MTB Dapat Bantuan 1 Kapal Patroli dari KKP RI

Yuliana Ongirwalu

Saumlaki, Dharapos.com 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beberapa waktu lalu telah melaunching beroperasinya beberapa kapal patroli yang diperbantukan bagi sejumlah kabupaten dan kota di wilayah perairan NKRI.

Bantuan tersebut diperuntukan bagi wilayah yang dikategorikan memiliki tingkat ancaman terbilang cukup tinggi seperti di wilayah perairan laut Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang termasuk dalam Pusat Kawasan Sentra Perikanan (PKSP).

Khusus untuk MTB, KKP menyerahkan satu unit kapal dengan ukuran panjang 19 meter dan lebar 10 meter untuk nantinya membantu proses patroli seluruh wilayah perairan yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste itu.

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan MTB, Yuliana Ongirwalu kepada wartawan di ruang kerjanya mengatakan pekan kemarin dirinya telah menandatangani dokumen penyerahan kapal yang terbilang mewah tersebut di Jakarta dan sekaligus menghadiri acara launching kapal patroli pengawasan oleh Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Dipastikan dalam waktu dekat, Kapal tersebut sudah bisa berlayar ke Saumlaki.

“Pada prinsipnya semua administrasi terkait dengan bantuan kapal itu sudah tidak ada masalah dan kapal siap berlayar ke Saumlaki hanya saja bergantung dengan kondisi cuaca maka belum diizinkan untuk keluar dari sana. Kapal itu namanya kapal pengawasan tetapi nanti sampai disini baru diberi nama,” ujarnya.

Ny. Ongirwalu menjelaskan bahwa kapal yang terbilang mewah bagai kapal pesiar itu dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap dan terbilang canggih seperti ruang meeting, ruang pemeriksaan dokter, dan berbagai perlengkapan lainnya bagaikan hotel terapung.

Bantuan kapal ini, menurutnya hanya terbatas pada fasilitasnya saja, sementara biaya operasional dan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan kapal itu menjadi tanggung jawab Pemkab MTB.

“Saat ini laporan tertulis hingga usulan namanya sudah kami siapkan, hanya saja pimpinan masih melaksanakan tugas dinas ke luar daerah maka kami belum sampaikan. Terkait dengan kebutuhan SDM untuk pengoperasian kapal seperti nahkoda dan para Anak Buah Kapal (ABK) bakal di buka pendaftaran khususnya bagi anak asli daerah Maluku Tenggara Barat dengan persyaratan umum dan teknis yang telah disiapkan seperti mereka harus memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan kapal itu. Dan itu sudah kita siapkan tinggal di laporkan dan mendapat persetujuan pimpinan daerah” bebernya.

Meskipun tidak memperinci sejumlah dokumen kapal tersebut yang ditaksir bernilai lebih dari Rp. 1 milyar namun dia berjanji setelah kapal itu tiba di Saumlaki barulah akan diperkenalkan kepada masyarakat melalui
media masa.

Saat ini Kapal Patroli dimaksud masih berlabuh di pelabuhan perikanan Muara Baru – Jakarta.

Seperti diketahui, Kabupaten MTB merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Kawasan Perbatasan Maritim, memiliki 4 (empat) Pulau-Pulau Kecil Terluar yakni Pulau Larat, Selaru, Asutubun dan Pulau Batarkusu serta berbatasan dengan Australia.

Luas Kabupaten MTB secara keseluruhan mencapai 52.995,20 km2 yang terdiri dari daratan seluas 10.102,92 km2 (19,06%) dan perairan 42.892,28 km2 (80,94%). Kawasan perairan sebelah Utara Pulau Yamdena merupakan bagian dari ALKI III.

Terkait dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan, Kabupaten MTB terletak pada berbatasan antara WPP NRI 714 dan WPP NRI 718, artinya pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di perairan sebelah Barat Pulau Yamdena masuk dalam WPP NRI 714 dan sebelah Timur dalam WPP NRI 718. Selain perikanan tangkap, di Kabupaten MTB telah berkembang budidaya khususnya rumput laut.

Keanekaragaman sumberdaya alam baik di darat dan khususnya di laut serta kekhasan budaya di Kabupaten MTB sangat berpotensi untuk dijadikan sumber perekonomian dan modal dasar pembangunan daerah.

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah 2009-2014 menunjukan kondisi yang sangat fluktuatif antara 6-30 M per tahun.

Kondisi ini menjadi sebuah tantangan bagi Pemda dan Pempus dalam merumuskan kebijakan pembangunan Kabupaten MTB ke depan, khususnya dalam peningkatkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu dan berkelanjutan yang dapat berdampak meningkatkan sumbangan kepada perekonomian daerah sekaligus kesejahteraan bagi masyarakat di Kawasan Perbatasan Maritim.

(dp-18)