Dishubkominfo MTB Gelar Bimtek Pra Kompetensi SDM Transportasi Darat

Pembukaan Bimtek Pra Kompetensi SDM
Transportasi Darat yang dilaksanakan Badan
Pengembangan SDM Kemehub RI

Saumlaki, Dharapos.com 
Bidang Darat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Maluku Tenggara Barat menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pra Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Transportasi Darat, Senin (16/5).


Bimtek tersebut dilaksanakan Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan RI.

Kepala Bidang Darat Dishubkominfo MTB, Natalis Batmomolin,SH dalam laporan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut didasari pada Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenhub RI Nomor :  SM. 001/1/9. PPSDMPD-Tahun 2016 tertanggal 11 Februari 2016.

Tujuannya, meningkatkan kualitas  SDM di bidang transportasi darat, dimana diharapkan agar para staf Dinas tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan kecerdasannya di bidang transportasi darat.

Kegiatan yang menghadirkan narasumber dan fasilitator Badan Pengembangan  SDM Kemenhub RI ini diikuti 20 peserta terdiri dari staf golongan II dan III dari Dishubkominfo MTB, berlangsung selama 5 hari, bertempat di aula SMK Imakulata Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan.

Bupati Bitzael S.Temmar dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kemasyarakatan  Setda MTB, Dominggus C. Makatita menguraikan secara geografis MTB adalah kabupaten kepulauan yang terdiri dari banyak pulau.

Memiliki luas wilayah 52.995 km2  yang terdiri dari wilayah daratan seluas 10.102,92 km2 atau (19,06 %) dan wilayah perairan seluas kurang lebih 42.892,28 km2 atau  (80,94 %) dimana luas lautnya lebih besar dari luas daratan.

“Hal ini memberikan gambaran bahwa dengan kondisi geografis demikian, maka bidang tranportasi memegang peran yang strategis dalam mendukung upaya percepatan dan pemerataan bidang pembangunan dan ekonomi, baik antar pulau maupun dalam pulau di kabupaten Maluku Tenggara Barat,” urainya.

Dikatakan, dalam rangka restrukturisasi dan reformasi pembangunan sektor perhubungan dan sejalan dengan perkembangan yang ada, maka telah dilakukan penyempurnaan UU Transportasi salah satunya, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Implementasi  peraturan perundang-undangan tersebut memerlukan satu sistem serta penyelenggaraan kebijakan yang lebih terintegrasi, dibarengi dengan amanah UU diantaranya  untuk pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor secara berkala akan ada perubahan yang cukup mendasar.

Sistem penyelenggaraan angkutan dimaksud juga perlu dilakukan evaluasi, dimana dia contohkan pelayanan angkutan umum penyeberangan dan pelayanan angkutan barang, masih banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia jasa angkutan barang.

Diantaranya soal kondisi kendaraan yang tidak layak dan jumlah angkutan yang melebihi batas sehingga dengan begitu, fakta ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah untuk mencari solusinya.

Kegiatan Bimtek sementara berlangsung

“Pembangunan transportasi penyeberangan juga sebagai bagian dari sistem transportasi nasional dan tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung dan isu strategis, baik dari faktor kebutuhan atau demand, ketersediaan anggaran, kelayakan fisik lingkungan, iklim investasi, faktor politis, dan lain sebagainya.

Angkutan penyeberangan beroperasi di wilayah daratan dan perairan dengan karakteristik yang cukup beragam sesuai amanah undang – undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran,” lanjutnya.

Dikatakan pula bahwa perencanaan sistem transportasi perkotaan perlu juga menjadi prioritas.

Dalam pembangunan 5 tahun terakhir di MTB, pola pembangunan infrastruktur yang lebih murah, terintegrasi dengan jaringan jalan raya, pelayanan yang reguler dengan frekuensi yang tetap, upaya subsidi yang berkesinambungan dan menjangkau wilayah yang terpencil menjadi keunggulan dan dirasakan secara signifikan oleh masyarakat pengguna inilah yang menjadi target Pemkab MTB.

Dengan begitu, peran strategis ini menurutnya perlu dipertahankan, mengingat kebutuhan transportasi merupakan jembatan bergerak bagi moda transportasi lainnya.

Perencanaan sistem transportasi perkotaan perlu juga menjadi prioritas pembangunan pengembangan kota terutama untuk menanggulangi berbagai dampaknya, kebijakan serta program yang berpihak kepada angkutan umum perkotaan harus segera dimulai untuk mengurangi dampak pengembangan kota.

“Penanggulangan ini wajib dilaksanakan dengan melihat semua aspek yang ada pada sistem transportasi, yaitu mulai dari perencanaan sistem transportasi, model transportasi, sarana, pola lalu lintas, termasuk juga dengan  penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas dan manajemen rekayasa lalu lintas di wilayah perkotaan sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas,” tambahnya.

Bupati juga menekankan agar keselamatan bagi setiap manusia perlu dipandang penting, dan dijadikan budaya, sebab terjadinya kecelakaan selama ini baik yang terjadi di daratan ataupun terjadi di perairan merupakan kelalaian manusia (human error).

Untuk itu, terkait dengan kegiatan dimaksud, dirinya berharap agar para peserta Bimtek dapat lebih meningkatkan pemahaman akan tanggung jawab dalam mengimplementasikan pelaksanaan tugas – tugas pelayanan transportasi bidang perhubungan yang tertib, aman, dan selamat di MTB.

“Saya mengharapkan agar bimbingan teknis pra kompetensi sumber daya manusia bidang perhubungan darat yang diselenggarakan ini, setidaknya akan menandai sebuah komitmen baru untuk menjadikan keselamatan sebagai budaya di kabupaten Maluku Tenggara Barat,” tukasnya.

(dp-18)