“Sudah Jatuh, Tertimpa Tangga Pula” kira-kira begitulah peribahasa yang cocok untuk membahasakan sebagian besar perasaan orang tua murid kelas 3 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kelautan dan Perikanan (SMKN KP), Desa Ustutun, Kecamatan Wetar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya.
Meskipun Ujian Nasional tingkat SMA/SMK Tahun Pelajaran 2015/2016 telah berakhir beberapa waktu lalu namun bagi sebagian besar orang tua murid yang anaknya menempuh pendidikan di sekolah tersebut masih memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan.
Pasalnya, mereka masih harus menyelesaikan hutang dengan jumlah sekitar Rp 1,2 juta untuk setiap anaknya kepada para pemilik modal atau pengusaha kecil yang memang diketahui memiliki simpanan yang cukup di kawasan tersebut.
Perlu diketahui, yang melatari adanya hutang tersebut berawal saat akan dilaksanakan UN pada Mei lalu.
Oleh pimpinan sekolah setempat, Charles Taluta, S.Pd, seluruh siswa kelas 3 pada SMKN KP Kecamatan Wetar Barat yang berjumlah 28 siswa diharuskan menyetorkan uang sebesar Rp 1,2 juta per siswa sebagai syarat untuk mengikuti UN.
Bahkan, orang tua murid pun mendapat ultimatum jika tidak membayar sesuai nilai yang ditentukan maka siswa tersebut tidak diizinkan mengikuti UN.
Didasari ketakutan anak tak ikut UN, membuat sebagian besar orang tua siswa SMKN KP Wetar Barat yang merupakan satu-satunya sekolah di kecamatan tersebut terpaksa nekat berhutang kepada kerabat atau pengusaha kecil yang ada di daerah.
Hal ini terpaksa dilakukan mengingat kehidupan masyarakat di kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste ini rata-rata berekonomi rendah dan mayoritas rata-rata berprofesi sebagai nelayan.
Sialnya, ketika pengumuman kelulusan disampaikan dari sebanyak 28 siswa kelas 3 yang mengikuti UN hanya 2 siswa yang lulus sementara 26 siswa lainnya tidak lulus.
Salah satu orang tua siswa berinisial MB kepada Dhara Pos di Tiakur, Rabu (20/7) mengaku kecewa dengan hasil yang harus diterima anaknya.
Namun, yang tidak kalah memberatkan bahwa dirinya kembali diperhadapkan pada hutang yang sudah menunggu.
“Yang jelas saya sangat kecewa anak saya tidak lulus ditambah lagi beban saya sekarang ini adalah bagaimana selesaikan hutang kemarin itu apalagi dengan pekerjaan kami yang hanya sebagai nelayan,” urainya.
MB pun mengaku pasrah dengan situasi yang harus dihadapi karena mau tak mau, sebagai seorang kepala keluarga dirinya harus bertanggung jawab dan mencari jalan keluar untuk segera melunasi hutang-hutangnya.
Ia juga mengeluhkan minimnya tenaga guru yang mengajar di SMKN KP Wetar Barat yang hanya berjumlah 3 orang.
“Bagaimana nanti dengan masa depan anak kami kalau hanya diajar tiga guru sementara yang kami tahu sekolah-sekolah di Kisar hingga Kota Ambon jumlah gurunya banyak karena banyaknya mata pelajaran,” keluhnya.
Pada kesempatan tersebut, ia pun meminta Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff selaku pimpinan tertinggi di Provinsi Maluku melalui Dinas terkait untuk segera menyikapi kondisi ini agar ke depannya tidak lagi terjadi seperti apa yang dialaminya maupun para orang tua lainnya di Wetar Barat yang dibebankan biaya pelaksanaan UN.
“Bapak Gubernur, jangan lagi kami yang dibebankan, cukup kali ini saja. Karena, dari pada kami harus sekolahkan anak tetapi biaya ujian sekolah anak kami juga harus kami yang bayar maka lebih baik anak kami tidak usah sekolah,” harapnya sembari meminta Dhara Pos menyampaikan harapannya kepada Gubernur.
Sementara itu, sesuai informasi yang dihimpun Dhara Pos, SMKN KP Kecamatan Wetar Barat berdiri sejak tahun 2013 lalu dengan memiliki ruang belajar yang cukup memadai.
Untuk kelulusan tahun 2016 ini merupakan angkatan pertama sejak sekolah tersebut berdiri.
Meski demikian, sejak berdiri hingga saat ini sekolah tersebut hanya dilayani 3 orang tenaga guru masing-masing 1 orang guru berstatus Pegawai Negeri Sipil yang juga merangkap sebagai Kepala Sekolah.
Kemudian, yang bersangkutan dibantu 2 orang guru tenaga honor masing-masing warga setempat dan dari Pulau Kisar.
Sang kepsek pun sesuai informasi, jarang berada di tempat tugas namun lebih banyak menghabiskan waktu di luar daerah sedangkan kondisi sebaliknya ditunjukkan 2 tenaga guru yang masih berstatus honor namun tetap setia melayani para siswa.
Mirisnya lagi, ke 3 guru tersebut harus bergantian menangani pelajaran peserta didik pada seluruh tingkatan kelas.
Sementara terkait fasilitas pendukung masih sangat minim, dalam hal ini buku-buku pelajaran umum maupun kejuruan begitu pula komputer serta fasilitas lainnya termasuk belum adanya suplai listrik.
Dengan fakta ini, bisa dibayangkan kondisi pelayanan pendidikan di sekolah tersebut maupun kualitas kelulusan yang dihasilkan dipastikan akan sangat minim ilmu.
Terpisah, salah satu tokoh muda pemerhati pendidikan di Maluku meminta Pemerintah Provinsi Maluku harus secepatnya menyikapi kondisi ini karena tahun ajaran baru sudah dimulai.
“Dari contoh ini kita bisa mengetahui secara jelas minimnya perhatian yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bahkan nyaris tidak pernah ada,” sesal sumber yang meminta namanya tidak dimuat kepada Dhara Pos, di Ambon, Kamis (21/7).
Fakta ini juga membuktikan ketidakpedulian Pemda setempat selama ini dalam memajukan pendidikan di wilayah yang notabene berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste khususnya dalam mendukung Program Nawa Cita Presiden RI Joko Widodo untuk membangun dari pinggiran.
Olehnya itu, merujuk pada kebijakan baru yang mulai diberlakukan Pemerintah pusat bahwa seluruh sekolah pada tingkat SMA/SMK mulai tahun ajaran 2016/2017 dialihkan menjadi tanggung jawab Pemprov.
“Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya minta keseriusan Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini ada ketegasan dari Bapak Gubernur Maluku sedari awal untuk mempertegas kepada Dinas terkait untuk benar-benar menyikapinya dan menyiapkan sejumlah langkah penting dalam rangka upaya pembenahan,” dorongnya.
Sumber juga mengingatkan bahwa SMKN KP Wetar Barat ini hanyalah satu contoh dari sekian banyak sekolah di provinsi berjuluk “Seribu Pulau” ini yang memiliki kondisi yang sama yang juga harus segera ditangani.
(dp-17/16)
Masukan Komentar Anda:
0 comments:
terima kasih telah memberikan komentar