Soal Revisi PoD INPEX, Menko Maritim Dinilai Lakukan Pembodohan Publik

Simon Lolonlun

Saumlaki, Dharapos.com
Mencermati dinamika yang berkembang saat ini terkait dengan rencana Pemerintah Pusat untuk merevisi Plant Of Development (PoD) Lapangan Gas Abadi Blok Masela di Laut Arafura,  sempat memunculkan pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman - Rizal Ramli, pada sejumlah media massa.

Seperti yang dimuat Kompas.com edisi Senin, 21 September 2015, yang menyebutkan bahwa investasi pembangunan floating LNG Blok Masela diperkirakan menelan biaya 19,3 miliar  dollar AS, sementara biaya pembangunan pipa gas lebih murah ketimbang membangun floating LNG dengan hanya menelan dana 14,6 sampai 15 miliar dollar AS.

Namun pernyataan tersebut langsung disanggah pihak SKK Migas yang memperlihatkan bahwa pernyataan Rizal Ramli tersebut tidak tepat dengan data semestinya yakni investasi pembangunan floating diperkirakan akan menelan biaya 14,8 miliar dollar AS dimana biaya tersebut jauh lebih murah dari pada pembangunan pipa gas dari Blok Masela ke Pulau Aru dan pembangunan kilang di darat yang biayanya mencapai 19,3 miliar dollar AS.

Akibatnya, pernyataan Menko Rizal Ramli tersebut langsung menuai kritikan pedas dari sejumlah kalangan.

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah berencana melayangkan kritikan tertulis kepada Presiden Joko Widodo atas pernyataan Menko Maritim yang sempat membingungkan masyarakat di daerah julukan Duan dan Lolat itu.

“Kami sangat menyayangkan pernyataan kontroversial tersebut. Seyogyanya, Menko Rizal Ramli memahami dengan baik terlebih dahulu tentang konsep PoD Blok Masela yang akan direvisi sesuai data yang benar, sehingga tidak terjebak dalam memberikan ekspektasi yang berlebihan. Pernyataan pejabat hendaknya diperhitungkan dengan baik soal salah atau  benarnya sesuatu, sehingga tidak pula pada gilirannya menjadi materi pembelajaran yang keliru bagi masyarakat,” tegas Ketua Presidium PMKRI Cabang Saumlaki, Simon Lolonlun dalam press realisnya kepada media ini.

Sebagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), PMKRI mengakui bahwa  untuk senantiasa menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka diperlukan terciptanya iklim sosial, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan yang kondusif.

Dengan demikian, jika ada pernyataan yang dilontarkan oleh pejabat pemerintah, maka hendaknya diperhitungkan terlebih dahulu keakuratan dan kepastian informasi tersebut sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dikalangan masyarakat luas.

“Terkait hal ini, kami minta Menko Rizal Ramli meminta maaf kepada masyarakat Maluku, karena telah keliru menyampaikan data yang salah, sehingga terjadi perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat,” cetus Simon.

Menyinggung soal rencana Kementrian ESDM merevisi PoD Blok Masela dengan dua opsi yakni Pembangunan kilang gas cair (LNG) terapung di tengah laut (Floating) dan pembangunan pipa ke Pulau Aru dan atau ke Saumlaki dengan kilang LNG di darat (onshore), PMKRI mendukung pembangunan FLNG di lokasi pengeboran.

“Opsi ini telah Kami bahas pada Konferensi Studi Regional atau KSR PMKRI se-Komisariat Daerah Maluku pada tanggal 13 sampai 17 Juli 2015 lalu, dimana potensi maritim Indonesia, khususnya di wilayah Maluku perlu dikelola dengan baik. Jika memang pembangunan FLNG dilakukan, maka tentu membuka peluang semakin bertambah suburnya industri perkapalan. Dan hal ini justru mendorong terciptanya Maluku sebagai poros maritimIndonesia dan  Indonesia sebagai Poros maritim dunia yakni salah satu pilarnya adalah mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritime,” urainya lagi.

PMKRI lanjut Lolonlun, juga mendesak Pemerintah untuk mempercepat proses pembebasan lahan sesuai UU, sehingga pembangunan LSB Untuk mendukung operasi kilang LNG Terapung, dimana Inpex merencanakan untuk membangun sebuah logistics base di petuanan desa Olilit - Pulau Yamdena  yang akan terdiri dari Material Supply Base dan Crew Change Base, segera terlaksana.

(dp-35)