News Ticker

Dewan Ketahanan Pangan MTB Gelar Raker

Dewan Ketahanan Pangan daerah menggelar Rapat Kerja Dewan Ketahanan Pangan dan Grand Launching Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2015.
Share it:
Dewan Ketahanan Pangan MTB saat
menggelar raker
Saumlaki, Dharapos.com
Dewan Ketahanan Pangan daerah menggelar Rapat Kerja Dewan Ketahanan Pangan dan Grand Launching Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2015.

Raker tersebut bertujuan demi terbentuknya pemahaman bersama seluruh fungsionaris kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan stakeholders terkait dalam Penataan Pembangunan Ketahanan Pangan di negeri berjuluk Duan Lolat ini.

Selain itu, merumuskan kesepakatan bersama POKJA Dewan Ketahanan Pangan dalam Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan serta terlaksananya Grand Launching Sistem Kawaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten MTB Tahun 2015.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tema “Optimalisasi Potensi Sumber  Daya Dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Gizi di Wilayah Perbatasan”.

Dengan bentuk kegiatan berupa Study Metting, Busness Metting, Grand Launching Sistem SKPG dan Penandatangan Nota Kesepahaman.

”Sasaran dari kegiatan ini adalah: Terwujudnya pemahaman bersama Pengurus Dewan Ketahanan Pangan Kab. MTB, Tim Pokja DKP MTB, Camat se-Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Enumerator dan stacholder lainnya terkait Penataan Kelembagaan dalam Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat; Tersedianya Sistim SMS Gatway dalam rangka upaya dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Maluku Tenggara; dan Tersedianya rumusan bersama Dewan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat,” ungkap Ketua Panitia kegiatan dalam laporannya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota DKP, Koordinator dan Anggota Pokja, Tokoh Agama, Akademisi, Pimpinan DPRD dan Komisi B DPRD, Pelaku Pasar, Pelaku Kuliner, Penjual Ikan, dan Petani yang berjumlah 150 orang peserta yang bertempat di gedung MSC Ureyana Saumlaki, Rabu  (25/11).

Sejumlah pemateri dihadirkan seperti Bupati MTB, Prof.Dr.Ir. A.E. Pattiselano,M.Si, DANDIM 1507/Saumlaki, Kapolres MTB, Kepala Dinas Pertanian, Kadis Perikanan, Wakil Uskup Wilayah MTB dan MBD, serta Ketua Klasis GPM Tanimbar Selatan.

Bupati Temmar dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten MTB – Mathias Malaka mengatakan ketahanan pangan merupakan salah satu isu paling strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah, terlebih bagi daerah kepulauan seperti daerah MTB.

Kompleksnya aspek yang terkait dengan ketahanan pangan ini menghendaki keterlibatan dan tanggung jawab banyak pihak. Sehubungan dengan hal itu dibentuk Dewan  Ketahanan Pangan dari tingkat pusat sampai di daerah yang melibatkan berbagai stakeholders baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat.

“Dewan Ketahanan pangan merupakan lembaga fungsional yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006. Tindak lanjut dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 20–V-TAHUN 2015 Tanggal 29 Mei 2015, dengan tugas membantu Bupati Mengkoordinasikan Pembangunan Ketahanan Pangan didaerah” urainya.

Bupati menilai bahwa Raker  Dewan Ketahanan  Pangan saat itu memiliki arti yang sangat penting mengingat pada saat ini banyak negara sedang diperhadapkan dengan krisis pangan, antara lain ditandai dengan naiknya harga bahan pangan dipasaran dunia, hal ini juga telah memicu naiknya harga beberapa bahan pangan secara signifikan didalam negeri termasuk di Kabupaten MTB.

“Kondisi ini sudah tentu akan memberikan pengaruh yang kurang baik bagi ketahanan pangan kita, walaupun secara  keseluruhan   produksi  bahan  pangan  kita khususnya pangan lokal dinyatakan cukup,akan tetapi hal ini tidak serta merta menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat dan seluruh wilayah, karena sebagian besar masyarakat dan beberapa daerah telah beralih pola konsumsi dengan pangan yang didatangkan dari luar,sementara beberapa daerah/kecamatan dihadapkan pada kondisi sarana dan prasarana transportasi yang terbatas sehingga akses bahan pangan tidak lancar dan memerlukan biaya yang relatif mahalm,” tandasnya.

Berdasarkan indikator Pola Pangan Harapan Kabupaten MTB saat ini  belum mencapai kondisi beragam, bergizi, dan seimbang padahal kita memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah sebagai sumber pangan yang potensial. Kualitas konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten MTB baru mencapai skor riil PPH sebesar 71,7 persen pada tahun 2014, secara keseluruhan masih dibawah  target nasional pada Tahun 2015 yaitu sebesar  95 peren.

“Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Periode 2012-2017 melalui Visi yaitu: Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat MTB melalui Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dengan salah satu misi yaitu pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah, menuju pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui misi ini kiranya dapat mendukung ketahanan pangan dengan berbagai kebijakan yang dilaksanakan di Kabupaten MTB,” tambahnya lagi.

Kepada  seluruh  SKPD atau instansi  terkait yang tergabung dalam Dewan Ketahanan Pangan, Bupati Temmar berharap agar perlu adanya kerja lintas sektor, sinkronasi berbagai program kegiatan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di daerah dengan memperhatikan beberapa hal penting.

Diantaranya, mengembangkan cadangan pangan Pemda dan desa melalui pengembangan lumbung pangan dengan mendorong budidaya tanaman pangan lokal padi gogo, jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan, sayuran dan sukun.

Kemudian, meningkatkan efisiensi distribusi pangan untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga terjangkau serta merumuskan kebijakan dan peraturan daerah yang dapat memperlancar dan mengefisienkan distribusi pangan antar-wilayahserta pemantauan harga bahan pangan pokok secara berkala.

Selain itu juga, mengembangkan penganekaragaman (disversifikasi) pengolahan dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, meningkatkan efisiensi dan efektivitas bantuan pangan/subsidi pangan kepada golongan masyarakat tertentu (misalnya masyarakat miskin, ibu hamil, balita gizi buruk),  serta menyusun regulasi dan pengawasan untuk mencegah distorsi pangan dan kecenderungan monopolistik yang memungkinkan harga-harga komoditas masyarakat lebih kompetitif.

Yang terakhir, meningkatkan daya beli masyarakat melalui kebijakan perdagangan dalam daerah yang diarahkan pada peningkatan penataan sistem distribusi untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya beli saing produk;

“Saya juga berharap agar ada pula upaya mengembangkan system Kewaspadaan pangan dan Gizi sebagai langkah untuk melakukan deteksi dini tentang kemungkinan terjadinya kasus rawan pangan dan gizi, yang akan Laucing pada saat ini yaitu Sistim Aplikasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi melalui Sms Gatway, dengan demikian adanya gejalah rawan pangan sejak awal sudah dapat diketahui sehingga dapat diambil langkah pencegahanya dalam waktu relative singkat,” pungkasnya.

(dp-18)
Share it:

Daerah

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi