Soal Honorer Dirumahkan, Temmar Janji Gunakan Rasionalisasi Kebutuhan

Bitzael S. Temmar

Saumlaki, Dharapos.com
Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat saat ini sedang gencar melakukan analisis beban kerja pada seluruh unit kerja sebagaimana surat edaran Bupati beberapa waktu lalu.

Hal ini dilakukan guna menekan bertambahnya tenaga honorer dadakan yang diangkat oleh sejumlah pimpinan unit kerja tanpa sepengetahuan Bupati, sehingga berakibat pada semakin melambungnya belanja aparatur ketimbang belanja publik.

“Saya kira kita sudah punya analisis beban kerja. Jadi itu ibarat kita mau makan, perut saya tampung berapa piring nasi, kalau hanya satu piring maka jangan berlebihan. Nah hal ini sama, pegawai dari analisis beban kerja kita sudah tahu berapa tenaga kontrak yang kita pergunakan. Setelah kita lihat dan yang tidak diperlukan itulah yang nanti kita cari jalan keluar,” ungkap Bupati MTB, Bitzael S. Temmar yang di temui Dhara Pos, baru-baru ini.

Diakui Temmar, dirinya belum mendapat laporan, tetapi pasti berkurang. Nanti semua akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

“Nanti kalau jumlahnya sudah ditetapkan final maka saya pasti akan undang anda untuk saya sampaikan kepada publik. Kita berharap sampai akhir bulan ini sudah bisa final,” harapnya.

Menurut Temmar, seiring dengan kebijakan debirokratisasi yang dilakukan oleh Pempus dimana  para PNS yang lulusan SMA bakal dirumahkan atau dipensiunkan maka pihaknya akan menyesuaikan dengan kebijakan Pempus tersebut.

Postur birokrasi di Kabupaten MTB mestinya disesuaikan dengan tingkat perkembangan daerah.

“Semakin berkembang suatu daerah dimana suatu masyarakat atau swasta itu berdaya maka postur birokrasi itu harus diperkecil,”katanya.

Lanjut Temmar, saat ini para pimpinan SKPD sedang melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor seperti beban kerja, pendidikan terakhir, usia kerja, serta disiplin para honorer.

“Jadi misalnya kalau kita hanya membutuhkan dua orang untuk menyapu di dalam ruangan ini tetapi yang tersedia itu ada lima orang, maka tiga orang itu harus kita rumahkan. Kalau sudah dirumahkan maka ada tersedia dana sisa yang nanti kita gunakan untuk berdayakan masyarakat, jadi rasionalisasi kita lakukan,” lanjutnya.

Hal ini juga merujuk kepada adanya kebutuhan-kebutuhan lain yang juga mesti diperbaiki.
Temmar kemudian mencontohkan, di tahun ini ada kurang lebih 100 guru yang harus dipensiunkan.

“Nah itu berarti kita harus rekrut sebanyak itu juga untuk mengisi yang sudah pensiun. Atas dasar itu maka kita kurangi yang tidak diperlukan di Pemerintah daerah biar kita bisa rekrut tenaga guru,”urainya.

Sebagai konsekuensi untuk menekan semakin bertambahnya angka pengangguran akibat kebijakan ini, Pemkab MTB bakal melakukan berbagai program untuk memberdayakan masyarakat termasuk para honorer yang dirumahkan.

Meskipun tidak menyebutkan rincian program pemberdayaan yang bakal dilakukan disertai waktunya namun mantan Sekretaris DPD PDIP Provinsi Maluku ini berjanji terus akan mendorong masyarakat untuk diberdayakan teristimewa menjembut beroperasinya Blok Masela.

“Saya kira program-progam pemberdayaan tinggal kita manfaatkan untuk mereka, termasuk juga kesiapan mereka untuk menjemput bola besar yang akan terjadi di negeri ini yaitu Blok Masela Inpex yang akan mempekerjakan ratusan ribu orang itu. Orang Tanimbar sudah harus siap untuk itu,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, beredar informasi di kalangan honorer jika Bupati MTB akhirnya mengeluarkan perintah kilat terkait penertiban bagi sejumlah pegawai honor dadakan di lingkup pemerintah daerah setempat.

Pasalnya,  keberadaan para honorer tersebut diduga karena kepentingan tertentu oleh sejumlah pimpinan instansi tanpa ada persetujuan Bupati selaku pengambil kebijakan di negeri kaya minyak dan gas itu.

Dhara Pos sempat berbincang dengan sejumlah pegawai di lingkup Pemkab MTB yang tak ingin disebutkan namanya. Mereka mengaku kesal jika dirumahkan sebagaimana perintah Bupati, oleh karena selama ini sudah mengabdi secara tulus bagi daerah dan masyarakat.

“Katorang ini ibarat bayi yang tidak berdosa saat lahir dan sudah berjalan. Betul bahwa katong melamar kerja, tetapi kalau sudah diterima dan dipekerjakan oleh pimpinan SKPD selama ini, mestinya mendapat penilaian Bapak Bupati dong,” imbuh salah satu honorer yang enggan namanya dimuat.

Menurutnya, soal kebutuhan masing-masing SKPD itu tidak sama, dengan demikian dirinya berharap agar Bupati bisa menilai dari segi kebutuhan masing-masing SKPD dan tidak menyamaratakan semuanya untuk dirumahkan.

Sumber sempat menyebutkan bahwa di masing-masing SKPD ada belasan hingga puluhan tenaga honor yang siap dirumahkan.

“Mungkin paling banyak itu tenaga kesehatan. di RSUD itu puluhan orang, apalagi di setiap Puskesmas dan Pustu. Selain itu di Sekretariat DPRD MTB, kalau ke sana itu, katong hampir tidak bisa lagi membedakan mana anggota DPRD, mana PNS maupun mana tamu, karena banyak orang baru (Pegawai Honor yang baru direkrut – red). Nah kalau semacam ini, katong hanya berharap agar Bapak Bupati bisa melihat dengan jeli, bahwa siapa yang direkrut karena kepentingan atau kedekatan dengan Pejabat tertentu, atau karena kebutuhan,” harapnya.

(dp-18)