News Ticker

Terkait Lokasi Kilang Masela, di MTB atau MBD Tergantung Hasil Studi

Presiden Joko Widodo telah memutuskan pengelolahan Minyak dan Gas Abadi di Blok Masela yang dikembangkan oleh INPEX Ltd (perusahaan migas asal Jepang - red) secara onshore atau pembangunan kilang di darat.
Share it:
Ilustrasi lapangan minyak dan gas
Ambon, Dharapos.com
Presiden Joko Widodo telah memutuskan pengelolahan Minyak dan Gas Abadi di Blok Masela yang dikembangkan oleh INPEX Ltd (perusahaan migas asal Jepang - red) secara onshore atau  pembangunan kilang di darat.

Dan hingga saat ini, kelanjutan rencana pengembangan Blok Masela masih dikaji oleh Pemerintah Pusat.
Lokasi yang tepat untuk membangun kilang gas dari pengelolaan Blok Masela hingga saat ini belum ada keputusan final, apakah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) atau di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD),

Hal ini disampaikan Rektor Universitas (Unpatti) Pattimura Prof. Dr. Marthinus Sapteno di Ambon, Minggu (27/11).

Menurut Sapteno, sementara ini masih dilakukan studi, terkait penempatan kilang Blok Masela.

“Sementara jalan, intinya diserahkan ke orang Maluku. Kita berproses saja,” ujarnya.

Dijelaskan Sapteno, pasca keputusan Presiden Joko Widodo yang menetapkan kilang Blok Masela di darat.

Muncul perdebatan tentang lokasi kilang, dimana baik Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Maluku Tenggara Barat (MTB), sama-sama menginginkan pembangunan kilang dilaksanakan di wilayah masing-masing.

“Dengan demikian, penentuan yang paling bijak dimana lokasi pembangunan kilang gas ini haruslah berdasarkan hasil studi,” ungkapnya.

Sapteno menambahkan, pada prinsipnya Menteri telah memberikan lampu hijau untuk pengaturannya diserahkan ke Maluku.

“Studi yang kita lakukan pada tiga pulau yang menjadi alternatif lokasi kilang yakni Pulau Selaru, Tanimbar dan Aru,” tandasnya.

Sapteno katakan, penentuan lokasi ini lebih pada pertimbangan utama yakni ketersediaan lahan dan pantai yang layak untuk nantinya menjadi pelabuhan besar. Dan terpenting dari itu, manfaatnya bagi daerah dan masyarakat.

Sebelumnya, Bupati MTB Bisael S. Temmar dalam pernyataannya mengaku optimis jika pada saatnya nanti pembangunan kilang Blok Masela bakal dilakukan di wilayahnya.

“Kita memang sejak awal sudah menyiapkan diri. Bahkan proyek ini jadi karena peran MTB. Kita mulai dari tahun 2000-an itu sudah membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan penyelidikan umum sampai dengan konstruksi awal yang dilakukan oleh INPEX. Jadi sebetulnya MTB tidak perlu menilai yang lainlah, tapi kita percaya bahwa proyek itu pada akhirnya akan berlokasi di wilayah Maluku Tenggara Barat” ungkap Bupati MTB, Bitsael Salfester Temmar saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (10/11).

Menurut Bupati, rasa optimis ini muncul oleh karena selain turut memfasilitasi setiap tahapan proses semenjak awal hingga kini, Pemkab MTB juga telah melakukan berbagai hal dalam upaya untuk menyiapkan masyarakat menyambut beroperasinya perusahaan migas abadi itu.

“Kita sudah menyelesaikan itu semua, dan tidak perlu kita berkoar-koar di koran-koran. MTB sudah membuat langkah-langkah maju. Langkah itu ialah kita fasilitasi proyek itu sejak awal. Karena itu kalau orang berdebat di koran bahwa seolah-olah itu milik mereka, ya..silahkan. MTB tidak mungkin akan masuk di wilayah seperti itu. Kita hanya menyiapkan diri, dan tidak usah jamim-jaminkan pulau,” sambungnya.

Temmar terlihat marah saat diminta menanggapi pernyataan mantan Wakil Bupati MTB, Lukas Uwuratuw pada deklarasi salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati MTB belum lama ini, dimana Uwuratuw saat itu berpendapat bahwa untuk kepentingan daerah dan masyarakat, pulau Selaru bisa digadaikan untuk pembangunan infrastruktur Blok Masela, karena masyarakat akan mendapatkan asas manfaat dari langkah tersebut.

“Saya kira pulau itu bukan tanpa penghuni, bukan tanpa pemilik. Bagaimana kalau kita menjaminkan pulau Yamdena ini, nanti apa kata orang Yamdena. Tidak usah lah. Kalau ada kebutuhan dikomunikasikan dengan kita dan kita akan mengatakan kesanggupan kita seperti begini,” sesalnya.

Kepulauan Tanimbar, tegas Temmar, adalah satu kesatuan, jadi tidak ada yang berhak memberikan garansi bahwa Selaru atau Yamdena dan macam-macam.

“Pada waktunya mereka memanfaatkan pulau manapun itu adalah dalam perspektif kepentingan MTB” tegasnya.

Bupati Temmar berharap agar masyarakat tidak terpancing dengan adanya pikiran-pikiran yang tidak konstruktif dan sengaja menarik simpati masyarakat dari pihak-pihak tertentu.

(rr/dp-18)
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi