DPD RI Kunjungi Calon DOB Kei Besar

 4 Anggota DPD RI mendapat sambutan secara adat sesaat setelah tiba di pelabuhan Elat, Kei Besar

Elat, Dharapos.com
Empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang tergabung dalam tim Komite I mengunjungi Kei Besar, di Kabupaten Maluku Tenggara sebagai calon Daerah Otonomi Baru (DOB).

Mereka masing-masing, Benni Ramdhani, Letjen TNI (Purn) Nono Sampono, Antung Fatmawati dan Abdul Aziz Khafia.

Tujuan kunjungan dimaksud dalam rangka melihat langsung kondisi di lapangan yang merupakan bagian dari wilayah yang akan dimekarkan nantinya.

Rombongan yang dipimpin Anggota DPD RI asal Maluku Letjen (Purn) Nono Sampono ini sebelumnya telah mengunjungi Pulau Banda yang masuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

Ketua Komite 1 DPR RI, Benny Ramdhani mengungkapkan kedatangan tim tersebut adalah untuk melihat sejumlah wilayah yang bakal dimekarkan menjadi DOB terlepas dari kabupaten induknya.

“Untuk itu perlu kami perlu untuk melihat langsung di lapangan terkait kondisi wilayah sebagai salah satu persyaratan untuk dilakukan pemekaran pada suatu daerah,” ungkapnya disela-sela kunjungan tersebut, Selasa (27/9).

Menurut Ramdhani, Kei Besar sudah layak dan pantas untuk dimekarkan karena telah memenuhi prosedur sebagaimana yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014.

Ia uga mendorong Bupati dan DPRD Malra untuk berkoordinasi dengan 4 anggota DPR RI dari Dapil Maluku sebagai bahan evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri untuk secepatnya ditindaklanjuti ke Presiden RI untuk kepastian surat rekomendasi pemekaran.

“Kami berempat siap mengawa itul,” cetus Ramdhani.

Anggota DPD RI saat dijemput dengan iringan tarian adat masyarakat  di Kei Besar 

Ditegaskannya pula, Indonesia baru saja memasuki usai 71 Tahun namun kenyataannya hingga  kini kondisi pembangunan di wilayah timur negara ini masih tetap tertinggal bahkan tidak sedikit masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan.

“Padahal dari sisi kepemilikan akan sumber daya alam seperti sektor perikanan, potensi wisata serta juga kekayaan Alam lainnya sangat melimpah namun kenyataannya semua itu hanya untuk memperkaya orang dari luar,” tegasnya.

Diakui Ramdhani, walaupun dirinya merupakan anggota DPD RI yang diusung dari daerah lain namun selaku warga negara Indonesia dirinya mengingatkan bahwa hal itu tidak bisa menjadi penghalang bagi dirinya untuk melayani masyarakat.

“Selaku wakil rakyat harus bisa membuktikan kesetiaan kita kepada rakyat tanpa harus memilah-milah wilayah dan harus diingat bahwa karena rakyat baru kita besar,” akuinya.

Pada kesempatan tersebut, Ramdhani juga mengapresiasi Bupati Maluku Tenggara Ir. A. Rentanubun yang telah memberikan dukungannya bagi upaya pemekaran Kei Besar sebagai DOB.

“Kami juga menyampaikan ucapan ribuan terima kasih kepada Ketua Tim Pemakaran Kabupaten Kei Besar serta seluruh anggota tim serta 25 anggota DPRD setempat, “ ucapnya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan TNI-POLRI, Ketua komisi A DPRD Maluku, Ketua  PN Tual, Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, Ketua Klasis Kei Kecil dan Kei Besar, Ketua MUI, Paroki Elat serta para raja,  tokoh adat, kepala desa, aktivis dan jurnalis serta seluruh masyarakat Kei Besar.

Pada kesempatan yang sama, Ramdhani secara khusus mengapresiasi Ketua rombongan Letjen (Purn) Nono Sampono yang sungguh setia mengupayakan pemekaran bahkan berani menerobos Kementrian Dalam Negeri RI agar pembangunan bisa masuk di Maluku.

Bupati Malra Ir. Andre Rentanubun saat mendampingi tim DPD RI meninjau calon DOB Kei Besar   

“Fakta ini kami lihat langsung betapa beliau telah menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada rakyat
Maluku sangat luar biasa, sehingga apapun yang terjadi kita harus sama-sama menerobosnya,” tandasnya.
Ramdhani juga meminta dukungan seluruh masyarakat Kei Besar untuk pleno yang bakal digelar pada 4 Oktober mendatang.

“Mari kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing untuk meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar memberikan kekuatan dan memberikan yang terbaik sehingga hasil pleno nantinya  terhadap putusan pemekaran Kei Besar dapat memenuhi harapan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Malra Ir. A. Rentanubun dalam pertemuan tersebut mengaku pihaknya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kedatangan Tim Komite I DPD-RI untuk dapat menjelaskan sejauh mana perkembangan urusan pemekaran ini kepada masyarakat.

Dijelaskan, pihaknya lewat persetujuan DPRD akan berupaya melunasi pembayaran lahan yang akan digunakan untuk membangun perkantoran.

“Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga telah menyiapkan rencana tata ruang wilayah untuk Kabupaten Kepulauan Kei Besar, itu sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten,” tandas Bupati.

Ia pun menghimbau, agar masyarakat harus yakin bahwa seluruh proses ini telah berjalan dengan baik.
Karena sudah sejak awal, Pemkab Malra bersama DPRD dan Pemprov Maluku telah menyampaikan dokumen terkait Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kei Besar tanggal 14 Maret 2016

“Tidak ada yang mengatakan bahwa siapa yang lebih dan siapa yang kurang, karena semua adalah hasil dari kerja keras kita semua,” tegas Bupati.

Ia berharap agar semua pihak bersatu untuk menjaga kelanjutan dari proses ini agar dapat berjalan dengan lancar, aman dan cepat.

(dp-20)