Krisis Listrik Ancam Kota Tual - Malra

Massa aksi saat menyampaikan orasinya
di areal depan Kantor PT. PLN
(Persero)  Cabang Tual

Tual, Dharapos.com 
PT. PLN (Persero) Cabang Tual untuk kesekian kalinya kembali menjadi sorotan publik baik di Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara.


Pasalnya, krisis listrik kini mulai mengancam dua wilayah yang selama ini dikenal sebagai daerah yang begitu kental dengan tatanan adatnya.

Bahkan kini kesabaran warga masyarakat di kedua daerah ini nyaris habis akibat kecewa terhadap aksi pemadaman bergilir yang berkali-kali dilakukan perusahaan listrik negara tersebut yang dinilai sudah di luar batas kewajaran.

Aksi demo oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Tual – Malra dan sejumlah organisasi lainnya yang berlangsung di depan Kantor PT PLN (Persero) Tual, Kamis (19/5) semakin mempertegas hal itu.

Ketua GMNI Tual – Malra, Namsa mengecam aksi PT PLN Tual yang melakukan pemadaman lampu di kedua daerah ini sudah di melebihi batas kewajaran.

“PT. PLN sudah tidak lagi memakai aturan tetapi dengan sesuka hatinya melakukan pemadaman listrik dan ini bukan baru pertama kali terjadi tetapi faktanya sudah berlangsung beberapa tahun belakangan ini. Bahkan sejak awal tahun 2016 ini, sampai hari ini pemadaman lampu semakin tambah parah,” kecamnya.

Namsa pun mempertanyakan apa yang menjadi alasan PT. PLN (Persero) cabang Tual yang dinilainya secara sengaja dan sepihak melakukan aksi pemadaman listrik ini.

Karena aksi pemadaman ini sudah sangat mengganggu aktivitas baik di Pemerintahan, maupun para pelaku ekonomi terutama mereka yang memiliki usaha pelayanan di bidang jasa.

“Pemadaman ini bukan satu dua jam saja tetapi berlangsung berjam-jam sehingga patut diduga bahwa  aksi sengaja dilakukan  oleh PT. PLN Tual,” kembali kecamnya.

Belum lagi, keluhan warga masyarakat pelanggan yang mengalami banyak kerugian akibat kerusakan peralatan elektronik milik mereka karena terjadi perubahan voltase secara tiba-tiba akibat mati  hidupnya listrik.

Namsa juga menyinggung soal 3 unit mesin baru bantuan Pemerintah Pusat kepada PT. PLN Tual.

“Sesuai data yang kami miliki bahwa ada tiga unit mesin PLN Tual yang merupakan bantuan Pemerintah Pusat yang akan diberikan ke Pulau Tanimbar Kei dan pulau Kyemaer namun sampai saat ini tidak pernah ada sosialisasi atau kejelasan dari pihak PT PLN Tual,” ungkapnya.

Namsa pun mendesak agar bantuan Pempus tersebut segera dipublikasikan agar masyarakat mengetahuinya karena bantuan itu merupakan hasil perjuangan anggota DPR RI, Mercy Barends, ST dalam upaya mengatasi persoalan listrik di daerah ini.

Atas fakta tersebut, dirinya mendesak pimpinan PT PLN (Persero) Tual dan staf serta jajarannya bekerja secara profesional dan tidak melakukan pembohongan kepada masyarakat.

Kepala PT PLN (Persero) Tual  Wahidin, (kanan)
sedang mendengar orasi pendemo 

Menanggapi aksi tersebut, salah satu tokoh pemuda Malra yang ditemui Dhara Pos, Senin (22/5) juga turut menyoroti masalah tagihan rekening listrik yang dinilainya tidak menunjukkan penurunan malah sebaliknya meningkat.

“Masa listrik padam berjam-jam tetapi tagihan rekening bertambah-tambah, kan aneh? Inikan menunjukkan adanya indikasi pemerasan secara terselubung,” kecam sumber yang meminta namanya tidak dimuat.

Fakta ini, kembali beber, telah berlangsung lama dan masih terus terjadi hingga saat ini khususnya dialami masyarakat pelanggan PLN di Pulau Kei Besar.

“Kadang satu minggu lampu menyala satu kali bahkan juga bisa sampai dua minggu sekali tapi pembayaran tagihan pada rekening listrik naik dan ada buktinya, makanya patut kita pertanyakan ada apa dibalik semua ini?” herannya.

Belum lagi, akibat aksi pemadaman lampu tersebut, banyak pelanggan yang dirugikan karena alat-alat elektronik menjadi rusak.

Sehingga sumber mendesak pihak berwenang untuk segera mengungkap fakta indikasi adanya kekuatan terselubung di PT. PLN (Persero) Tual yang diduga sebagai pembuat skenarionya.

Pantauan Dhara Pos, aksi unjuk rasa tersebut dimotori 9 OKP dengan dukungan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi  baik di Kota Tual dan Kabupaten Malra.

Pendemo mulai bergerak dari Kota Tual sambil menyampaikan orasi sepanjang perjalanan hingga ke Kabupaten Malra dengan titik terakhir di kantor PT PLN (Persero) Tual.

Aksi tersebut turut disaksikan ratusan warga masyarakat dibawah pengawalan ketat pihak Kepolisian Resort Malra yang langsung dipimpin Kapolres AKBP Agus Priono serta anggota Kodim 1503 Tual bersama Satuan Pamong Praja Kabupaten Malra.

Sementara itu, pihak DPRD Kota Tual meminta lembaga keuangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku melakukan audit investigasi.

Pemadaman lampu bergilir yang dilakukan PT. PLN (Persero) cabang Tual membuat resah seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan yang ada di kota Tual.

Di tempat terpisah, menindaklanjuti keresahan masyarakat, DPRD Kota Tual telah berulang kali memanggil pihak PT. PLN (persero) cabang Tual untuk membicarakan hal ini sejak tahun 2015 – 2016., demikian diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Kota Tual, Yakobus Silubun di Ambon, Kamis (19/5).

Menurut Silubun, hasil dari pemanggilan tersebut pihak PT. PLN (persero) cabang Tual terus menjanjikan akan mengatasi permasalahan tersebut.

Aksi demo di kawal ketat aparat keamanan

Namun nyatanya namun sampai saat ini permasalahan tersebut belum juga bisa teratasi. Sehingga DPRD Kota Tual kembali mendatangi PT. PLN (persero) wilayah Maluku dan Maluku utara yang telah menjamin dalam tahun 2016 tidak ada lagi pemadaman bergilir.

“Namun sampai hari ini PT. PLN (persero) cabang Tual masih melakukan pemadaman bergilir dan itu sangat menyakitkan dan mengganggu kenyamanan warga,”ujarnya.

Dijelaskan Silbun, listrik mempunyai peran penting dalam membantu masyarakat, baik itu dalam peningkatan ekonomi, Sumber Daya Manusia (SDM), kenyamanan, estetika kota, penyelenggaraan pemerintahan, namun nyatanya semuanya itu tidak dirasakan dengan baik.

Bahkan dalam pertemuan bersama, pihak PLN telah melakukan penggadaan mesin baru 3-4 unit. Namun nyatanya permasalahan yang dihadapi belum juga bisa teratasi.

Terkait dengan hal tersebut, lanjut Silubun bahwa pihaknya meminta dan mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku untuk mengaudit pihak PT. PLN (persero) cabang Tual, mengingat sampai saat ini masyarakat masih dipersulit dan tidak dilayani secara maksimal. Apalagi PT. PLN (persero) cabang Tual merupakan perusahaan milik negara yang dihadirkan untuk melayani masyarakat.

“Kita sangat kecewa dengan sikap PT. PLN (persero) cabang Tual, kalau seperti ini seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintahan dalam hal pelayanan publik akan terus terganggu,”pungkasnya.

Salah satu modus yang dimainkan oleh pihak PLN, kata Silubun adalah dengan terus melakukan pergantian terhadap kepala PT. PLN (persero) cabang Tual, sehingga ketika dikonfirmasi baik itu kepala cabang baru dan yang lama saling lepas tangan.

(dp-20/rr)