Kepesertaan BPJS di Maluku Baru Capai 82,6 Persen

Pencapaian kepesertaan masyarakat Maluku yang terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Cabang Ambon baru mencapai 82,6 persen.
Share it:
Foto bersama seusai penandatanganan MoU Kerjasama terkait Integrasi Jamkesda dalam
rangka percepatan kepesertaan Jaminan Kesehatan di Maluku, Senin (11/2/2019) 
Ambon, Dharapos.com - Pencapaian kepesertaan masyarakat Maluku yang terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Cabang Ambon baru mencapai 82,6 persen. 

Capaian ini memyebabkan  Maluku belum bisa dikatakan Universal Health Coverage (UHC) setidaknya 95 persen penduduk Maluku terdaftar yang ditetapkan Pemerintah pusat.

Kondisi ini membuat Gubernur Said Assagaff berharap kedepan seluruh warga Maluku bisa terdaftar dalam program nasional ini.

“Saya ingin kalau bisa 100 persen penduduk kita tercover. Kita tidak ingin raportnya merah,” ungkapnya dihadapan Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris saat pertemuan antara Gubernur, Dirut BPJS Pusat, bersama Kepala BPJS Cabang Ambon sebelum dilanjutkan dengan Penandatanganan MoU di ruang kerja Gubenur, Senin (11/2/2019).

Turut hadir, diantaranya Kepala BPKAD Setda Maluku Lutfi Rumbia, Kepala Dinas Sosial Maluku Sartono Pining dan Sekretaris Dinas Kesehatan Maluku.

Fachmi Idris sendiri, hadir memenuhi undangan Kepala BPJS Cabang Ambon, Alfiana Latumakulita untuk menghadiri Penandatangan MoU Kerjasama terkait Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam rangka percepatan kepesertaan Jaminan Kesehatan di Maluku, sekaligus pertemuan dengan Gubernur untuk membahas persoalan ini.

Gubernur mengakui, untuk mencapai terget tersebut butuh komitmen dan kerjasama dari berbagai lintas sektor diantaranya keterlibatan Dinkesuntuk bisa membantu BPJS dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.  

“Dinas Kesehatan saya harap dapat membantu BPJS,” harapnya.

Dalam pertemuan itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Afliana Latumakulita membeberkan malah wilayah-wilayah yang jauh dan terpencil seperti, Maluku Barat Daya (MBD), Kepulauan Aru dan Kota Tual yang telah mencapai terget nasional.

“Di Maluku sudah ada 3 kabupaten diatas 95 persen yaitu MBD, Kota Tual dan Aru. Malah akan disusul lagi oleh Maluku Tenggara Barat (MTB). Sedangkan Maluku Tengah dan Kota Ambon masih sangat rendah,”beber Afliana.

Sontak hal tersebut membuat Gubernur kaget dan kemudian mempertanyakan permasalahan apa sehingga, 2 (dua) kabupaten yang dekat dengan ibukota provinsi dan memiliki fasilitas yang baik masih rendah kepesertaan jaminan kesehatan warganya.

“Masalahnya apa,” tanyanya heran.

Usai penandatangan MoU, Kepala BPJS Pusat Fahmi Idris tetap memberikan apresiasi terhadap komitmen Gubernur Maluku untuk mendukung program Pemerintah ini.

“Kami mengapresiasi komitmen Gubernur, sangat luar biasa mendukung program ini, untuk melanjutkan integrasi jaminan kesehatan daerah bagi warga. Dengan adanya kenaikan presentase tersebut menunjukan bahwa program negara atau program nasional ini di dukung penuh oleh Pemerintah provinsi di samping pemerintah kabupaten/kota yang ada di Maluku,” ungkapnya.

Namun demikian, untuk mencapai UHC setidaknya 95 persen, butuh komitmen bersama.

“Ini tentunya pekerjaan rumah, karena Maluku dari 11 kabupaten/kota, baru 3 kabupaten/kota yang sudah UHC memiliki jaminan kesehatan nasional atau Kartu Indonesia Sehat,” sambungnya.  

Saat ini kata Idris, ada 4 provinsi di Indonesia yang telah mencapai target yakni, DI Aceh, Gorontalo, DKI Jakarta dan Papua Barat.  

“Maluku memang baru mencapai sekitar 82,6 persen.  Angka ini tidak jelek sebetulnya. Tapi, tentunya kita berharap di akhir 2019 bisa tercapai. Maluku masih punya waktu 10 bulan untuk terus meningkatkannya.  Minimal target nasional-lah  95 persen.  Syukur kalau kemudian bisa mendekati 100 persen,” tandas Idris. 

(dp-19)
Share it:

Nasional

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi