News Ticker

Bolos Berbulan-bulan, 4 Oknum PNS Kecamatan Kur Makan Gaji Buta

Sebanyak 4 oknum Pegawai Negeri Sipil yang selama ini berdinas di kantor Kecamatan Kur diketahui tak pernah melaksanakan tugasnya hingga berbulan-bulan.
Share it:
Ilustrasi PNS Bolos
Tual, Dharapos.com
Sebanyak 4 oknum Pegawai Negeri Sipil yang selama ini berdinas di kantor Kecamatan Kur diketahui tak pernah melaksanakan tugasnya hingga berbulan-bulan.

Namun anehnya, para oknum PNS tersebut rutin mengambil gaji setiap bulannya.

Ke empat PNS tersebut masing-masing Husin Toatubun ST, Rukima Sather, SH, Bahrun Selayar S,HUT dan Ahmad Roroa, S.Sos.

Kepada Dhara Pos, Camat Kur selatan M. K. Renwarin mengaku menyesalkan seikap ke 4 PNS tersebut yang tidak obyektif  dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

“Selama ini mereka terbukti tidak loyal kepada Pemerintah Kota Tual. Mereka malah seakan-akan menunjukkan dirinya seperti preman dengan sesuka hatinya masuk kantor tanpa mempedulikan aturan seorang aparatur pemerintah,” bebernya saat di temui dikediamannya, Sabtu (16/4) siang.

Ke 4 oknum PNS tersebut telah dilaporkan langsung ke Wakil Wali Kota Tual Adam Rahayaan, S.Ag, M.Si yang saat itu sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Kecamatan Kur Selatan.

“Saya sudah laporkan langsung kepada Bapak Wakil  Wali Kota Tual  terkait nama-nama pegawai yang tidak menjalankan tugasnya, dan yang kerjanya hanya makan gaji buta. Saya berharap, agar ke 4 PNS diberikan sanksi tegas akibat tindakan yang dilakukannya,” cetus Renwarin.

Ia juga mendesak pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tual secepatnya menyikapi kinerja 4 oknum PNS yang selama diketahui hanya hilir mudik  di kota Tual dan tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

“Kalau kita mengikuti aturan PP 53 Tahun 2010, maka ke 4 oknum PNS ini sudah seharusnya mendapat sanksi berat, karena berbulan-bulan tinggalkan tugas dan tanggung jawab,” desaknya.

Yang lebih disesalkan lagi, lanjut Renwarin, saat mempersiapkan kunjungan Wakil Wali Kota Tual ke Kecamatan Kur Selatan, nyaris tidak ada pegawai yang membantu dirinya mempersiapkan segala sesuatu terkait acara penyambutan.

“Maka mau tak mau, saya selaku pimpinan kecamatan harus pikul kursi sendiri dan mengaturnya, karena 75 persen PNS di kantor Kecamatan Kur Selatan tak menunjukkan batang hidungnya.  Jadi apapun yang terjadi saya harus ambil sikap ini,  karena kunjungan Wakil Wali Kota ini merupakan hajatan kami  di Kecamatan Kur Selatan,” lanjutnya.

Untuk itu, dirinya meminta instansi terkait dan juga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kota Tual untuk bersikap tegas kepada 4 oknum PNS tersebut. 

Sementara itu, ketika dikonfirmasi kepada Wakil Wali Kota terkait laporan Camat Kur Selatan terhadap 4 oknum PNS dimaksud langsung di apresiasi untuk ditindaklanjut 4 orang yang bersangkutan.

“Kenapa dan mengapa sampai tidak masuk kerja, alasannya apa? Karena gaji yang di berikan itu bukan  hak waris dari leluhur, tapi itu uang Negara yang diberikan kepada kita karena pengabdian  kepada Negara,” tanyanya.

Rahayaan malah menyarankan ke 4 oknum PNS tersebut untuk mengajukan pengunduran diri.

“Jadi kalau tidak mau lagi menjadi pegawai negeri sipil,  buat surat pengunduran sehingga proses pemberhentian bisa segara dilakukan. Karena bukan saja kalian yang kami harapkan, tapi masih banyak orang di luar sana yang mau mengabdikan dirinya kepada negara dan masyarakat,” tegasnya.

Atas fakta ini, Rahayaan mengaku akan menindak lanjuti agar dalam beberapa waktu ini akan ketegasan  kepada seluruh PNS  terkait penerapan PP 53 Tahun 2010.

“Siapapun dia yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai PP 53 dan tidak mengenal siapa pun dia sehingga proses pelayanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat berjalan aman dan lancar,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag, M.Si bersama rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke kecamatan Tayando Tam dan PP Kur, Sabtu (16/4) menggunakan KMP. Tanjung Madlahar.

Kunker tersebut sekaligus melaksanakan Pencanangan kampung KB di desa Yamtel, Kecamatan Tayando Tam. 

Turut serta dalam kunker tersebut, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku, Drs Jufry Assegaff bersama sejumlah staf.

(dp-20)
Share it:

Daerah

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi