2016, Angka Kemiskinan di MTB Naik 0,65 Persen

Pemkab dan DPRD MTB menggelar pertemuan bahas KUA PPAS Tahun 2016

Saumlaki, Dharapos.com
Angka kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 26,48 persen dari tahun 2014 yang berada pada posisi 28,43 persen.

Namun kenyataannya penurunan angka kemiskinan yang diharapkan terealisasi malah kembali bergerak naik lagi di tahun ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah MTB, Piet Rangkoratat dalam pemaparan materi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS) Tahun 2016 yang berlangsung di Gedung Kesenian,Saumlaki, Jumat (23/9) mengungkapkan pada Rencana Anggaran Perubahan Belanja Daerah (RAPBD) MTB 2016 ini, angka kemiskinan diproyeksikan naik dari 26,48 persen menjadi 27,13 persen atau kenaikan 0,65 persen.

“Kenaikan sebesar 0,65 persen ini diakibatkan oleh karena sampai dengan semester pertama realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 sebagian desa belum dapat mencairkan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa,” tuturnya dihadapan pimpinan dan anggota DPRD yang hadir saat itu.

Selain itu ada juga alasan lain seperti sampai dengan semester pertama realisasi APBD TA 2016 sebagian besar kegiatan fisik dan pemberdayaan ekonomi belum bisa dilaksanakan serta belum adanya mekanisme pasar yang dapat menampung hasil pertanian masyarakat dan menaikan h
arga produksi pertanian.

Pemerintah Daerah juga mengakui bahwa kenaikan angka kemiskinan itu juga disebabkan oleh faktor internal birokrasi seperti belum ada satupun bisnis plan yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka menjalankan program pemberdayaan  serta tidak akuratnya data terhadap rekaman atau catatan terhadap sumber daya alam dan atau bahan baku yang dibawa ke luar daerah.

Kondisi ini masih diperparah juga dengan laju pertumbuhan ekonomi di daerah yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste ini.

“Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 tercatat sebesar 6,06. Pencapaian angka tersebut dikontribusi oleh sektor pemerintahan sebesar 30,37 persen, kemudian diikuti oleh sektor pertanian sebesar 20,98 persen dan diikuti oleh sektor lainnya. Tingginya capaian angka pertumbuhan ekonomi tersebut di atas belum bisa meretas angka kemiskinan, mengingat angka 6,06 lebih didominasi oleh sektor administrasi pemerintah,” urainya.

Dalam proyeksi pada APBD 2016 adalah sebesar 6,51 persen dan di RAPBDP 2016 diproyeksikan sebesar 6,22.

Plt. Sekda menilai bahwa terjadi proyeksi menurun ini didasarkan dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2015 mengecewakan dengan proyeksi sebesar 2,6 persen menjadi 2,4 persen.

Sedangkan pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 3,0 persen dimana pelambatan ini turut dipengaruhi oleh pertumbuhan di negara-negara berkembang.

“Di MTB,terjadi pelambatan pada produksi pertanian sebagai sektor potensial. Misalnya, turunnya produksi rumput laut akibat hama yang berkepanjangan, tidak ada varietas baru dan turunnya harga di tingkat pasar mempengaruhi lesuhnya produksi di tingkat pembudidaya,” bebernya.

Sementara faktor determinan lainnya yang membuat laju pertumbuhan ekonomi kurang berkualitas adalah terjadi perubahan sektor basis, yakni dari sektor pertanian berlaih ke sektor administrasi pemerintah dan konstruksi.

(dp-18)