Irtama BKKBN Pusat nilai koordinasi Provinsi - Kota cukup bagus

Irtama BKKBN Pusat, Drs. Agus Sukiswo, Ak. M.M (kiri) didampingi Kepala BKKBN Promal Drs. Djufry
Assegaff saat meninjau pelayanan KB gratis di Balai Pelayanan KB Passo, Selasa (31/7/2018)

Ambon, Dharapos.com
Inspektur Utama (Irtama) BKKBN Pusat, Drs. Agus Sukiswo, Ak. M.M menilai koordinasi yang dibangun antara Provinsi Maluku dan Kota Ambon telah berjalan cukup baik.

Hal itu disampaikannya usai mengunjungi lokasi pelayanan KB gratis yang berlangsung di Balai Penyuluhan KB, Kecamatan Baguala, kawasan Terminal Transit Passo, Kota Ambon, Selasa (31/7/2018).

"Saya kemarin ke BPKBN Provinsi Maluku dan hari ini ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon. Begitu saya datang, nuansa koordinasinya sudah cukup bagus," akuinya.

Apalagi tadi, saat meninjau pelayanan KB gratis, banyak yang tak mau kehilangan Kepala BKKBN Perwakilan Maluku, Drs. Djufry Assegaff yang bulan depan nanti akan memasuki masa purna bakti .

"Karena kerja sama yang dibangun dan beliau juga mengayomi program KKBPK, mengayomi semua di kampung KB ini, termasuk ASN dan mengayomi program-program kita dan itu adalah wujud kesuksesan dari BPKBN," puji Sukiswo.

Ditegaskan pula, perhatian Pemerintah Pusat atas keberlangsungan program KB sudah ditunjukkan.

"Saya kira Pemerintah pusat sudah membuka ya misalnya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK, red) yang diusulkan ke Bappenas  dan Kementrian Keuangan semuanya dipenuhi.  Di sini mendapat kucuran  dua miliar untuk kota. Jadi kebutuhannya selalu di penuhi oleh pusat," tegasnya.

Sehingga program BPKBN ini betul-betul dampaknya ke pengendalian penduduknya cukup tinggi mengingat DAK adalah bantuan dari Pempus untuk menunjang pelayanan di kabupaten/kota.

Maksimalnya penggunaan dana dua miliar tersebut menunjukkan prinsip akuntabilitas sudah di penuhi karena semua serba transparan.

Foto bersama  Irtama BKKBN Pusat

"Saya kira semua masyarakat di sini turut mengawal kemudahan anggaran itu ," tandasnya.

Meski demikian ia mengakui masih ditemukan adanya kendala  terkait koordinasi antara pusat dengan daerah.

Hal ini berkaitan dengan pengelolaan Penyuluh KB (PKB) dan Petugas Lapangan KB (PLKB) yang jumlahnya mencapai 15.300 orang dan dialihkan ke pusat.

"Makanya kita keluarkan peraturan bahwa terkait dengan pengelolaan dan pemberdayaan PKB dan PLKB jangan sampai di alihkan ke Pusat. Itu menjadi tanggung jawab Bupati atau Wali Kota termasuk tunjangan kinerjanya," bebernya.

Terkait predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2018 juga menjadi target BKKBN sebagaimana 2017 lalu.

"Kedatangan saya ke Maluku ini dalam rangka memberikan pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara BKKBN baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mempertahankan WTP. Dan saya optimis, tahun ini BKKBN mendapat predikat yang sama," cetusnya.

Apalagi, target Presiden Joko Widodo bahwa 2019 semua Kementrian harus WTP.

Sementara itu, dalam pantauan media ini,  kegiatan pelayanan KB gratis yang berlangsung di Balai Penyuluhan KB, Kecamatan Baguala, kawasan Terminal Transit Passo, Kota Ambon, Selasa (31/7/2018) dipadati para kaum ibu.

Mereka terlihat begitu antusias  mengikuti pelayanan berupa KB suntik, inplan, dan pil yang dilayani dengan fasilitas mobil dan di dalam ruangan.

Terhitung, 65 orang peserta dari Kota Ambon sedangkan lainnya berasal dari Kecamatan Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 115 orang.

(dp-16)