News Ticker

3 RKB SMA BM Saumlaki Mandek, Kasie Pendidikan Maluku Bakal Dipolisikan

Pekerjaan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMA Budi Mulia (BM) Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku tahun 2014 senilai lebih dari Rp.300 juta hingga kini tidak jelas peruntukannya.
Share it:
Salah satu bangunan RKB SMA Budi Mulia Saumlaki dalam kondisi terbengkalai dan telah ditumbuhi rerumputan
Saumlaki, Dharapos.com 
Pekerjaan 3 Ruang Kelas Baru (RKB)  pada SMA Budi Mulia (BM) Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku tahun 2014 senilai lebih dari Rp.300 juta hingga kini tidak jelas peruntukannya.

Orang tua siswa dan pihak sekolah menduga kuat, jika aliran dana yang semestinya diperuntukan bagi pekerjaan pembangunan tersebut telah digunakan kontraktor pelaksana untuk pekerjaan lain dengan modus memperkaya diri.

Akibat tak jelasnya penyelesaian pekerjaan dimaksud, oleh pihak sekolah, Kepala Seksi Pendidikan Mendengah Umum Dinas Pendidika  Provinsi Maluku bakal dipolisikan.

Ketua Komite SMA Budi Mulia Saumlaki, Mathias Rangkore kepada Dhara Pos di Saumlaki mengaku jika pekerjaan tersebut diduga kuat ada kongkalikong antara kontraktor pelaksana dengan pihak suku Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Maluku.

Karena pekerjaan yang semestinya sudah selesai dikerjakan pada akhir tahun 2014, namun hingga kini progresnya baru mencapai 50 persen.

Tertunggaknya pekerjaan ini akhirnya menjadi tanda-tanya bagi para orang tua siswa maupun pihak sekolah, oleh karena hingga kini belum ada penjelasan yang pasti soal waktu penyelesaiannya.

Dari hasil penelusuran Komite SMA Budi Mulia Saumlaki, ternyata ditemukan sejumlah kejanggalan seperti tidak adanya transparansi nominal anggaran pekerjaan, tidak adanya papan nama proyek beserta nama perusahaan jasa konstruksi di lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan maupun pekerjaan yang terkatung-katung dengan para tukang yang berganti-ganti hingga kini.

Selain itu, pihak Disdik Provinsi Maluku terkesan tertutup dan tidak pernah memberikan keterangan yang jelas kepada pihak sekolah.

Pasalnya, sejak pekerjaan ini dimulai sekitar bulan Juli 2014, pihak sekolah tak pernah mendapat kejelasan soal pekerjaan serta kapan waktu penyelesaiannya.

Informasi yang pihaknya dengar, bahwa ini proyek penunjukan dari Disdik kepada Lutfi, salah satu kontraktor yang diduga masih keponakan Kepala Dinas.

“Pak Lutfi pernah datang melihat pekerjaan, dan pekerjaan tahun 2014 itu akhirnya putus karena anggarannya tidak jelas. Lutfi pernah bilang ke saya kalau dana pekerjaan bangunan SMA Budi Mulia ini dia pinjam untuk biayai salah satu proyeknya di Seram dan nanti kalau anggaran proyek itu sudah cair baru dia ganti, tetapi kenyataannya sampai saat ini yang bersangkutan tidak pernah menunjukkan batang hidungnya,” beber Rangkore.

Ditegaskan pula, pekerjaan 3 rombel ini biasanya dilaksanakan minimal 90 hari kerja, sehingga jika dihitung-hitung hingga kini sudah mencapai lebih dari 500 hari.

Pekerjaan Lutfi yang terputus pada Desember 2014 itu akhirnya diteruskan oleh Disdik Provinsi Maluku.

Pihak Disdik Maluku melalui Kepala Seksi Pendidikan Menengah Umum, Nus Kesaulya, telah menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut bakal diselesaikan oleh pihaknya, namun dirinya tidak menjelaskan secara detail tentang sumber anggaran maupun kontraktor pelaksana dan waktu penyelesaiannya.

Salah satu RKB yang pengerjaannya diperkirakan baru rampung 50 persen
“Terakhir Desember saya putus komunikasi dengan kontraktor Lutfi, sms juga tidak dibalas. Jadi tidak tahu lagi kapan bangunan sekolah ini selesai, karena dimana ada bahan, baru para tukang bisa kerja,” terangnya.

Parahnya lagi, para tukang juga berganti-ganti dimana tukang pertama dari desa Latdalam, kemudian diganti tukang dari desa Alusi, bahkan tukang yang saat ini kerja juga tidak diketahui dari mana asalnya.

“Pak Nus pernah datang ke sekolah, dia mau ketemu dengan pastor tapi karena saya yang lebih tahu banyak di bangunan jadi saya komunikasi dengan dia. Menurut Pak Nus, kalau Lutfi tidak bisa lanjut jadi Disdik yang ambil alih pekerjaan. Atas dasar ini, makanya saya berani pastikan bahwa ada praktek kongkalikong antara pihak Dinas Provinsi dengan Lutfi, sebab pekerjaan Lutfi ini dibiarkan lalu Disdik yang ambil alih, ini kan aneh,” herannya.

Sementara itu, ada hal unik lain, dimana pengiriman dana pembangunan dari Nus Kesaulya kepada para tukang untuk upah kerja dan belanja material bangunan secara cicil, ternyata tidak dikirim melalui rekening SMA Budi Mulia Saumlaki.

Namun berdasarkan permintaan tukang, anggarannya kemudian ditrasnfer melalui rekening Kepala SMA Negeri 1 Tanimbar Selatan.

“Saya sudah bilang ke Pa Nus bahwa kalau pekerjaan ini tidak diselesaikan secepatnya, maka dengan terpaksa, kami para orang tua siswa akan bongkar bangunan ini supaya jangan jadi polemik, karena imbasnya pihak sekolah yang dituduh menghabiskan uang oleh beberapa orang tua siswa,” sambung Rangkore.

Anehnya,  lanjut dia, sang Kasie Pendidikan Menengah Umum ini menuding pihak sekolah tidak menunjang pekerjaan.

“Supaya diketahui, bahwa Pak Nus ada pinjam kayu-kayu milik SMA Budi Mulia untuk pekerjaan kap bangunan dan sampai saat ini belum bayar, padahal kayu-kayu itu mau digunakan untuk pembangunan gedung laboratorium. Nah, kalau ini tidak ada kejelasan maka kami akan lapor polisi atau langsung ke Kejaksaan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala SMA Budi Mulia Saumlaki, Rd. Joppy Uweubun saat ditemui diruang kerjanya mengaku bingung dengan pekerjaan 3 RKB tersebut.

Selain karena baru bertugas di sekolah itu, dirinya membenarkan jika pihak kontraktor pelaksana maupun pihak Disdik Provinsi Maluku tidak transparan dalam penyelesaian pekerjaan.

“Saya hanya bisa bertanya saja bahwa mengapa sampai sekarang pekerjaan ini belum selesai, padahal sudah dikerjakan semenjak tahun 2014 silam. Selain itu, pekerjaannya ini sangat mengganggu proses belajar mengajar selama ini, karena selain berada di depan sekolah dan mengganggu pemandangan, para siswa dan guru juga terganggu dengan bunyi peralatan yang tidak jelas kapan berakhirnya,” kesalnya.

Uweubun berharap agar persoalan ini bisa menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku, karena pihaknya masih membutuhkan tambahan RKB untuk proses belajar-mengajar.

(dp-18)
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi