Plt Gubernur optimis kinerja Pemprov Maluku meningkat

Plt. Gubernur Maluku Zeth Sahuburua saat menyampaikan keterangan pers 

Ambon, Dharapos.com 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku meraih predikat memadai atau skor B terkait penilaian kinerja.

Skor B tersebut sesuai hasil evaluasi yang dilakukan Pemerintah pusat dalam hal ini, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI.

Plt. Gubernur setempat Zeth Sahiburua mengaku optimis melalui kerja sama dan keterbukaan informasi antara Pemerintah Daerah Maluku dengan KemenPAN - RB maka perlahan tapi pasti implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Provinsi Maluku akan meningkat menjadi BB bahkan A.

"Target ini merupakan keinginan Pemda Maluku," cetusnya.

Olehnya itu, diperlukan bantuan pendampingan dari Deputi Reformasi, Akuntabilitas Kinerja
Aparatur dan Pengawasan dari KemenPAN-RB melalui pelaksanaan berbagai kegiatan pelatihan dalam rangka perbaikan reformasi birokrasi SAKIP Provinsi Maluku Tahun 2018.

Sahuburua juga merincikan untuk Maluku sendiri hanya Kota Ambon yang mendapat predikat atau skor B sebagaimana yang juga dicapai Pemprov.

Sedangkan 10 kabupaten/kota sisanya masih berpredikat C dan CC bahkan tidak ada evaluasi.
Sehingga untuk itulah, Maluku dijadikan pilot projects guna dapat meningkatkan status menjadi BB.

"Melihat kondisi yang seperti ini maka KemenPAN-RB merasa perlu dilakukan pendampingan selain perhatian serius dari Pemda sehingga tidak lagi mendapatkan nilai C, CC dan D," imbuhnya.

SAKIP merupakan salah satu komponen reformasi birokrasi yang menjadi rangkaian sistemik dan kajian aktivitas.

Sistem ini di rancang dengan tujuan penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja dalam rangka pertanggung jawaban kinerja suatu instansi Pemerintah.

Untuk itu, kegiatan "Coaching Clinic" tentang reformasi birokrasi dan SAKIP ini merupakan sarana guna mencapai tujuan di maksud.

Saat ini, sambung Sahuburua,  laporan akuntabilitas sistem kinerja menjadi perhatian Pemerintah, khususnya Pemerintah pusat.

"Koordinasi yang intensif harus terus dilakukan, karena kekuatan birokrasi dan hasilnya selalu menjadi tolak ukur Pemerintah baik daerah maupun pusat," tukasnya.

Sebelumnya, digelar pelatihan Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan se Provinsi Maluku bertempat di Swiss Bell Hotel dan berlangsung selama dua hari, 8 - 9 Mei 2018.

(dp-19)