News Ticker

Sendius Wonda Di Tunjuk Sebagai Carataker Bupati Nabire

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S. IP MH akhirnya menunjuk Kepala Biro Tata Pemerintahan setda Papua, Sendius Wonda sebagai Penjabat (Carateker) Bupati Kabupaten Nabire berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.91 – 49502 tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Bupati Nabire.
Share it:
Papua, Dharapos.com
Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S. IP MH akhirnya menunjuk Kepala Biro Tata Pemerintahan setda Papua, Sendius Wonda sebagai Penjabat (Carateker) Bupati Kabupaten Nabire berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.91 – 49502  tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Bupati Nabire.
TEA Hery Dosinaen

“Jadi, kami mengundang Plh Bupati Nabire Johny Pasande yang juga menjabat sebagai Sekda Nabire. Ketua DPRD Sementara - Kab. Nabire Marthen Douw bersama Forkompimda Plus untuk hadir dan diberikan penjelasan tentag penetapan jadwal pelantikan,” kata Sekda Papua TEA Hery Dosinaen kepada wartawan usai melakukan pertemuan tertutup bersama Forkompimda Nabire diruang Rapat Sekda  Provinsi Papua, Rabu (24/6).

Dikatakannya, pelantikan Carataker Bupati Nabire ini akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni di Sasana Krida Dok II Pukul 09:00 Wit, yang akan diambil sumpah janji oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.

Disinggung wartawan apakah ada carateker bagi 11 Kabupaten yang melaksanakan pesta demokrasi Pemilukada serentak bulan Desember 2015, jelas Sekda, untuk Kabupaten lain belum ada carateker, karena bupati yang belum akhiri masa jabatannya.

“Itu kan paket bersama. Nanti kita melihat Kabupaten yang ada dan karena ada masa tugas Bupati defenitif belum habis. Jadi kita belum menggantikannya,”jelasnya.

Sekda juga mengatakan, terkait dengan masalah tahapan Pemilukada serentak di 11 Kabupaten yang terhambat dikarenakan ada beberapa Kabupaten yang tidak menyetorkan dana ke kas KPU dan Panwaslunya.

“Jadi, MoU atau nota kesepahaman antara bupati dan KPU bersama Panwas, hampir di semua Kabupaten sudah melaksanakannya. Hanya saja persoalannya sekarang sigma dari nominal pendanaan Pilkada itu bervariatif berdasarkan kondisi daerah,” ujarnya.

Selain itu, sambung Sekda, sampai saat ini belum ada nominal yang pasti, karena itu akan dirasionalkan pada perubahan anggaran nanti.

“11 Bupati ini harus Pro aktif. Tetapi MoU ini semua saya sudah terima laporan dari KPU Provinsi bahwa MoU dengan KPU daerah dan Panwaslu sudah dilakukan,” bebernya.

Dosinaen menjelaskan, dana hibah Pemilukada dari Kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak akan di setor ke KPU dan Panwaslu sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

“Ini konsekuensi logis yang harus dihadapi. MoU oke dilaksanakan, sambil menunggu perubahan anggaran ini ditetapkan. Sesudah ditetapkan, baru bisa. Kalau yang tidak bisa semena – mena disertai dengan dana pada saat itu juga. Sementara pembiayaannya belum dibahas bersama DPRD, kan harus ada penetapan di perubahan anggaran,”jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD sementara Kabupaten Nabire, Marthen Douw mengatakan, pihaknya hadir sesuai dengan radiogram Gubernur Papua yang di kirim ke Kabupaten Nabire.

“Jadi, kita di sini hadir sesuai dengan radiogram Gubernur Papua yang di kirim ke Nabire untuk menyaksikan informasi dari Pak Sekda mewakili Gubernur Lukas Enembe untuk persiapan pelantikan Carateker Bupati Nabire, dan kami DPRD Kabupaten Nabire sudah siap,” kata Ketua DPRD sementara Kabupaten Nabire, Marthen Douw.

(dp-30)
Share it:

PAPUA

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi