KPPN Saumlaki bekali Bendaharawan Satker se-MTB dan MBD

Kepala Kantor KPPN Saumlaki, Teguh Irwono saat sambutan penututapan

Saumlaki, Dharapos.com
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Saumlaki, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2018 bagi 34 bendahara/ operator penyusun laporan keuangan Satuan Kerja (Satker) pada wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD).

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari, 4 - 5 Juli 2018, bertempat di aula KPPN Saumlaki.

“Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-4025 tanggal 8 Mei 2018 yang mengamanatkan kepada kami untuk melakukan pendampingan kepada seluruh Satker di wilayah kerja masing-masing," terang Kepala Kantor KPPN Saumlaki, Teguh Irwono  dalam acara penutupan kegiatan tersebut.

Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan laporan triwulan kedua atau semester pertama tahun 2018 ini agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah dua tahun ini berhasil diperoleh.

Dikatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk melatih para petugas Satker agar bisa melakukan telaan atas laporan keuangan, baik yang sedang disusun maupun yang sudah dilakukan rekonsiliasi melalui rekon laporan keuangan.

Sehingga para Satker bisa paham dan mengetahui apabila ada permasalahan-permasalahan pencatatan yang salah atau akun-akun yang tidak semestinya bisa dilakukan perbaikan.

“Untuk Bimtek ini kita fokus pada penyiapan Satker dalam menyusun laporan keuangan semester satu. Kita pastikan semua peserta bahwa saldo awal tahun 2018 ini sudah sesuai dengan saldo akhir tahun 2017, kemudian seluruh transaksi keuangan dan barang sudah dicatat di aplikasi mereka,” sambungnya.

Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi dari para petugas Satker.

Hal ini didasarkan pada fakta lapangan yakni karena mobilitas petugas di satker cukup tinggi seperti adanya pergantian pegawai atau pegawai yang sebenarnya ditugaskan sebagai operator namun kemudian melakukan dinas luar sehingga diperlukan pegawai lain yang dapat memback-up pekerjaan pegawai dimaksud.

Irwono mengakui sebenarnya ada 35 Satker se MTB dan MBD namun yang hadir dalam kegiatan ini hanya 34 Satker.

"Masing-masing Satker, kita undang dua orang petugas jadi total semuanya ada 68 orang peserta. yang dibagi dua kelas yakni kelas pertama tanggal 4 Juli dan kelas kedua tanggal 5 Juli. Pembagian kelas ini dilakukan supaya ideal sehingga diharapkan peserta lebih mudah untuk mengikuti, demikian juga instruktur dan pembantu instruktur bisa optimal dalam memberikan pendampingan,” cetusnya.

Suasana kegiatan Bimtek Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun
Anggaran 2018 bagi 34 bendaharawan Satker se Kabupaten MTB dan MBD

Materi Bimtek pertama yakni “Telaah Laporan Keuangan” oleh Muhammad Irfan dan materi kedua yakni “Praktek Telaah Laporan Keuangan dan Penyelesaian Permasalahan pada Laporan Keuangan”, dengan pemateri Firman Poceratu.

Irwono menyebutkan, berdasarkan evaluasi akhir tahun 2017 lalu ditemukan adanya transaksi dalam konfirmasi karena adanya saldo minus.

Hal itu terjadi karena para Satker terlambat melakukan revisi DIPA sehingga jumlah yang tercatat di Bendahara Umum Negara dan di Satker itu berbeda.

Kemudian juga ada keterlambatan pertanggungjawaban uang persediaan.

"Kalau di triwulan pertama tahun ini, permasalahannya sudah relatif sedikit. Misalnya persediaan belum diregister,” sambungnya.

Irwono berharap semoga di tahun ini tingkat partisipasi atau disiplin dari setiap Satker dalam melakukan transaksi maupun pencatatannya semakin ditingkatkan serta diharapkan agar tidak terjadi lagi seperti akhir tahun 2017 lalu, dimana ada satker yang terlambat mempertanggungjawabkan uang persediaan.

“Saya terharu karena teknik pendampingan penyusunan laporan keuangan semester I tahun 2018 ini sangat bermanfaat. Hal ini karena sebelum rekonnya dilaksanakan di wilayah kita masing-masing, sudah ada pendampingan dari KPPN,” tutur Fredy Marthinus, salah satu peserta dari Satker Stasiun Meteorologi Saumlaki.

Ia mengaku selama ini mengalami masalah pada penyesuaian dengan update-update terbaru dari aplikasi yang disarankan maupun transfer masuk dan keluar dari kantor pusat kepada pihaknya.

Kendati demikian, dia mengaku telah memahami permasalahan tersebut berdasarkan materi dalam Bimtek itu.

Sementara Johana Nifaan, Satker dari Badan Pusat Statistik MBD saat dimintai komentarnya menyatakan, kegiatan tersebut dinilai sangat membantu memudahkan mereka para satker dalam penyusunan RKA.

Dia mengaku sudah pernah mengikuti pelatihan yang sama di tahun lalu serta merasa puas dengan pelayanan dan pendampingan dari KPPN selama ini.

“Kendala yang kami alami di kabupaten MBD yakni soal keterbatasan jaringan internet sehingga kadang kami terlambat dalam menyampaikan laporan. Selain itu soal terbatasnya transportasi dari Tiakur ke Saumlaki. Kami harus ke Ambon dulu baru tukar pesawat ke Saumlaki dengan biaya yang mahal, sementara kalau dengan kapal laut itu butuh waktu yang cukup lama meskipun biayanya murah,” tukasnya.

(dp-18)