 |
| Ilustrasi anggaran UN |
Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) di Kabupaten Kepulauan Aru mulai dari tingkat SMU hingga tingkat SD telah berakhir dengan baik.
Meski demikian, disisi lain ternyata masih menyisakan banyak keresahan khususnya dikalangan panitia penyelenggara ujian.
Betapa tidak, mulai dari proses hingga pada pelaksanaa ujian, para kepala sekolah terpaksa harus menempuh kebijakan dengan merogoh kocek sendiri untuk bagaimana menyukseskan pelaksanaan ujian hingga selesai.
Sementara anggaran milyaran rupiah yang dianggarkan pemerintah melalui APBN untuk pelaksanaan US dan UN sampai saat ini belum juga direalisasikan entah alasannya apa.
Merasa kecewa, sejumlah kepala sekolah asal daerah Aru Selatan akhirnya mendatangi kantor DPRD dalam hal ini Komisi III untuk menanyakan kebenaran apakah dalam tahun ini tidak ada anggaran untuk US maupun US.
Ketua Komisi III Eko Mantaiborbir yang didampingi dua anggotanya Sery Anggrek dan Onggo Lengam sontak kaget ketika mendengar pertanyaan sejumlah Kepsek terkait anggaran US dan UN hingga saat ini belum direalisasikan.
Eko pun berjanji akan memanggil Kadispora Aru untuk diminta pertanggungjawabannya terkait apa yang menjadi alasan hingga dana tersebut belum juga dicairkan.
Sementara Onggo Lengam dan Sery Anggrek yang geram terhadap sikap pihak Dikpora langsung membeberkan kalau anggaran US dan UN tuntuk tingkat SD setiap tahunnya dianggarkan Rp 1 Miliar lebih.
Mengetahui ada dana miliaran rupiah yang dianggarkan oleh Pemerintah daerah untuk pelaksanaan US dan UN, para Kepsek langsung membeberkan sikap ketidaktransparan penggunaan dana tersebut.
Kepada media ini, Sabtu (20/5), sejumlah kepala sekolah mengaku, setiap tahunnya anggaran US dan UN diduga dikebiri oleh oknum-oknum di Dikpora Aru.
Mereka mencontohkan, jika satu kecamatan ada dua rayon dengan biaya transportasinya PP masing-masing Rp. 8 Juta, Dikpora hanya menggunakan satu buah speedboat saja untuk mengantar bahan ujian ke dua rayon tersebut.
Setelah mengantar bahan langung kembali dan tidak lagi menjemput bahan.
“Usai pelaksanaan ujian, kami para kepala sekolah patungan untuk biaya transportasi mengantar hasil ujian ke Dobo,” bebernya salah satu kepsek yang meminta namanya tidak dimuat.
Selain itu, mereka juga mengaku, setiap kali ujian, jika satu sekolah ada 4 guru yang mengawas, Dikpora hanya bisa bayar dua guru pengawas sementara dua guru lainnya tidak.
“Selama ini uang ujian sekolah dan ujian nasional tidak pernah jelas penggunaannya, karena saat ujian kami para kepala sekolah harus menanggung semua biaya konsumsi, dan tansportasi bagi para UPTD yang hendak kembali membawa hasil ujian,” kembali bebernya.
Olehnya mereka meimnta kepada aparat hukum untuk mengusut siapa dibalik hilangnya uang miliaran rupiah tersebut.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga J. Apalem yang dihubungi via telephon mengaku, anggaran US dan UN tahun 2016 memang ada namun sampai saat ini belum juga dicairkan karena masih dalam proses.
Oleh karena itu pihaknya sudah mencari solusi dengan melakukan pinjaman uang demi transportasi antar jemput bahan ke tempat ujian.
Selain itu, Apalem juga mengaku, terkait belum direalisasikan anggaran ujian, pihaknya telah menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh kepsek.
Kendati demikian, dirinya berjanji akan mengupayakan agar dana US dan UN bisa segera dicairkan.
(dp-31)
Masukan Komentar Anda:
0 comments:
terima kasih telah memberikan komentar