News Ticker

DPW PKB Maluku Minta ASN Jangan Bermain Politik

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap bersikap netral dan tidak boleh jadi pendukung salah satu pasangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun depan yang tahapannya sudah dimulai saat ini.
Share it:
Wakil Ketua DPW PKB Maluku, Jermias Sery
Saumlaki, Dharapos.com 
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap bersikap netral dan tidak boleh jadi pendukung salah satu pasangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun depan yang tahapannya sudah dimulai saat ini.

"Bukan menjadi rahasia umum lagi kalau ASN terkadang jadi tim sukses pada Pilkada atau Pilgub secara sembunyi-sembunyi. Ada juga yang menggunakan fasilitas negara untuk menjalankan kepentingan personal kandidat. Ini pelanggaran berat dan oknum terlibat dapat dipecat,” tegas Wakil Ketua DPW PKB Maluku, Jermias Sery di Saumlaki, Selasa (5/12).

Menurutnya, bila ada ASN yang mau terjun dalam politik praktis maka ASN tersebut harus mundur atau dipecat sebagaimana diatur dalam UU Nomor  5 Tahun 2014 tentang ASN.

Selain itu juga telah ada penegasan terkait larangan bagi ASN untuk tidak berpolitik praktis yakni sebagaimana edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2355/M.PANRB/07/2015.

Edaran ini sekaligus menegaskan kembali UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"Semua aturan sudah jelas jadi saya ingatkan lagi agar ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis, mengunakan fasilitas atau menghambat pesta demokrasi karena sanksinya jelas yakni dipecat dengan tidak hormat atau juga bisa dipidana," cetus Jermias.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan keprihatinannya karena para guru sering menjadi tim sukses pemenangan sebagaimana data yang dimiliki PKB Maluku.

Hal tersebut akan berpengaruh pada dunia pendidikan yang seharusnya netral dan bebas dari politik.

Selain itu, keterlibatan ASN juga dapat membuat pelayanan publik terabaikan, padahal ASN dibiayai oleh pajak rakyat agar mampu menghadirkan pelayanan publik yang prima.

"ASN jangan dibebani dengan kepentingan orang-perorang. Kalau ada kandidat mau bentuk tim sukses maka jangan melibatkan mereka. Begitu pun ASN sendiri jangan coba-coba melangar aturan karena mereka itu dibiayai oleh pajak rakyat jadi bekerja untuk rakyat bukan untuk kandidat manapun,” tandas Jermias.

Ia juga membantah pertanyaan wartawan kepadanya bahwa seruan ini merupakan bentuk kekhawatiran PKB dalam Pilgub mendatang yang telah memberikan dukungan kepada Murad dimana rivalnya adalah Incumbent.

“Bukan soal itu, tetapi berkaca dari pengalaman setiap perhelatan politik dimana ada incumbent yang turut terlibat dalam proses pencalonan itu tingkat kerawanannya cukup tinggi sehingga hal ini perlu menjadi catatan penting bagi kita semua dan teristimewa perlu ada gerakan penyadaran secara massif sehingga saatnya nanti kecurangan Pemilu itu bisa ditekan,” bantah Jermias.

Dia juga berharap agar para Bupati/Walikota tidak melakukan politisasi birokrasi untuk pemenangan salah satu kandidat calon Gubernur karena Maluku punya tingkat kerawanan sangat tinggi dalam pilkada Gubernur.

(dp-18)
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi