Pemkab MTB Bakal Bangun 600 Lebih Rumah Layak Huni

Rony Watumlawar

Saumlaki, Dharapos.com
Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dalam waktu dekat, akan membangun 620 unit rumah layak huni bagi masyarakat di lima kecamatan.

Masing-masing di desa yang berada di kecamatan Kormomolin, desa Arma di kecamatan Nirunmas, desa Ridool, Ritabel dan Kelaan di kecamatan Tanimbar utara, serta beberapa desa di kecamatan Yaru dan Wuarlabobar.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi (PU Tamben) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Rony Watumlawar  saat dikonfirmasi diruang kerjanya Rabu (10/2).

Menurutnya, sumber dana yang digunakan untuk pembangunan ratusan rumah layak huni tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016 senila Rp.21.000.000.000,-

“Tahun 2016 ini, MTB memperoleh Dana Alokasi Khusus Rp. 142 Miliar. Kalau tahun kemarin hanya Rp. 78 Miliar lebih, jadi ada kenaikan 100 persen lebih. Dari total dana tersebut, Rp. 89 Miliar diperuntukan bagi pembangunan jalan, Rp. 37 Miliar dana IPD, yakni untuk pembangunan perumahan rakyat dan perikanan dan Rp. 21 Miliar  dari Rp 37 Miliar itu digunakan untuk pembangunan rumah rakyat,” urainya.

Watumlawar menjelaskan bahwa sejak awal telah direncanakan pembangunan 1.260 unit rumah dari total anggaran tersebut, yakni per unit rumah Pemkab menganggarkan Rp. 15.000.000 dimana dana tersebut merupakan dana stimulan.

Hanya saja rencana tersebut akhirnya mengalami perubahan seiring dengan ditetapkannya alokasi anggaran untuk  620 unit rumah dengan harga per unit senilai Rp.30.000.000,-

Hal ini didasari pada pertimbangan yang rasional, serta berkaca pada pengalaman di tahun kemarin.

“Hitungan kita pertama kemarin, dari Rp. 21 miliar itu jika dibagi untuk pembangunan rumah layak huni, maka kita hanya memberi bantuan berupa stimulan dengan bantuan material non lokal seperti seng, semen, paku dan lain-lain senilai Rp 15 juta, sementara tahun kemarin itu per unit rumah itu kita bantu Rp. 7,5 juta. Nah, tadi kita baru melakukan rapat koordinasi terakhir dengan BAPPEDA, keputusannya kita tidak kasih stimulan melainkan kita kasih bantuan rumah layak huni atau rumah sederhana. Jadi bantuan lengkap langsung dengan hitungan Rp. 30 juta per unit,” ulasnya lagi.

Watumlawar menjelaskan pula bahwa penentuan desa-desa pada 5 kecamatan  tersebut didasarkan pada realitas yang dialami warga, seperti masih ada dua hingga tiga Kepala Keluarga (KK) yang masih mendiami satu rumah, serta prioritas bagi pemukiman penduduk yang berada di pesisir pantai, dimana sebelumnya telah rusak berat akibat abrasi.

Selanjutnya bagi desa-desa lain sesuai tingkat kebutuhannya, akan diperjuangkan sebagaimana proposal Pemkab yang telah diajukan ke Kementrian PU dan Perumahan Rakyat, untuk nantinya dianggarkan pada APBNP tahun ini, seperti di kecamatan Wertamrian, Wermaktian, Tanimbar Selatan dan Selaru.

“Saat ini staf saya sementara turun ke lokasi untuk survei, setelah itu mereka merekap hasil survei berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, barulah kemudian kita mencari distributor untuk pengadaan barang dan didistribusikan kepada masyarakat, karena masyarakat sendiri yang swakelola. Saya perlu tegaskan bahwa Ini hanya bantuan stimulan perumahan dan bukan bantuan tanah dan lain-lain, jadi kalau memang terjadi permasalahan di desa maka kita akan pindahkan ke desa lain,” pungkasnya.

(dp-18)