Gubernur soroti rendahnya kinerja Dinas PUPR Maluku

Ilustrasi Jalan Nasional

Ambon, Dharapos.com
Gubernur Ir. Said Assagaf kembali menyoroti kinerja jajarannya di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku.

Sorotan tersebut ditujukan pada beberapa pekerjaan penting yang harus diselesaikan instansi yang saat ini dipimpin Ismael Usemahu.

Terutama, pembangunan infrastruktur yang menjadi target indikator kinerja utama (IKU) yang telah diatur oleh standar pelayanan Minimal (SPM) bidang  PUPR dalam Permen PU No. 01/PRT/M/2014.

Diantaranya, kinerja jalan provinsi (46,17%) dan jalan kabupaten/kota (48,58%) yang kemantapannya masih rendah.

“Ini berbanding  jauh dengan kemantapan jalan nasional yang cukup tinggi yaitu 88,87 persen,” ungkapnya.

Selain itu, terdapat juga Sustainable Development Goal’S (SDG’S) yang menetapkan target 100 – 0 – 100.

“Maksudnya adalah suatu upaya menciptakan kondisi 100 persen penyediaan air bersih, 0 persen untuk pengentasan kawasan kumuh serta 100 persen penyediaan sarana-prasarana sanitasi bagi masyarakat di seluruh wilayah Maluku yang belum memenuhi harapan,” bebernya.

Gubernur juga menyoroti kinerja aparatur Dinas PUPR baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk perlu meningkatkan intensitas, kualitas dan profesionalitas pekerjaannya guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di daerah ini.

Diakuinya, Provinsi Maluku sebagai daerah yang sedang beranjak maju dan berkembang, tak pernah lepas dari tantangan yaitu kondisi geografis sebagai daerah kepulauan.

Ketersedian infrastruktur yang memadai, mudah dijangkau, serta merata sangat hingga saat ini terus diidamkan oleh masyarakat setempat.

“Sehingga menjadi suatu keharusan dan wajib untuk diwujudkan dalam proses perkembangan daerah ini,” tandas Gubernur.

Dengan keadaan georafis yang merupakan daerah kepulauan, maka lahirlah konsep pembangunan “Gugus Pulau” yang merupakan pendekatan terhadap kondisi empiris Maluku.

”Dalam rentan masa periode pemerintahan kami yang telah berjalan menuju tahun keempat, kami mencoba untuk proaktif dan responsif dalam upaya mendengarkan aspirasi masyarakat serta turun langsung on the spot untuk menyelesaikan permaslahan yang ada di tengah masyarakat,” urainya.

Maka perlu ada perhatian infrastruktur pendukung yang sudah tentu menjadi kewenangan Dinas PUPR dalam hal ini.

Ke depanya, beberapa proyek infrastruktur juga segera dibangun di Provinsi Maluku, seperti pembangunan RSU Pusat Indonesia Timur di Kota Ambon, bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, dan pembanguan Institut Teknologi Ambon, serta menyusul sejumlah program lainnya.

”Semuanya  ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku,” katanya.

Gubernur juga menghimbau seluruh pemangku kepentingan pembangunan infrstruktur baik pada level pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota  agar terus membangun sinergitas dan koordinasi yang intensif  guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Maluku tercinta ini.

Kegiatan ini dihadiri pejabat dari Kementerian PUPR pusat, kepala/perwakilan Bappeda  dan Dinas PU se-kabupaten/kota di Maluku.

Tema yang diangkat pada kegiatan ini “Peningkatan Infrastruktur ke-PU-an dalam rangka Percepatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkualitas”.

(dp-19)