32 Satker di MTB – MBD Terima DIPA 2019 dari KPPN Saumlaki

Bertempat di aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Saumlaki, Kamis (20/12/2018), 
telah diselenggarakan kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019

Saumlaki, Dharapos.com - Bertempat di aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Saumlaki, Kamis (20/12/2018)  telah diselenggarakan kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019. 

Momen tersebut dihadiri Asisten II Setda Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dr. Edwin Tomasoa mewakili Bupati dan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/pejabat yang mewakili dari 20 satuan kerja (Satker) di wilayah tersebut dan 12 Satker di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). 

Dalam rilisnya yang diterima Dharapos.com, Kepala KPPN Saumlaki, Teguh Irwono dalam laporannya menyampaikan bahwa sampai dengan 19 Desember 2018, KPPN telah memfasilitasi penyerapan anggaran belanja 39 Satker K/L yang nilainya mencapai Rp684.469.073.014 atau 86.85 persen dari alokasi sebesar Rp788.123.414.000.  

Pagu sebesar Rp788.123.414.000 tersebut terdiri dari pagu DAK Fisik dan Dana Desa untuk Kabupaten MTB dan Kabupaten MBD sebesar Rp327.240.937.000 (41,52 persen), dan pagu Non DAK Fisik dan Dana Desa untuk 38 satuan kerja K/L sebesar Rp 460.882.477.000 (58,48 persen).

Realisasi untuk DAK Fisik dan Dana Desa sampai dengan 19 Desember 2018 adalah Rp 310.052.946.554 (94,75 persen) dan realisasi Non DAK Fisik dan Dana Desa pada 38 satuan kerja K/L sebesar Rp 374.416.126.460 (81,24 persen).

Diharapkan sampai dengan akhir 2018 akan terserap sebesar 92 persen. 

DAK Fisik Kabupaten MTB diharapkan akan terealisasi sebesar Rp86.569.347.538 (95 persen) dari pagu Rp91.465.531.000. Kemudian, DAK Fisik Kabupaten MBD diharapkan akan terealisasi sebesar Rp 63.338.952.988 (89 persen) dari pagu Rp71.003.721.000. 

Kemudian Dana  Desa di Kab. MTB telah disalurkan sebesar Rp 71.097.358.000 (100 persen) dan di Kabupaten MBD sebesar Rp93.674.327.000 (100 persen).

Penandatanganan berita acara penyerahan DIPA 2019

“DAK Fisik ini digunakan untuk pembangunan jalan, irigasi, pasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan perbaikan transportasi di wilayah MTB dan MBD,” rincinya.

Lanjut Teguh, output prioritas nasional yang telah dihasilkan dari penyerapan anggaran tahun 2018 tersebut diantaranya adalah penguatan infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman melalui subsidi pelayaran dan angkutan laut nasional dan pengembangan kapasitas bandar udara di Kisar, Tiakur dan Saumlaki.

Terhadap pengelolaan APBN di satuan kerja K/L sejak 2018 dilakukan penilaian dengan tolok ukur 12 indikator yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN. 

Ke 12 indikator tersebut adalah Pengelolaan UP/TUP, Data Kontrak, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Hal III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, Rekon LPJ, Renkas, Realisasi, Pagu Minus, Nilai Dispensasi SPM. Sampai dengan 19 Desember 2018, Nilai Akhir IKPA yang diraih oleh oleh KPPN Saumlaki selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah adalah 90,32.  Capaian ini merupakan hasil dari koordinasi dan sinergi yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja dengan KPPN.

Asisten II Setda MTB, dr. Edwin Tomasoa dalam sambutannya menyampaikan bahwa DIPA tahun 2019 yang diserahkan kepada 32 Satker K/L total nilainya sebesar Rp278.845.602.000 dengan rincian untuk 20 satuan kerja di wilayah MTB sebesar Rp161.045.161.000 dan 12 satuan kerja di wilayah MBD sebesar Rp117.800.441.000,-  

Dalam arahannya, Asisten II meminta pelaksanaan berbagai kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2019 agar segera dimulai dan dikoordinasikan, sehingga tidak tumpang tindih dan tidak menumpuk di akhir tahun. 

“Oleh karena itu, perlu disiapkan langkah-langkah nyata agar anggaran dan kegiatan dapat dilaksanakan sejak awal 2019,” imbuhnya.

Kemudian, hindarkan pola lama penyerapan anggaran yang menumpuk pada menjelang tahun anggaran berakhir karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pemerataan.

Foto bersama seusai acara penyerahan DIPA 2019 

Asisten II juga mendorong agar setiap satker tingkatkan langkah monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah dalam tahun 2019, termasuk meningkatkan koordinasi dengan segenap jajaran Pemerintah yang ada di daerah, khususnya terkait pelaksanaan dan pencairan anggaran.

“Kendala administratif, prosedural, birokrasi dan sebagainya agar segera diselesaikan di awal tahun, sehingga program-program Pemerintah dapat segera berjalan sehingga memberikan multiplier effect yang segera dapat dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya.

Secara khusus, kepada para KPA, Asisten II berpesan agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran, sehingga dapat memberikan capaian hasil yang lebih berkualitas, dan sekaligus dapat menstimulasi kegiatan ekonomi sepanjang tahun 2019 secara seimbang.

“Kemudian, percepat penyelesaian dan tingkatkan kualitas pengelolaan DIPA dengan menyusun dan melaksanakan secara terukur dan berbasis output, dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program-program dan kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat,” pesannya.

Asisten II juga meminta setiap KPA untuk tingkatkan koordinasi dan sinergi baik internal di satuan kerja masing-masing, maupun dengan KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah. 

“Dana yang tak kalah penting adalah upaya meningkatkan kompetensi SDM segenap satuan kerja agar dapat bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tukasnya. 

Seusai sambutan, dilakukan penyerahan DIPA 2019 oleh Asisten II Setda MTB kepada 21 KPA/Pejabat yang mewakili KPA, dengan jumlah sebanyak 32 buah DIPA. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Pakta Integritas bersama Kepala KPPN Saumlaki.

Acara diakhiri dengan sesi foto bersama dan ramah tamah.

(dp-18)