Soal Kadis Vs Sekdis, Bupati MBD Diminta Bersikap Tegas

Tiakur, Dharapos.com

Drs. Barnabas Orno

Ketidakcocokan yang selama ini terjadi hingga kepada perbedaan pendapat antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya, Eskol Falirat, S.Sos dengan Sekretaris Dinas Kesehatan, Ati Sarak  membuat para staf yang bekerja pada instansi tersebut merasa tak nyaman dalam menjalankan tugasnya.

Terlebih lagi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Demikian diungkapkan salah satu Kepala Bidang yang bertugas di Dinkes MBD yang enggan  namanya dikorankan kepada Dhara Pos  di Tiakur, Rabu (7/4).

Menurutnya, sejak Eskol Falirat menjabat sebagai  Kadis Kesehatan MBD, mulai timbul berbagai macam persoalan yang melanda Dinas yang berurusan dengan kesehatan masyarakat tersebut.

Para  PNS dan honorer yang bekerja pada dinas tersebut pun serentak terpecah menjadi dua kelompok  atau dua kubu.

“Kubu atau  kelompok yang satu di pimpin atau di atur oleh Kepala Dinas sedangkan kubu yang  satunya  lagi dipimpin oleh  Sekretaris Dinas. Kedua kelompok atau kubu ini tidak pernah sepaham.
Yang sepahamnya yakni sama-sama menggosip dan mematai matai pimpinan mereka,” beber sumber.

Kelompok PNS dan honorer yang di pimpin oleh sang Kadis bertugas untuk menggosip dan memata- matai Sekdis. Begitupun sebaliknya, kelompok yang di pimpin oleh Sekdis bertugas menggosip atau memata-matai Kadis.

“Kelompok yang di pimpin Sekdis pernah memberikan keterangan kepada media soal sang Kepala Dinas kesehatan yang dituding tidak tahu memegang jarum suntik bahkan tidak tahu mengenai hal -hal teknis yang berhubungan dengan kesehatan,” tutur sumber mengisahkan.

Ditambah lagi, sejak keberadaan Kadis Eskol Falirat yang bergelar S. Sos menduduki jabatan sebagai Kadis Kesehatan MBD dinilai kubu Sekdis sangat tidak masuk akal.

“Kadis juga pernah dilaporkan ke komisi B DPRD Kabupaten MBD  karena diduga telah membohongi komisi B terkait ketidakhadiran  Sekretaris Dinkes pada rapat mitra antara Dinas Kesehatan dengan Komisi B  DPRD  Kabupaten MBD,” sambung sumber.

Bahkan lebih parah lagi, sang Kadis sekarang ini malah diisukan sedang terlibat hubungan perselingkuhan dengan seorang wanita yang beralamat di Tiakur, ibukota kabupaten MBD.

Di lain pihak, beber sumber, kelompok atau kubu yang di pimpin Kadis telah memberikan keterangan serta meminta kepada pihak Kejaksaan Negeri Tual Cabang Wonreli agar segera memeriksa Sekdis Kesehatan MBD terkait hilangnya alat-alat kesehatan di instansi tersebut pada tahun 2014 lalu yang harga mencapai ratusan juta rupiah.

Mereka menuntut pertanggungjawaban Sekdis Ati Sarak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek pengadaan alat-alat kesehatan dimaksud.

“Masalah SPPD Sekdis ke Ustutun pulau Lirang pada tahun 2014 lalu, juga dipersoalkan kubu Kadis. Karena, uang SPPD tersebut telah dicairkan dan di ambil oleh Sekdis namun faktanya yang bersangkutan tidak pernah sampai di Ustutun tapi hanya sampai di Ilwaki kemudian kembali ke Tiakur,” bebernya.

Akibat ketidakcocokkan dan sering kali terjadi perbedaan pendapat antara Kadis dan Sekdis, pernah keduanya saling melapor ke Kantor Polisi setempat.

Puncaknya, kata sumber, terjadi beberapa hari lalu keduanya sempat terlibat pertengkaran yang berujung pada aksi saling dorong.

Informasi yang di himpun Dhara Pos, sang Kadis sempat mendorong Sekdis hingga nyaris terjatuh.

Mendapat perlakuan seperti itu, Sekdis pun tidak terima baik dan langsung melaporkan aksi sang Kadis tersebut ke keluarganya.

“Keluarga Sekretaris pun mendatangi Kantor Bupati MBD menemui sang Kadis dan langsung melakukan pemukulan dan pengeroyokan hingga san Kadis babak belur,” ujarnya

Atas semua fakta yang terjadi di Dinkes MBD akibat ketidakcocokan Kadis dan Sekdis, sumber mendesak Bupati MBD Drs Barnabas Orno segera turun tangan mengatas persoalan ini.

Untuk diketahui, publik di MBD juga meminta Bupati Drs Benbas Orno  agar memastikan atau memindahkan salah satu dari kedua orang ini ke instansi atau kantor lain. Bila perlu keduanya dinonjobkan atau di non aktif dari jabatannya di kabupaten ini.

”Karena pribadi  kedua  pejabat ini sama persis dengan kanak-kanak. Dan kalau ini tidak segera di sikapi maka akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat di kabupaten Maluku Barat Daya ini,” tegas salah satu warga masyarakat yang enggan namanya dimuat.
 
(yan)