 |
| Lukas Enembe |
Ditegaskannya, Pemerintah Pusat kalau mau bicara persoalan tambang emas Papua harus di Papua saja dan tidak boleh bicara di Jakarta karena orang-orang yang memiliki kewenangan juga dilibatkan dalam pembahasan tersebut.
“Memangnya mereka yang punya batu, tanah dan emas. Ini rakyat Papua yang punya, sembarang saja orang datang mengaku dan ambil lalu dibicarakan di Jakarta. Dari mana kau, memang nenek moyang mu yang taro di sini kah, terlalu kurang ajar. Ini Tuhan kasih buat orang yang ada di atas tanah ini, yakni orang Papua,” tegas Gubernur kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (30/6).
Dirinya juga mengatakan, sumber daya alam Papua harus dipergunakan untuk kemajuan pembangunan di tanah Papua dan tidak boleh lagi ada orang dari luar Papua yang seenaknya masuk dan miliki kekayaan Papua.
“Semua orang harus bicara itu, tidak boleh semua sumber daya yang ada di Papua diambil orang lain, sementara rakyat terus miskin,” tegas Lukas.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, Ir.Bangun Manurung, M. Plan mengaku selama ini pihaknya sudah melayangkan protes ke Pusat, khususnya soal pembicaraan kontrak karya PT. Freeport Indonesia tidak pernah melibatkan Gubernur Papua maupun pihak terkait di daerah.
“Kami menolak betul cara-cara seperti itu, karena Gubernur berharap semua pembahasan tentang tambang Papua harus dibicarakan di Papua dengan melibatkan masyarakat Papua dan Gubernur,” kata Bangun Manurug.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya akan terus sampaikan hal yang sama kepada Pemerintah Pusat agar didengar, karena ketika bicarakan soal tambang tanpa libatkan Papua itu sia-sia.
“Kira-kira layak apa tidak, membicarakan tentang masa depan tambang dan Freeport di Papua tanpa melibatkan masyarakat dan Gubernur. Apakah benar itu, ya gak benerlah,” tegasnya.
(dp-30)
Salut buat pak Gubernur....harus berani, kalau tidak hasil bumi Daerah Timur akan habis diambil hanya untuk memperkaya daerahnya sendiri sementara katong dan anakcucu katong akan gigit jari....Maju terus pantang mundur...kapan masyarakat katong sejajar deng dorang dan sejahtera....Salam Basudara....
BalasHapusUndang-undang dan peraturan pemerintah ttg Penambangan harus dicek supaya kita bicara dalam koridor hukum yg benar. Kalau undang-undang atau peraturan pemerintah yang terlalu pro ke jakarta dan merugikan papua, maka kita harus berjuang utk merubah sesuai dgn kemauan dan kebutuhan kita. Jangan membiarkan jkt menguasai sda papua dgn membuat kontrak dgn org lain tanpa keterlibatan kita. Cukup Freeport tapi Freeport juga harus ulang kontrak kerjanya dan harus melibatkan rakyat fan pemerintah papua
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusSalut, sama bapak Gubernur Papua. Papua Bangga punya kepala daerah yang peduli dan melihat penderitaan rakyatnya. Papua tidak seharusnya di jajah orang pusat. Saatnya anak negeri menentukan Nasibnya. Hidup Papua, Tanah yang di Berkati Tuhan. Hidup orang-orang Papua yang di Berkati Tuhan. Amin
BalasHapusrasa menyakitkan
BalasHapus