“Program Indonesia Terang” Cakup 70 Persen Wilayah INTIM

Sudirman Said

Ambon, Dharapos.com 
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Sudirman Said mengungkapkan, program Indonesia Terang mencakup 70 persen wilayah Indonesia Timur (INTIM).

“Saat ini Maluku ditetapkan sebagai tuan rumah untuk melaunching dan mempersiapkan program Indonesia terang, yang melistriki enam provinsi yang rasio kelistrikannya paling rendah yaitu Maluku, NTB, NTT, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat,” terang Said kepada wartawan di kantor Gubernur Maluku, Kamis (4/1).

Dikatakan, pihaknya sudah memutuskan untuk PLN yang akan mengelola program ini sehingga  Said mengingatkan kepada pihak PLN bahwa dalam mengelola program ini ada banyak tantangan, karena Indonesia Barat berbeda dengan Indonesia Timur yang terdiri dari pulau-pulau dan wilayah terpencil yang tidak mungkin disambung dengan jaringan nasional secara terpadu.

Ada dua pendekatan, lanjut Said,  yang digunakan yaitu harus desentralisasi dan berbasis dengan pulau-pulau dan sumber daya utamanya dari energi terbarukan.

“Jadi dalam lima tahun ke depan 12. 669 desa yang 70 persen ada di wilayah enam provinsi di Indonesia Timur ini sudah bisa terang,” tandasnya.

Dijelaskan Said, dalam pertemuan tersebut pihaknya sudah mendapatkan masukan dari Gubernur Maluku dan Maluku Utara, konferensi dengan Gubernur NTT dan NTB, sedangkan untuk Gubernur Papua dan Papua Barat tidak hadir namun dirinya sudah mendapatkan data-data.

Dari hal tersebut, pihaknya mendapatkan rencana termasuk potensi energi terbarukan di masing-masing wilayah.

Untuk biaya, lanjutnya jika dihitung 10 tahun kedepan anggaran yang dipakai bisa mencapai 160 T, dimana anggaran ini akan digunakan secara bertahap oleh pihak kerja sama antara investor PLN dengan Pemerintah dan masing-masing mempunyai porsi yang berbeda. Sedangkan untuk jangka waktunya bisa sampai tahun 2020.

Sementara itu, Gubernur Maluku Said Assagaff mengatakan program Indonesia terang dipersiapkan selama lima tahun yang akan datang untuk menerangi seluruh wilayah di Maluku.

“Program ini sudah ada, tinggal kemauan kita baik itu Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dapat bersinergi sehingga lima tahun ke depan seluruh wilayah ini sudah terang benderang,” tukasnya.

(rr)