Renel: "Pengangkatan Honorer Di Malra Harus Transparan"

Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Maluku Tenggara mendesak pemerintah daerah agar dalam proses pengangkatan honorer di kabupaten ini dilakukan secara transparan dan bukan atas dasar tendensi politik karena proses ini akan sangat menentukan bagi masa depan daerah.
Share it:
Fery Renel, Politisi PDI-P Malra
Langgur,
Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Maluku Tenggara mendesak pemerintah daerah agar dalam proses pengangkatan honorer di kabupaten ini dilakukan secara transparan dan bukan atas dasar tendensi politik karena proses ini akan sangat menentukan bagi masa depan daerah.
“Jika pengangkatan honorer ini diletakkan pada tendensi politik, maka nilai-nilai keadilan pada masyarakat yang ingin mengabdi di daerah ini akan jauh dari harapan kita semua,” ungkap Fery Renel, SH, salah satu politisi PDI-P Malra saat dikonfirmasi Dhara Pos, Sabtu (27/9).
Karena itu, jelas Renel, harus dilakukan verifikasi faktual dan proses tersebut pada dasarnya harus dilaksanakan sesuai asas transparansi sehingga keadilan bagi masyarakat dapat diterima secara akal sehat.
Dikatakannya, PDI-P akan mengawal dan memproses semua hal yang dianggap janggal dan tidak logis.
“Jika rakyat terus meneriakkan keadilan, maka PDI-P akan berada di garda terdepan untuk rakyat. Jadi pengangkatan honorer di kab Malra ini harus transparan dan bebas dari tendensi politik,” kata Renel.
Selain itu, PDI-P juga mendesak dibentuknya tim verifikasi faktual yang independen.
Renel pun menyesalkan kinerja SKPD-SKPD maupun para kepala sekolah yang mana sempat memberikan dokumen kepada honorer baik kategori satu dan dua.
“Yang mengherankan, ada yang baru masuk sebagai honorer tapi sudah ada nama sementara yang sudah honor hingga belasan tahun tidak ada nama. Fakta ini jelas-jelas membuktikan bahwa KKN masih terjadi di Kabupaten Malra,” tudingnya.
Untuk itu, pemerintah daerah diminta untuk segera membentuk tim verifikasi faktual yang independen agar proses pengangkatan honorer lebih jelas dan transparan.
“Ini menyangkut nama baik pemerintah dan bukan mau menjatuhkan pemerintah sehingga sesegera mungkin membentuk tim verifikasi,” desak Renel.(obm)
Share it:

Daerah

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi