Waipirit,
Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Tim Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) memblokade jalan Trans Seram tepat di pintu masuk Pelabuhan Waipirit dengan mengecor jalan setinggi kurang lebih 50 cm tepat Pukul 00.05 Wit, Kamis (7/8).
Pantauan media ini, aksi yang menjadi tontonan warga sekitar tidak berlangsung lama, pasalnya sekitar pukul 3.15 Wit dini hari, aksi pemblokiran jalan pun dibongkar paksa oleh Pasukan Brimobda SBB dan Polres SBB, yang dikomandani Wakapolres SBB, Kompol Albert Seirlela dan Koramil Kairatu dibawah komando Perwira Penghubung 1502/Masohi, Mayor Inf. La Muhammad.
Pembongkaran paksa itu dilakukan oleh pihak aparat keamanan yang datang sejak Pukul 01.15 WIT, setelah mengalami kebuntuan negosiasi dengan masyarakat yang tergabung Tim Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Sebelum pembongkaran paksa, Waka Polres SBB, Kompol Albert Seirlela dan La Muhammad telah memberikan kesempatan masyarakat (Tim Percepatan Pembentukan DOB) untuk membuka blockade, namun tidak diindahkan. Pembongkaran paksa yang berlangsung Kamis (7/8) tepat Pukul 03.15 WIT tidak mendapatkan perlawanan yang berarti.
Izaac Ruspanah, Edy Pentury dan Timotius Akerina sebagai inisiator Tim Percepatan Pembentukan DOB sempat beradu argumentasi dengan aparat keamanan saat hendak melakukan pembukaan paksa jalan masuk Pelabuhan Waipirit. Namun, aparat keamanan tidak bergeming pasalnya aksi tersebut akan berdampak pada aktifitas masyarakat yang akan melintasi tiga Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur.
Sebelumnya puluhan masyarakat yang tergabung dalam Tim Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Tala Batai atau Seram Bagian Barat Dua berunjuk rasa di Kantor DPRD SBB, Rabu (6/8).
Alasan pengunjuk rasa berunjuk rasa di Kantor DPRD SBB ini adalah untuk meminta DPRD SBB memediasi Tim Pemekaran untuk bertemu dengan Pemerintah Kabupaten SBB pasalnya kendatipun surat audience telah dilayangkan sebanyak dua kali ke Bupati SBB namun tidak ditanggapi oleh tokoh pemekaran kabupaten SBB itu.
Menyikapi apa yang dipermasalahkan oleh para demonstran, DPRD SBB pun geram dan menjanjikan untuk “menyeret” Bupati SBB dihadapan DPRD SBB guna mendengarkan aspirasi masyarakat. Bagi DPRD SBB telah melaksanakan tugasnya untuk merekomendasikan pemekaran lewat hak inisiatif DPRD SBB sejak tanggal 21 Juni lalu.
“Sebenarnya kita telah menindaklanjuti aspirasi masyarakat di 5 kecamatan di Kab SBB, meliputi Kec. Kairatu, Kairatu Barat, Inamosol, Amalatu dan Elpaputih lewat tim percepatan pemekaran Kabupaten Seram Barat Dua tanggal 21 Juni 2014 lewat hak usul inisiatif dengan diterbitkannya Keputusan DPRD SBB tentang pembentukan DOB Kab Seram Bagian Barat Dua“ Jelasnya.
Sementara dari sekian anggota DPRD SBB yang hadir, beberapa anggota dewan yakni Ismail Marasabessy, Hendrik Seriholo, Ahmad Amin, Syamsul Bachri, Saleh Nurlette serta Ketua Dewan Frans M. Purimahua memberikan masukan kepada tim pemekaran agar menyiapkan dokumen persyaratan pemekaran sevalid mungkin agar tidak memberikan celah (kekurangan) dokumen pemekaran.
Sementara itu, anggota Tim pemekaran DOB, Timotius Akerina yang juga akrab disapa Bung Yus mengatakan Bupati SBB adalah pembohong bermulut besar yang menjanjikan pemekaran Seram Barat 2 saat dirinya akan maju sebagai Bupati SBB periode kedua bersama H.Muhammad Husni di lapangan Talabatai, Kairatu.
“Demi menjaga stabilitas kabupaten SBB sebaiknya bupati SBB datang ke dewan dan mendengarkan kami. Kalau tidak kami akan menutup semua akses transportasi. Bupati adalah pembohong, dia menjanjikan untuk memekarkan namun saat ini dia menipu kami. Sudah pembohong, penipu lagi, “ kesal Akirina.
Sementara, Ketua Tim Pemekaran Daerah Otonom Baru, Izack Ruspana katakan keinginan tim untuk beraudiensi dengan bupati hanya disampaikan lewat Asisten I, Reonaldo Silooy meskipun bupati berada di Piru, ini sebuah pelecehan dan tidak pernah mendapat tanggapan positif.
“Sikap Bupati selalu menghindar dan tidak menunjukan sikap yang bijaksana sebagai seorang pemimpin abdi masyarakat, justru membuat kami kecewa. Kalaupun berkas atau dokumen yang kami sudah serahkan pada 21 Juli ada kekurangan hendaknya dapat dibicarakan,” sesalnya .
Sedangkan tokoh gaek Desa Hualoy, Malik Tubaka menegaskan apa yang disampaikan DPRD SBB harus dapat diimplementasikan sebagai bentuk jawaban aspirasi masyarakat, kami mengapresiasi langkah DPRD yang akan memanggil bupati dan menjembatani aspirasinya yang mengalami kebuntuan.
Raja Kairatu, Emil Rumahlatu katakan apa yang dipublikasikan media lokal yang dilontarkan oknum yang telah disetting oleh bupati untuk menolak pemekaran adalah bentuk penghinatan dan argumentasi sepihak, sementara masyarakat Kairatu yang tersebar pada lima kecamatan sepakat memekarkan diri, sehinga argumentasi “orang bayaran” yang telah disetting bupati tidak dapat dijadikan rujukan bahwa masyarakat menolak pemekaran.
Menyikapi itu, Ketua DPRD SBB Frans M.Purimahua kepada wartawan di DPRD SBB menghimbau kepada pemerintah daerah untuk sedapat mungkin menanggapi persoalan Pemekaran dan mencari solusi terkait masalah tersebut. Hal tersebut baginya sangat mendasar demi menjaga stabilitas keamanan yang ada di bumi berjuluk saka mese nusa ini.
“Singkat saja saya mau katakan, sebaiknya Pemkab SBB (Bupati) mencari solusi dengan hadir dan mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat SBB. ini demi menjaga stabilitas keamanan yang ada di Kabupaten SBB, “ ungkapnya.
Baginya sungguh ironi jika aspirasi masyarakat disepelekan oleh pemerintah daerah, pasalnya dengan hadir di DPRD dan mendengar aspirasi masyarakat merupakan sebuah fungsi pelayanan public oleh pemerintah daerah. (udy)
Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Tim Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) memblokade jalan Trans Seram tepat di pintu masuk Pelabuhan Waipirit dengan mengecor jalan setinggi kurang lebih 50 cm tepat Pukul 00.05 Wit, Kamis (7/8).
 |
| Ilustrasi Blokade Jalan |
Pembongkaran paksa itu dilakukan oleh pihak aparat keamanan yang datang sejak Pukul 01.15 WIT, setelah mengalami kebuntuan negosiasi dengan masyarakat yang tergabung Tim Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Sebelum pembongkaran paksa, Waka Polres SBB, Kompol Albert Seirlela dan La Muhammad telah memberikan kesempatan masyarakat (Tim Percepatan Pembentukan DOB) untuk membuka blockade, namun tidak diindahkan. Pembongkaran paksa yang berlangsung Kamis (7/8) tepat Pukul 03.15 WIT tidak mendapatkan perlawanan yang berarti.
Izaac Ruspanah, Edy Pentury dan Timotius Akerina sebagai inisiator Tim Percepatan Pembentukan DOB sempat beradu argumentasi dengan aparat keamanan saat hendak melakukan pembukaan paksa jalan masuk Pelabuhan Waipirit. Namun, aparat keamanan tidak bergeming pasalnya aksi tersebut akan berdampak pada aktifitas masyarakat yang akan melintasi tiga Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur.
Sebelumnya puluhan masyarakat yang tergabung dalam Tim Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Tala Batai atau Seram Bagian Barat Dua berunjuk rasa di Kantor DPRD SBB, Rabu (6/8).
Alasan pengunjuk rasa berunjuk rasa di Kantor DPRD SBB ini adalah untuk meminta DPRD SBB memediasi Tim Pemekaran untuk bertemu dengan Pemerintah Kabupaten SBB pasalnya kendatipun surat audience telah dilayangkan sebanyak dua kali ke Bupati SBB namun tidak ditanggapi oleh tokoh pemekaran kabupaten SBB itu.
Menyikapi apa yang dipermasalahkan oleh para demonstran, DPRD SBB pun geram dan menjanjikan untuk “menyeret” Bupati SBB dihadapan DPRD SBB guna mendengarkan aspirasi masyarakat. Bagi DPRD SBB telah melaksanakan tugasnya untuk merekomendasikan pemekaran lewat hak inisiatif DPRD SBB sejak tanggal 21 Juni lalu.
“Sebenarnya kita telah menindaklanjuti aspirasi masyarakat di 5 kecamatan di Kab SBB, meliputi Kec. Kairatu, Kairatu Barat, Inamosol, Amalatu dan Elpaputih lewat tim percepatan pemekaran Kabupaten Seram Barat Dua tanggal 21 Juni 2014 lewat hak usul inisiatif dengan diterbitkannya Keputusan DPRD SBB tentang pembentukan DOB Kab Seram Bagian Barat Dua“ Jelasnya.
Sementara dari sekian anggota DPRD SBB yang hadir, beberapa anggota dewan yakni Ismail Marasabessy, Hendrik Seriholo, Ahmad Amin, Syamsul Bachri, Saleh Nurlette serta Ketua Dewan Frans M. Purimahua memberikan masukan kepada tim pemekaran agar menyiapkan dokumen persyaratan pemekaran sevalid mungkin agar tidak memberikan celah (kekurangan) dokumen pemekaran.
Sementara itu, anggota Tim pemekaran DOB, Timotius Akerina yang juga akrab disapa Bung Yus mengatakan Bupati SBB adalah pembohong bermulut besar yang menjanjikan pemekaran Seram Barat 2 saat dirinya akan maju sebagai Bupati SBB periode kedua bersama H.Muhammad Husni di lapangan Talabatai, Kairatu.
“Demi menjaga stabilitas kabupaten SBB sebaiknya bupati SBB datang ke dewan dan mendengarkan kami. Kalau tidak kami akan menutup semua akses transportasi. Bupati adalah pembohong, dia menjanjikan untuk memekarkan namun saat ini dia menipu kami. Sudah pembohong, penipu lagi, “ kesal Akirina.
Sementara, Ketua Tim Pemekaran Daerah Otonom Baru, Izack Ruspana katakan keinginan tim untuk beraudiensi dengan bupati hanya disampaikan lewat Asisten I, Reonaldo Silooy meskipun bupati berada di Piru, ini sebuah pelecehan dan tidak pernah mendapat tanggapan positif.
“Sikap Bupati selalu menghindar dan tidak menunjukan sikap yang bijaksana sebagai seorang pemimpin abdi masyarakat, justru membuat kami kecewa. Kalaupun berkas atau dokumen yang kami sudah serahkan pada 21 Juli ada kekurangan hendaknya dapat dibicarakan,” sesalnya .
Sedangkan tokoh gaek Desa Hualoy, Malik Tubaka menegaskan apa yang disampaikan DPRD SBB harus dapat diimplementasikan sebagai bentuk jawaban aspirasi masyarakat, kami mengapresiasi langkah DPRD yang akan memanggil bupati dan menjembatani aspirasinya yang mengalami kebuntuan.
Raja Kairatu, Emil Rumahlatu katakan apa yang dipublikasikan media lokal yang dilontarkan oknum yang telah disetting oleh bupati untuk menolak pemekaran adalah bentuk penghinatan dan argumentasi sepihak, sementara masyarakat Kairatu yang tersebar pada lima kecamatan sepakat memekarkan diri, sehinga argumentasi “orang bayaran” yang telah disetting bupati tidak dapat dijadikan rujukan bahwa masyarakat menolak pemekaran.
Menyikapi itu, Ketua DPRD SBB Frans M.Purimahua kepada wartawan di DPRD SBB menghimbau kepada pemerintah daerah untuk sedapat mungkin menanggapi persoalan Pemekaran dan mencari solusi terkait masalah tersebut. Hal tersebut baginya sangat mendasar demi menjaga stabilitas keamanan yang ada di bumi berjuluk saka mese nusa ini.
“Singkat saja saya mau katakan, sebaiknya Pemkab SBB (Bupati) mencari solusi dengan hadir dan mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat SBB. ini demi menjaga stabilitas keamanan yang ada di Kabupaten SBB, “ ungkapnya.
Baginya sungguh ironi jika aspirasi masyarakat disepelekan oleh pemerintah daerah, pasalnya dengan hadir di DPRD dan mendengar aspirasi masyarakat merupakan sebuah fungsi pelayanan public oleh pemerintah daerah. (udy)
Masukan Komentar Anda:
0 comments:
terima kasih telah memberikan komentar