Ada Konspirasi Upaya Pembatalan Pembangunan LSB Inpex

Bitzael S. Temmar

Saumlaki, Dharapos.com 
Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat menilai bahwa ada semacam upaya untuk menggagalkan proses pembangunan LSB oleh oknum-oknum tertentu yang ingin mencari keuntungan tersendiri dengan berlatar wajah masyarakat.

Bahkan, faktanya hingga adanya penolakan beberapa warga desa Olilit yang mengatasnamakan pemangku adat di desa, kepada Pemerintah pusat.

“Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa kok, suratnya yang pertama tidak sampai ke saya, tetapi yang buat surat kedua, kok sampe ke saya. Berarti kan ada konspirasi. Nah, dalangnya di Jakarta, wayangnya di Saumlaki. Saya kira itu Nda ada penolakan, itu kan hanya tiga orang yang menolak. Dan itulah yang akan saya klarifikasikan ke Pemerintah Provinsi dan Pusat esok,” tegas Bupati Bitzael S. Temmar kepada wartawan usai pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan Logistic  Supply Base (LSB) sebagai infrastruktur darat Blok Masela di Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten MTB di aula Pendobo Bupati, Rabu lalu.

Ia membeberkan, point-pointnya itu seperti yang mengaku diri pemangku adat, padahal sesungguhnya bukan.

“Ada yang bilang pengusaha lokal, padahal nggak punya IMB, nah itu yang mau saya sikat. Saya kira ini adalah bagian dari sebuah konspirasi yang yah .... ada juga di DPRD lah. Saya heran, mau cari-cari untung. Adooh, kalau recehan begitu, mari kita pikirkan generasi yang akan dating,” kecam Bupati.

Untuk itu Bupati berharap agar semua pihak dapat duduk bersama, menyatukan pendapat dan pada gilirannya mengeluarkan kesepakatan bersama, untuk memperlancar segala tahapan yang saat ini dilaksanakan oleh SKK Migas dan pemerintah Provinsi Maluku  serta Pemkab MTB bersama INPEX sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKKS.

Kendati pembangunan Logistic Supply Base (LSB) milik INPEX sebagai penunjang kegiatan eksplorasi
Minyak dan Gas di Blok Masela telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui SKK Migas dengan lokasi pembangunan di petuanan masyarakat desa Olilit dan hingga saat ini sudah dalam tahapan persiapan pengadaan tanah, namun lagi-lagi masih terkendala dengan perbedaan pendapat sejumlah masyarakat pemilik lahan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Kendala tersebut justru menimbulkan kekecewaan Pemda dan sejumlah pihak, teristimewa pemilik lahan, oleh karena jika nantinya kondisi ini terus berlarut maka sudah tentu akan menghambat proses dan tahapan persiapan beroperasinya blok migas Masela yang di kerjakan oleh INPEX, sementara manfaat dari hadirnya LSB INPEX di MTB sangat besar.

Salah satu manfaatnya adalah dipastikan akan menekan semakin tingginya angka pengangguran di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).

“Terlampau banyak manfaat yang bisa diperoleh masyarakat Maluku bukannya hanya MTB yakni salah satunya adalah bisa mengakomodir tenaga kerja tingkat tinggi artinya tenaga kerja di Maluku bisa terakomodir dengan proyek ini karena proyek ini jangan di lihat di bloknya tetapi produknya sudah terlalu banyak. Pengangguran akan teratasi,” tandas Bupati.

Orang nomor satu di MTB ini menjelaskan, jika pembangunan ini sudah dilaksanakan maka tentunya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sangat terbuka. Output semuanya akan di nikmati oleh masyarakat sekitar, masyarakat MTB termasuk Provinsi Maluku.

“Bayangkan kalau LSB di bangun, kemudian ada juga jika ada pembangunan pabrik pupuk disini sesuai permintaan itu, seberapa banyak tenaga kerja di MTB, dan di Maluku yang bisa diakomodir? Mari kita manfaatkan proyek ini untuk kepentingan masyarakat Maluku,” tambahnya lagi.

Terkait harga tanah yang dipersoalkan oleh beberapa pemilik lahan, Temmar berharap agar kelayakan harga tanah tersebut dapat di bicarakan secara baik, meskipun ada perbedaan pendapat. Karena kebiasaan bertukar pendapat untuk mencapai kesepakatan adalah bagian dari warisan tradisi para leluhur Tanimbar, dan bukan dengan berdemonstrasi, seperti yang dilakukan sekelompok warga di Jakarta beberapa waktu lalu.

Selain mengkritik sejumlah masyarakat tersebut, Bupati menganjurkan agar jika ada kebijakan atau pula pendapat yang perlu disampakani kepada Pemda MTB maka dilakukan dengan cara santun, oleh sebab hal ini merupakan tradisi para leluhur Tanimbar saat hendak menyampaikan maksud.

(dp-18)