Termiskin Di Maluku, Bupati MTB Didesak Evaluasi Pimpinan SKPD

Drs. Bitzael. S. Temmar

Saumlaki, Dharapos.com
Maluku Tenggara Barat (MTB) adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku yang telah dimekarkan dari kabupaten Maluku Tenggara 15 tahun silam berdasarkan Undang-Undang RI nomor 46 tahun 1999 dimana wilayahnya berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste.

Sebagai serambi terdepan NKRI, MTB terkenal sangat kaya akan Sumber Daya Alamnya seperti potensi kelautan dan perikanan tangkap maupun budidaya yaitu ditemukannya 583 jenis ikan di perairan MTB, memiliki potensi Minyak dan Gas bumi yang sangat besar dan terletak di perbatasan RI dan Australia seperti Blok Masela, Blok Selaru – Babar, dan Blok West Aru I dan II.

Selain itu, memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata regional maupun internasional, terutama pariwisata bahari yang mana terbukti dengan seringnya kapal pesiar maupun kapal layar mancanegara yang singgah di Saumlaki atau daerah-daerah lain di kabupaten MTB.

Disamping itu, MTB memiliki potensi lain selain potensi di sektor perikanan, migas dan pariwisata, seperti potensi di sektor perkebunan, kehutanan, hortikultura, tanaman pangan dan peternakan.

Realitas paradoks  hari ini menunjukan bahwa sebagai negeri yang kaya akan sumber daya alam, Kabupaten MTB justru tenggelam dalam jurang kemiskinan dengan angka tertinggi di Provinsi Maluku. 

Data BPS Provinsi Maluku yang menyebutkan bahwa MTB masuk tiga besar sebagai daerah yang paling miskin di Maluku dengan angka prosentase tingkat kemiskinan sebesar 29.75 %, dan menempatkan Kabupaten Maluku Barat Daya diposisi daerah termiskin kedua dengan prosentase 29. 25 %, dan Kabupaten Kepulaun Aru pada urutan ketiga dengan prosentase 27. 34 % sempat menuai kritikan pedas dari sejumlah pihak.

Apalagi saat dilansir data tersebut, Kepala BPS Provinsi Maluku – Diah Utami menjelaskan jika kondisi ini  disebabkan oleh faktor keterisolasian yakni masih minimnya akses transportasi, sehingga membuat aktivitas pembangunan serta aktivitas perkonomian masih terkendala.

Bahkan tingginya angka kemiskinan di MTB sangat berpengaruh, sehingga secara nasional provinsi Maluku menempati urutan keempat sebagai daerah  termiskin.

Meski sebelumnya, Pemerintah Daerah Kabupaten MTB telah menyatakan keberatan dan  mengajukan usulan penambahan indikator penentu angka kemiskinan kepada BPS Maluku melalui BPS MTB, menyusul dilansirnya data–data BPS oleh salah satu media lokal di kota Ambon yang menyebutkan jika MTB masuk sebagai nominasi daerah termiskin di Provinsi Maluku, namun sejumlah masyarakat di daerah julukan Duan – Lolat itu berpendapat lain.

Sebut saja salah satu warga Arui Das, Kecamatan Wertamrian yang mengomentari pemaparan materi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Yongki Souisa pada acara diskusi panel Jambore Kader PKK  yang disiarkan langsung oleh salah satu radio lokal di kota Saumlaki, Jumat (17/4).

Melalui pesan singkatnya yang dibacakan oleh moderator pada acara tersebut, sumber mempertanyakan sejauh mana capaian program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BPMD bagi masyarakat di MTB selama ini, oleh karena realitas menunjukan jika MTB menyabet peringkat teratas daerah termiskin di Provinsi Maluku.

Sebagai masyarakat, sumber mengaku sangat malu disebut sebagai daerah termiskin di Maluku.
Sebelumnya, salah satu sumber resmi koran ini yang tak ingin dikorankan namanya menyatakan kekesalan yang sama, sebagai penilaian atas jawaban pihak Pemkab MTB yang telah mengajukan keberatan kepada BPS disertai dengan sejumlah indikator baru sebagai masukan atas realitas di MTB.

Menurutnya, data BPS tersebut mestinya menjadi masukan bagi Bupati Maluku Tenggara Barat – Bitsael S. Temmar dan Wakilnya P.P. Werembinan guna mengevaluasi kinerja para pimpinan Dinas dan Badan Persemakmuran di daerah tersebut seperti capaian-capaian program kerja yang dilaksanakan.

“Jadi sebaiknya Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati perlu evaluasi mereka, apakah prioritas program kerja pimpinan SKPD ini tepat sasaran atau tidak? Kita tidak perlu basa – basi, program pengentasan kemiskinan seperti apa yang dilakukan selama kepemimpinan pak Bito, sementara daerah ini mendapat  urut pertama sebagai daerah termiskin di Maluku,”sesalnya.

Sumber menyarankan agar selain adanya evaluasi kinerja, para pimpinan SKPD yang kedapatan tidak bekerja secara maksimal atau program-program yang di laksanakan tidak tepat sasaran, perlu di berhentikan dari jabatannya sehingga dapat diganti dengan pimpinan SKPD baru yang mampu menjabarkan visi, misi dan program prioritas dari kepemimpinan Bupati Temmar dan Wabup P.P.Werembinan.

Sementara itu, Kepala BPMD MTB, Yongki Souisa pada acara tersebut menjelaskan jika perlu adanya redefinisi dari kemiskinan agar menjadi pemahaman masyarakat yakni kemiskinan absolute yang bertalian dengan faktor realitas yang dialami warga seperti tidak punya rumah dan sebagainya,dimana realitas ini tidak terjadi di MTB.

Disebutkannya bahwa yang terjadi di MTB adalah kemiskinan relatif dimana faktor tingginya angka kemiskinan tersebut diukur dengan 14 indikator oleh BPS yang tidak relevan dengan kondisi daerah.

“Ada sejumlah indikator yang perlu dibicarakan dan didiskusikan dengan BPS seperti pisang yang tidak dimasukan dalam indicator menghitung kalori tetapi masuk dalam kategori buah. Tetapi masyarakat kita di MTB ini kan siklus makannya ada. Kalau bulan ini rata-ratanya makan Jagung tumbuk, nanti beberapa bulan kedepan kita makannya ubi. Setelah itu nanti di bulan-bulan Desember itu ada pisang, singkong. Kan siklus makanya kita seperti itu. Tetapi kalau dilakukan peta blok dalam survei keluarga miskin, dan saat ditanya jenis makanan yakni pisang maka langsung dikategorikan miskin, padahal kalau mau dilihat asetnya, luar biasa dusun kelapanya berhektar-hektar. Nah itu, karena kemiskinan itu di hitung pengeluarannya dan bukan pendapatannya,” bebernya.

Souisa menambahkan bahwa selama ini program-program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan di semua SKPD, sementara untuk mengawasi jalannya pelaksanaan program-program tersebut, Pemkab MTB telah membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD).

Tim tersebut selama ini telah bekerja menghindari adanya praktek pemberian paket bantuan secara double dan diupayakan untuk pemberian bantuan tersebut tepat sasaran.
 
(mon)