Hasil Audit LKPD 2017, MTB peroleh opini WDP

Bupati, Petrus Fatlolon dan Ketua DPRD Maluku Tenggara Barat, Frengky Limber resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017.
Share it:
Bupati, Petrus Fatlolon dan Ketua DPRD MTB, Frengky Limber resmi menerima LHP atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017.
Saumlaki, Dharapos.com
Bupati, Petrus Fatlolon dan Ketua DPRD Maluku Tenggara Barat, Frengky Limber resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017.

LHP tersebut diserahkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku, Muh. Abidin, di Kota Ambon, Jumat (13/7/2018).

Siaran pers Pemkab MTB yang diterima media ini menyebutkan, LHP tersebut merupakan hasil audit yang dilakukan oleh Perwakilan BPK Provinsi Maluku atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017.

Selain kepada Pemkab MTB, LHP juga diserahkan kepada 2 kabupaten lainnya yakni  Kabupaten Maluku Tengah dan Kepulauan Aru.

Opini yang diberikan oleh BPK RI terhadap LKPD Kabupaten MTB Tahun 2017 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Sementara untuk Kabupaten Maluku Tengah berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Kepulauan Aru mendapat opini Disclaimer.

Dalam sambutannya, Muh. Abidin menekankan empat hal yang harus menjadi perhatian Pemda dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu kesesuaian dengan standar akutansi pemerintahan, kesesuaian perlengkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektifitas pengendalian intern.

Ia mengingatkan Pemda agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Abidin harapkan Kabupaten MTB dan Kepulauan Aru dapat meningkatkan opini di tahun mendatang dengan melakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada sesuai rekomendasi BPK.

Ketua DPRD MTB Frengki Limbers yang mewakili para pimpinan Dewan untuk membawakan sambutan juga menyampaikan bahwa selaku lembaga legislatif akan terus mengawal tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

Kemudian akan bersama-sama dengan Pemda meningkatkan kinerja keuangan daerah sehingga di tahun depan Kabupaten MTB akan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Terhadap opini yang diberikan oleh BPK RI kepada Pemkab MTB, Bupati Petrus Fatlolon berjanji akan mengawal kinerja keuangan daerah sehingga kabupaten berjuluk Duan Lolat ini di tahun mendatang akan memperoleh opini yang sama dengan Malteng yaitu WTP.

Ia berharap jajarannya dapat terus meningkatkan kinerjanya dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Saya sangat yakin apabila setiap OPD dapat menjalankan fungsinya dengan baik terutama bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka di tahun depan kita akan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian," tandas Fatlolon.

Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh BPK Maluku, pihaknya akan segera menindaklanjutinya.

Sesuai agenda, setelah diterimanya LHP BPK, Pemkab MTB akan segera menindaklanjutinya dengan agenda penyampaian LKPJ yang berisi informasi Pemda selama TA 2017 oleh Bupati kepada DPRD, untuk kemudian dibahas dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(dp-18)
Share it:

Maluku Tenggara Barat

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi