Pemkab - DPRD MTB Bahas KUA PPAS 2016

Pemkab dan DPRD MTB menggelar pertemuan bahas KUA PPAS Tahun 2016 

Saumlaki, Dharapos.com
Pemerintah Daerah dan DPRD Maluku Tenggara Barat (MTB) menggelar Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS) tahun 2016 bertempat di Gedung Kesenian, Saumlaki, Jumat (23/9).

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah MTB, Piet Rangkoratat dalam paparannya menjelaskan bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) MTB 2016 dari segi pembiayaan, jumlah penerimaan pembiyaan daerah Rp 51.858.361.081.57 dimana pada perubahan anggaran belanja 2016 bertambah menjadi Rp 125.175.939.902.27, atau bertambah Rp 73.317.578.820.70 (141,38 %).

Menurutnya,sejumlah persoalan mendasar turut dipengaruhi oleh beberapa faktor determinan yakni orientasi kinerja birokrasi diperhadapkan dengan kuntitas baik kegiatan maupun anggaran.

“Naiknya angka pengangguran terbuka ini dipengaruhi oleh kurangnya animo penduduk berusia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan jumlah angka tenaga kerja produktif yang baru saja menyelesaikan pendidikan di perguran tinggi yang semakin bertambah, yang diakibatkan oleh lemahnya pengendalian terhadap migrasi masuk dan semakin membebani tanggung jawab Pemerintah dalam menyelesaikan berbagai problematika di daerah,” tuturnya.

Selain itu, turunnya proyeksi Indeks Manusia di Kabupaten MTB pada tahun 2014 adalah sebesar 59,81 poin dimana hal Ini dipengaruhi oleh Angka Harapan Hidup tahun 2014 yang tercatat 62,5 tahun.

Kemudian, Angka Harapan Lama Sekolah di MTB pada tahun 2014 adalah sebesar 11,81 tahun serta Rata-rata lama sekolah di MTB pada tahun 2014 adalah sebesar 8,88 tahun.

Angka ini belum sesuai dengan Angka Harapan Lama Sekolah, sedangkan Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan adalah sebesar Rp 5.600.000 per bulan.

Inflasi di Kabupaten MTB pada tahun 2014 adalah sebesar 4,26. Terjadi kenaikan pada APBD 2016 sebesar 5,92. Kenaikan ini dipengaruhi oleh terlambatnya waktu bongkar muat di pelabuhan dan perubahan musim yang cukup ekstrim.

“Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi apresiasi rupiah di tingkat masyarakat berpenghasilan rendah. Peningkatan impor yang berlebihan dan menurunnya angka espor sangat berpengaruh terhadap harga pasar. Kondisi inilah yang membuat Pemerintah Pusat membantu daerah-daerah miskin melalui program Tol Laut. Kehadiran Tol Laut diharapkan dapat menekan angka inflasi,” lanjutnya.

Plt. Sekda menambahkan, angka 5,34 persen hanya bisa tercapai manakala pengusaha ikut berpartisipasi melalui Tol Laut.

Peserta dari unsur Pemkab dan DPRD MTB

Keikutsertaan pengusaha ini akan lebih meningkat manakala Pemerintah daerah ikut berperan aktif mengampanyekan kemudahan-kemudahan Tol Laut bagi pengusaha dan masyarakat.

Dari segi kesmiskinan, tercatat angka kemiskinan di Kabupaten MTB pada tahun 2014 tercatat sebesar 28,43 persen, sedangkan pada APBD 2016 diproyeksikan sebesar 26,48 persen dan bergerak naik lagi pada proyeksi RAPBNP 2016, yakni sebesar 27,13 persen.

“Kenaikan sebesar 0,65 persen ini diakibatkan sampai dengan semester pertama realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 sebagian desa belum dapat mencairkan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa. Selain itu, sampai dengan semester pertama realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 sebagian besar kegiatan fisik dan pemberdayaan ekonomi belum bisa dilaksanakan,” terangnya.

Selain itu, belum ada mekanisme pasar yang dapat menampung hasil pertanian masyarakat dan menaikan harga produksi pertanian; belum ada satupun bisnis plan yang dimiliki SKPD dalam rangka menjalankan program pemberdayaan; dan tidak akuratnya data terhadap rekaman/catatan terhadap sumber daya alam dan atau bahan baku yang dibawa ke luar daerah.

Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 tercatat sebesar 6,06. Pencapaian angka tersebut dikontribusi oleh sektor pemerintahan sebesar 30,37 persen, kemudian diikuti oleh sektor pertanian sebesar 20,98 persen dan diikuti oleh sektor lainnya.

Tingginya capaian angka pertumbuhan ekonomi tersebut di atas menurutnya belum bisa meretas angka kemiskinan, mengingat angka 6,06 lebih didominasi oleh sektor administrasi pemerintah.

Dalam proyeksi pada APBD 2016 adalah sebesar 6,51 persen dan di RAPBDP 2016 diproyeksikan sebesar 6,22. Terjadi proyeksi menurun dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2015 mengecewakan dengan proyeksi sebesar 2,6 persen menjadi 2,4 persen.

Sedangkan pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 3,0 persen dimana pelambatan ini turut dipengaruhi oleh pertumbuhan di negara-negara berkembang.

“Di MTB,terjadi pelambatan pada produksi pertanian sebagai sektor potensial. Misalnya, turunnya produksi rumput laut akibat hama yang berkepanjangan, tidak ada varietas baru dan turunnya harga di tingkat pasar mempengaruhi lesunya produksi di tingkat pembudidaya, sementara faktor determinan lainnya yang membuat laju pertumbuhan ekonomi kurang berkualitas adalah terjadi perubahan sektor basis, yakni dari sektor pertanian berlaih ke sektor administrasi pemerintah dan konstruksi,” ulasnya lagi.

Dia menjelaskan pula bahwa dalam pembahasan KUA PPAS ini, pihaknya mendapat sejumlah masukan dari pimpinan dan para anggota DPRD, sehingga masukan-masukan tersebut akan memperkaya pembahasan APBD Perubahan yang djadwalkan akan terlaksana dalam waktu dekat.

(dp-18)