Bupati MTB Minta SKK Migas dan INPEX Selaraskan TJS dengan RPJMD

Bupati MTB Petrus Fatlolon saat diwawancarai kru Dhara Pos, Simon Lolonlun, Selasa (30/10/2018)

Saumlaki, Dharapos.com - Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Petrus Fatlolon minta Satuan Kerja Khusus Industri Hulu Migas (SKK Migas) dan INPEX Masela Ltd untuk bersama-sama menyelaraskan program-program Tanggung Jawab Sosial (TJS) INPEX dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di wilayah tersebut.

Ia menyatakan, selama ini belum ada penyelarasan program-program TJS antara SKK Migas, Inpex dan Pemkab MTB meskipun perusahaan asal Jepang ini telah melaksanakan program-program TJS di sejumlah bidang.

“Siapapun yang ada di daerah dan negara ini harus menyusun program-program CSR yang sejalan dengan RPJMD, karena kalau tidak sejalan maka saya pikir ini masih bertepuk sebelah tangan. Jadi saya menilai akan lebih baik kalau kita duduk bersama dan membicarakannya dengan Pemerintah daerah tanpa mengganggu program mereka,” cetus Bupati Petrus di Saumlaki, Selasa (30/10/2018).

Dia menegaskan bahwa penyelarasan terhadap program-program TJS INPEX di pandang perlu karena RPJMD merupakan rambu bagi Pemda dan seluruh masyarakat di daerah untuk membangun.

Dengan demikian, segala program pembangunan yang hendak dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan di daerah itu wajib disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang telah tertuang dalam RPJMD.

Sejumlah persoalan yang mesti menjadi perhatian INPEX di bidang pendidikan, penyiapan SDM putra dan putri daerah untuk siap menjadi tenaga kerja saat perusahaan tersebut beroperasi, serta kebutuhan lain di bidang pertanian, perekonomian, pariwisata dan sebagainya.

“Tanggung Jawab Sosial termasuk mempersiapkan SDM supaya nanti ketika Blok Masela mau beroperasi maka sudah ada orang Tanimbar yang bisa bekerja di ladang Migas Blok Masela. Selain itu penyiapan  kebutuhan lainnya seperti makan, minum, sayur. Orang Tanimbar harus dilatih sebagai peternak ayam, petani sayur yang profesional yang dapat menghasilkan sayur dalam jumlah yang banyak dan bukan sedikit, dan bagaimana manajemen pemasarannya. Nah kalau begitu mulai sekarang, dong,” sambungnya.

Mantan pimpinan DPRD Sorong  ini menekankan pula pentingnya pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk penyiapan tenaga kerja yang terampil dan profesional.  Tentang penyiapan tenaga kerja ini, perlu dibahas dan dibuat kesepakatan bersama.

“Walaupun saya Bupati dan berlatar belakang di industri migas tetapi kan mestinya mereka yang harus memberitahukan ini dong bahwa kami membutuhkan jabatan ini dan itu. Jabatan-jabatan itu walaupun saya tahu tetapi harusnya ada jaminan dari Inpex bahwa kualifikasi yang dibutuhkan itu apa dan untuk menyiapkannya itu harus dimana, lalu kemudian kita bagi tanggung jawab. Apa yang harus ditanggulangi oleh Pemkab dan sebaliknya apa yang harus Inpex atau SKK Migas lakukan pula,” katanya.

Tentang hal ini, Bupati akui telah menyurati pimpinan SKK Migas serta INPEX dan telah dilakukan pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu, hanya saja hasil pertemuan tersebut belum dilaksanakan hingga saat ini.

“SKK Migas sudah mengundang kita untuk rapat bersama. Dalam rapat itu, mereka menyampaikan bahwa akan ada tim dari SKK Migas dan Inpex datang menemui saya di Saumlaki untuk membicarakan secara teknis penyelarasan antara program CSR Inpex dengan Pemerintah daerah, namun sampai saat ini timnya belum bertemu,” kesalnya.

Bupati berharap, penyelarasan program-program TJS Inpex sudah dilakukan secepatnya sehingga penyiapan tenaga kerja untuk kebutuhan pengisian jabatan support dan tenaga ahli serta kebutuhan lain sudah harus dipersiapkan sejak saat ini.

“Kalau tidak ada penyiapan kandungan lokal dengan baik maka ini sudah tentu akan menjadi bom waktu. Kita belajar dari pengalaman yang terjadi di Freeport, dan di tempat lain. Nah, ini harus disediakan sekarang dan jangan dianggap sepeleh,” tandasnya.

Senior Specialist Media Relations INPEX Corporation, Mochamad Nunung Kurniawan saat dikonfirmasi, Senin (12/11/2018) menyatakan INPEX senantiasa berusaha berkomunikasi dengan Pemda Kabupaten MTB untuk menyelaraskan program TJS INPEX dengan RPJMD MTB.

“Untuk tahun ini, kami telah berkomunikasi dan memaparkan program Tanggung Jawab Sosial kami kepada Pemerintah Daerah Kabupaten MTB pada April 2018,” ungkapnya.

Mengenai follow up dari pertemuan antara Bupati MTB dengan Kepala SKK Migas yang didampingi INPEX tentang rencana komitmen SKK Migas untuk bertemu Pemkab MTB guna membahas TJS, Kurniawan menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang membahas tindak lanjut pertemuan tersebut.

“Adapun waktu yang tepat untuk pertemuan selanjutnya dengan Bupati MTB sedang dicari,” pungkasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, INPEX selama ini telah melakukan berbagai program investasi sosial di wilayah Maluku, khususnya di Kabupaten MTB.

Dalam pelaksanaan program TJS atau Investasi sosial ini, INPEX mengacu pada hasil kajian studi sosial atau social mapping dari lembaga Independen dan Pemda.

Beberapa sumber media ini menyebutkan bahwa INPEX memiliki prinsip dasar dalam penentuan program tersebut yakni berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki dari daerah dan bukan semata dari keinginan dan ekspektasi.

Kemudian, mengedepankan program kerjasama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam implementasi, mendapatkan dukungan dengan pemangku kepentingan melalui FGD guna menentukan bentuk intervensi / program yang akan dilaksanakan, berorientasi kepada pendekatan berbasis pasar untuk menciptakan program yang berkesinambungan,  berorientasi kepada program dan kegiatan yang telah ada, tidak dan bukan untuk mengambil alih program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah,  serta mendapatkan persetujuan program dan anggaran dari Pemerintah pusat melalui SKK Migas.

Sejumlah program TJS yang telah dilaksanakan di bidang pendidikan seperti INPEX Scholarship Program atau program pemberian beasiswa bagi lulusan SLTA atau mahasiswa potensial untuk menyelesaikan pendidikannya dengan baik tanpa harus memikirkan kebutuhan finansial, Calistung yakni bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan berhitung anak-anak sekolah dasar melalui program peningkatan kompetensi guru dalam mengajar. Implementasi program dilaksanakan melalui program TOT (Train of the Trainer) yang mana akan menciptakan tenaga pengajar lokal yang handal sehingga dapat mendukung keberlanjutan program.

Pelatihan bahasa Inggris untuk sejumlah kalangan antara lain guru, siswa, mahasiswa hingga aparatur pemerintah daerah (ASN) melalui pengembangan metodologi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.

Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pemda melalui serangkaian kegiatan meliputi identifikasi permasalahan, identifikasi peran Pemda dan stakeholder non pemerintahan (Training Needs Assessment) serta memformulasikan metode pengembangan (pelatihan dan pendampingan) yang tepat guna.

Di bidang Pemberdayaan Ekonomi, INPEX telah melakukan pelatihan Pertanian Organik yang bertujuan meningkatkan mutu dan kualitas hasil pertanian melalui penggunaan metode dan prinsip pertanian organik di daerahnya.

Berbagai upaya dilakukan antara lain melalui peningkatan kesadaran dan ketertarikan petani lokal pada penerapan pertanian organik serta meningkatkan kemandirian petani melalui pembentukan kelompok petani organik, serta pemasaran dan distribusi melalui koperasi.

Pelatihan Rumput Laut melalui metode budidaya yang cocok dengan musim bagi para nelayan. Program ini juga berupaya untuk meningkatkan nilai ekonomi rumput laut melalui metode pengeringan dan pengolahan produk makanan berbahan rumput laut.

Selanjutnya, Pelatihan Tenun Ikat Tanimbar yang bertujuan membantu Pemda dalam rangka memberdayakan perempuan penenun ikat melalui peningkatkan kualitas produksi tenun. Upaya yang dilakukan antara lain dengan memperbaiki pengetahuan dan teknik menenun sehingga hasil tenun dapat memiliki daya saing lebih

Pelatihan Pengembangan Makanan Lokal, pengembangan pasar Listrik Tenaga Surya yakni membantu Pemda untuk memperluas dan mendiversifikasi peluang ekonomi dan kualitas hidup masyarakat dengan cara memberikan akses terhadap ketersediaan energi terbarukan yang ramah lingkungan, dapat diandalkan, dengan biaya terjangkau.

Di bidang Kesehatan, INPEX membantu dan mendukung Pemda dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat dan mengurangi angka timbulnya penyakit seperti diare dan malaria, yang disebabkan oleh kualitas air yang rendah dan fasilitas sanitasi yang tidak layak, melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan peningkatan akses terhadap fasilitas sanitasi yang baik.

Selain itu, ada program lain yang dilakukan yakni tanggap darurat bencana alam serta berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti bantuan renovasi rumah ibadah, dan dukungan peningkatan kapasitas kader Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) MTB.

(dp-18)