DPMD Gelar Raker Pemdes se - Kepulauan Tanimbar

Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KT) melaksanakan Rapat Kerja (Raker) Pemerintahan Desa yang berlangsung pada 8 - 9 Maret 2019 di Desa Kandatel, Kecamatan Selaru.
Share it:
Bupati Petrus Fatlolon saat membuka secara resmi Raker Pemdes se - Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jumat (8/3/2019)

Saumlaki, Dharapos.com - Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KT) melaksanakan Rapat Kerja (Raker) Pemerintahan Desa yang berlangsung pada 8 - 9 Maret 2019 di Desa Kandatel, Kecamatan Selaru.

Kegiatan Raker ini telah dua kali dilakukan dalam tahun 2019 dan akan dilakukan tahap ketiga.

Namun lagi-lagi ada banyak desa di KT yang belum menetapkan APBDes Tahun Anggaran 2019.

Bupati setempat,  Petrus Fatlolon dalam sambutannya menegaskan
agar dalam forum yang strategis ini, seluruh persiapan penyusunan APBDes harus tuntas sebelum tanggal 31 Maret 2019.

"Para Kepala Desa, Bendahara, Sekretaris dan BPD harus prioritas menyelesaikan APBDes 2019 paling lambat tanggal 31 Maret sudah harus tuntas mengingat dana desa triwulan pertama telah ditransfer dari Pemerintah pusat masuk ke rekening pemerintah daerah. tinggal kita geser saja ADD," tegasnya.

Belajar dari pengalaman tahun lalu, dimana APBDes 2018 yang terlambat sehingga menyebabkan beberapa desa terlambat pula menyerap Dana Desa dan ADD.

Dan kemudian terbawa sampai ke tahun ini dimana ada silpa Dana Desa yang terikut di 2019.

"Tentu saja ini merugikan desa karena Pemerintah pusat melalui Dana Desa dan Pemerintah daerah melalui ADD telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk menangani kebutuhan pembangunan di desa tetapi tidak dapat terwujud," cetusnya.

Hal ini diakibatkan karena persoalan APBDes yang tidak tepat waktu dalam melakukan pencairan dana desa dan ADD.

"Ini merupakan catatan kinerja yang kurang dari para kepala desa," kecamnya.

Para pejabat, tamu undangan dan peserta raker

Bupati juga menekankan, saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku sedang melakukan audit rutin terhadap seluruh pelaksanaan Pemerintahan termasuk dana desa.

"Saya dengar BPK dalam mengaudit dana desa, akan memilih 1 sampai 2 secara acak diantara seluruh desa di Kepulauan Tanimbar ini sebagai sampling untuk dijadikan bahan audit," bebernya.

Bupati juga menghimbau kepada para Kades, Sekdes, Bendahara, BPD serta seluruh perangkat desa untuk memperhatikan tata kelola keuangan desa dengan baik.

"Siapa tahu, 1 atau 5 di antara 80 desa yang ada saat ini akan dijadikan sebagai sampling untuk BPK melakukan audit," sambung Bupati.

Ditegaskannya, Pemda menargetkan agar hasil audit BPK terhadap seluruh penyelenggaraan pemerintahan termasuk tata kelola keuangan daerah pada TA 2018 harus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Tentu saja opini WTP yang merupakan mimpi dan harapan besar kita tidaklah merupakan hadiah, tetapi implementasi dari penghargaan atas kinerja pemerintahan di kabupaten Kepulauan Tanimbar ini," kata Bupati melanjutkan.

"Jangan sampai kita mengelola dana desa tidak sesuai dengan ketentuan sehingga program-prorgam tidak bermanfaat bagi masyarakat dan tidak sesuai sesuai dengan kondisi kebutuhan Desa masing-masing," tegasnya.

(dp-47)
Share it:

Maluku Tenggara Barat

Masukan Komentar Anda:

1 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi