News Ticker

Walikota Jayapura Serahkan DPPA SPKD 2014

Walikota Jayapura, Drs. Benhur Tomi Mano, MM, Senin (29/9) bertempat di Aula Sian Soor menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) tahun 2014 kepada seluruh Dinas, Badan, Kantor, Distrik, Puskesmas dan Sekolah di lingkup Pemerintah Kota Jayapura.
Share it:
Walikota Jayapura Saat Penyerahan
DPPA SKPD Tahun 2014
(foto Arche) 
Papua, 
Walikota Jayapura, Drs. Benhur Tomi Mano, MM, Senin (29/9) bertempat di Aula Sian Soor menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) tahun 2014 kepada seluruh Dinas, Badan, Kantor, Distrik, Puskesmas dan Sekolah di lingkup Pemerintah Kota Jayapura.

DPPA sebanyak 113 dengan total belanja sebesar Rp.1.236.621.516.925,- dengan rincian DPPA SKPD sebanyak 39 dokumen, Distrik 5 dokumen, Kelurahan 25 dokumen, Puskesmas 12 dokumen, dan sekolah 32 dokumen.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Walikota Jayapura, DR. Nur Alam, Plt. Sekda Kota Jayapura, Najamudin Kon dan Wakil Ketua II DPRD Kota Jayapura, Darwis Mansi.

Walikota Jayapura usai penyerahan DPPA, kepada sejumlah wartawan menyatakan telah menegaskan kepada semua kepala Dinas, Badan, Kantor, Distrik, Puskesmas dan Sekolah untuk tidak melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah karena mereka harus tetap fokus untuk menyelesaikan Anggaran Belanja Daerah tahun 2014 dari APBD Induk.

“Mereka harus fokus terutama pada pekerjaan fisik maupun dalam sisi keuangan,” tegasnya.

Walikota mengingatkan agar mereka tidak mengejar target karena waktu hanya tersisa dua bulan akan tetapi kualitas dan mutu proyek tersebut yang harus diperhatikan serta tepat waktu dalam sistem penganggaran.

Selain itu, dirinya meminta yang harus diperhatikan oleh seluruh SKPD bahwa opini Pemkot yang mana telah berada pada ranah WTP.

“Karena itu, apabila hal tersebut terlambat di SPJ - kan dan dilakukan pemeriksaan oleh BPK maka akan mempengaruhi opini Pemkot mengenai WTP tersebut,” terang Walikota.

Dirinya juga menegaskan agar semua pekerjaan fisik sudah harus selesai pada akhir bulan November dan di bulan Desember awal sudah harus siap untuk mempertanggungjawabkan keuangan. (dp-25)
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi