkin nanti setelah itu saya akan kembali lagi baik sebagai putra daerah MBD maupun dalam kapasitas saya sebagai Wakil Gubernur Maluku,” jelasnya.

Orno juga lewat kesempatan itu, meminta para camat dan kepala desa beserta sekretaris dan juga para ketua BPD serta tokoh-tokoh agama agar menyampaikan permohonan maaf dirinya kepada seluruh masyarakat MBD mulai dari Serili, Pulau Marsela tempat matahari terbenam sampai ke Ustutun Pulau Wetar, tempat matahari terbit.

“Karena dalam kepemimpinan saya sebagai Bupati selama 8 tahun ini, ada keputusan dan kebijakan yang diambil mungkin dirasa merugikan, menyakiti bahkan mengecewakan masyarakat baik itu secara person maupun secara kolektif,” ungkapnya.

Lebih jauh, politisi PDI Perjuangan ini menambahkan setelah dirinya dilantik sebagai Wagub Maluku rakyat di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste ini  akan segera menghadapi pesta demokrasi Pemilihan Presiden, legislatif dan proses pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah MBD untuk periode 2020-2024.

Dimana prosesnya, diperkirakan sudah mulai berlangsung pada Agustus 2019 ini dan kemungkinan penetapan calon Bupati dan wakilnya pada November 2019.

“Saya yakin sungguh bahwa kedua momen ini sangat membuat lelah masyarakat MBD. Oleh karena itu di setiap kesempatan, saya selalu minta agar walaupun kepentingan politik berbeda tapi jangan sampai kita korbankan kepentingan rakyat,” pesannya.

MBD pernah punya mimpi besar, yaitu Deklarasi Provinsi Maluku Perbatasan dan berbicara terkait itu maka dari berbagai sisi persyaratan itu tidak mungkin bisa mekar menjadi provinsi. Apalagi dari sisi normatif paling sedikit 5 kabupaten pendukung baru bisa mekar menjadi provinsi.

“Tapi kita mulai dari sekarang sampai 2025 pengembangan wilayah Indonesia, Maluku dapat jatah satu provinsi. Oleh karena itu dimana-mana ketika saya ditanya sebagai Bupati apakah MBD bisa mekar menjadi provinsi? Saya jawab ya!! Bisa,” cetusnya.

Jawaban tersebut mengacu pada ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan negara luar seperti MBD dengan Timor Leste dan Australia. Dimana demi kepentingan strategis nasional, wilayah-wilayah dimaksud bisa dimekarkan dengan alasan khusus cukup dengan 3 kabupaten.

“Karena itu, hari ini saya ingin katakan bahwa kita jangan berjuang untuk pemekaran kabupaten tapi berjuanglah untuk pemekaran provinsi. Sebab jika kita mekar menjadi provinsi maka secara otomatis akan ada pemekaran 2 kabupaten lagi di MBD. Tapi kalau sekarang kita berjuang untuk pemekaran kabupaten maka saya pikir itu ibarat mimpi di siang bolong,” bebernya.

Pasalnya, dari berbagai persyaratan masih belum layak dan tidak bisa direalisasikan.

“Tapi kalau kita berjuang provinsi maka itu bisa terjadi karena kita punya blok Masela, Blok Moa Selatan yang kalau tidak ada kendala tahun ini sudah dieksplorasi. Juga kita punya blok Moa Utara, blok Leti dan blok Babar Selaru. Kita juga punya tambang tembaga di pulau Wetar dan emas di pulau Romang yang sekarang ini sudah mulai dieksploitasi,” tandasnya. 

Orno menambahkan, saat ini ada 60 kabupaten/kota dan provinsi yang sudah mulai menjalani proses pemekaran.

“Dan untuk Maluku tidak ada satupun,” tegasnya.

(dp-17)
Share it:

Daerah

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi