Pemanfaatan BKOL terkendala jaringan komunikasi dan akses internet

Minimnya tenaga operator serta masih terbatasnya jaringan komunikasi dan akses internet tentunya berdampak pada pemanfaatan Bursa Kerja Online (BKOL) oleh pencari kerja sehingga hal itu belum memasyarakat.
Share it:
Rapat Evaluasi Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Semester I 2018. Kamis (26/7/2018)
Ambon, Dharapos.com
Minimnya tenaga operator serta masih terbatasnya jaringan komunikasi dan akses internet tentunya berdampak pada pemanfaatan Bursa Kerja Online (BKOL) oleh pencari kerja sehingga hal itu belum memasyarakat.

Hal tersebut terungkap saat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Rapat Evaluasi Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Semester Pertama Tahun 2018, Kamis (26/7/2018).

Kegiatan yang berlangsung di aula kantor Disnakertrans Promal tersebut, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas, J. M. Marlisa, mewakili Plt. Kepala Dinas M. Lohy.

"Dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Maluku masih diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan sehingga dibutuhkan keseriusan dan komitmen bersama untuk mengatasinya," ungkap Plt. Kadis dalam sambutannya.

Salah satunya, terkait minimnya tenaga operator serta masih terbatasnya jaringan komunikasi dan akses internet.

"Kondisi ini berdampak pada pemanfaatan BKOL oleh pencari kerja sehingga hal itu belum memasyarakat," terang dia.

Selain itu, terbatasnya tenaga pengantar kerja di kabupaten/kota juga berdampak terhadap layanan penempatan tenaga kerja.

"Termasuk tenaga mediator, sehingga belum optimalnya pelayanan pengurusan masalah perselisihan hubungan industrial," jelasnya.

Plt. Kadis juga menyinggung soal akreditasi lembaga pelatihan swasta  di daerah ini yang belum dilakukan.

"Untuk proses sertifikasi lahan transmigran belum terselesaikan di beberapa unit pelaksana tugas, hal ini karena aspek Clear and Clean (2C), sehingga harus menjadi prioritas dan dikoordinasikan secara intensif dengan lintas sektor terkait," sambungnya.

Olehnya itu, melalui rapat evaluasi ini, pihaknya fokus membahas permasalahan yang ada serta penyediaan data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

"Tujuannya agar bisa menghasilkan langkah-langkah strategis dan praktis guna menjawab berbagai permasalahan yg dihadapi," tukasnya.

Kegiatan ini berlangsung sehari dan di ikuti oleh perwakilan Disnakertrans dari kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

(dp-19)
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi