Disnakerduk Papua Siap Kelola 20,3 Milyar Dana APBD

Papua, Dharapos.com
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua, Drs. Yan Piet Rawar, mengatakan instansi yang di pimpinnya siap mengelola Rp. 20,3 milyar yang  dianggarkan dalam dana APBD Provinsi Papua tahun 2015, yang dipergunakan untuk membiayai program kerja bidang Ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan.

Drs. Yan Piet Rawar

Selain dari APBD, Disnakerduk juga mendapat suntikan  dana APBN senilai total Rp 18 milyar dari Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Ketenagakerjaan dan Kementrian Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

“Total ada 8 pekerjaan untuk APBN yang jumlahnya Rp 18 Miliyar. Sementara APBD Papua Rp. 20,3 Miliar,” ungkapnya kepada wartawan di Jayapura, Jumat (23/1).

Untuk itu, masyarakat Papua diharapkan dapat mengawal dan mengoreksi serta memberikan masukan terkait program kerja yang harus dilaksanakan di Provinsi Papua sesuai dengan besaran nilai APBD yang cukup besar dikelola Disnakerduk.

Pasalnya, karena sesuai dengan evaluasi Pemerintah, program kerja dari Disnakerduk belum maksimal seperti yang diharapkan.

“Sebab kami sebagai pelayanan masayarakat harus memberikan pelayanan secara baik walau kami tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat,”ungkap Rawar.

Pihaknya juga akan menggelar pertemuan dalam rangka mengevaluasi program 2014 serta penyampaian rencana kerja 2015. Dimana dalam pertemuan tersebut memberikan informasi terkait Perintah Gubernur melalui Sekda Provinsi Papua yang dilaksanakan Disnakerduk, selaku instansi yang memberikan pelayanan di bidang ketengakerjaan dan kependudukan.

“Iya, dari pertemuan ini kami juga menyiapkan regulasi yang ditindak lanjuti dengan memfasilitasi, kemudian melakukan sosialisasi tentang program baru yang ada dari Kementrian. Kemudian menghimpun permasalahan dari Kabupaten/Kota dan juga menindaklanjuti,”terangnya.

Sementara itu, untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Papua, Disnakerduk Papua akan merangkul semua steakholder agar bisa menekan angka pengangguran yang cukup tinggi di Papua.
Rawar mengakui jika masih banyak permasalahan tentang ketenagakerjaan dimana jumlah pencari kerja yang cukup tinggi tapi tidak dibarengi dengan keterampilan kerja.

“Kami harus merangkul mitra dan lembaga-lembaga serikat pekerja untuk bagaimana kita memotivasi para pekerja di perusahaan agar mereka bekerja dengan produktivitas yang tinggi, kemudian juga bagaimana aspek kesejahteraan dari pekerja itu sendiri,”ungkapnya, kepada wartawan di Pantai Hamadi pada Jumat (23/01) siang.

Selain itu, kata Rawar, saat ini sudah ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk ketenaga kerjaan maupun kesehatan, dan hal Ini harus dilaksanakan oleh semua Perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya di tanah Papua agar pekerja memiliki jaminan sosial.

“Kemudian menyangkut purna tugas/pensiun juga bisa diberikan BPJS ketenagakerjaan, ini yang perlu kami sosialisasikan atau memberikan bimbingan teknis kepada aparatur yang juga sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan agar stakeholder yang terkait dengan pembinaan ini memiliki visi yang sama dalam rangka menjawab visi Pemerintah Provinsi Papua, yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera,” tegasnya.

Lebih lanjut, dijelaskan Rawar, tidak hanya Pemerintah namun juga semua pihak berkeinginan agar seluruh pekerja di Papua bisa meningkatkan kesejahteraannya.

“Saya pikir ini adalah cita-cita kita bersama, oleh sebab itu semua pihak yang terkait dan kami sebagai penyelenggara, kemudian pekerja, industri dan juga peran dari insan pers ini sangat penting untuk menginformasikan ke masyarakat,”tutupnya.

(Piet)