GMKI Nilai Disdik Tak Becus Urusi Pendidikan Di Malra

Luther Rahayaan

Langgur, Dharapos.com
Dinas Pendidikan Maluku Tenggara dalam tugas dan tanggung jawabnya melayani masyarakat di kabupaten tersebut dinilai jauh dari harapan.

Instansi yang mengurusi segala hal ihwal tentang pendidikan ini terkesan tak becus dalam menjalankan amanat dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Hal tersebut terpantau jelas baik di wilayah Kei Kecil  maupun Kei Besar, baik itu dalam hal tahapan pembelajaran maupun yang terkait berbagai bantuan fasilitas bagi sekolah baik berupa gedung maupun fasilitas lainnya. 

Kepada Dhara Pos, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Cabang Tual - Malra, Luther Rahayaan menilai Dinas Pendidikan sudah tak becus dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala sekolah di daerah ini.

“Di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, tampak jelas kelemahan kinerja kepala-kepala sekolah terkait dengan tahapan belajar dan juga berbagai bantuan gedung sekolah maupun perpustakaan,” nilainya usai melakukan peninjauan di beberapa sekolah baik kawasan baik Kei Kecil, maupun juga Kei Besar.

Rahayaan membeberkan, ada beberapa kepala sekolah yang melakukan rekayasa laporan bahwa bangunan sudah selesai, dan juga dalam laporan terkait pengadaan semua sarana dan prasarana atau fasilitas sekolah sudah ada dan terakomodir. 

“Rekayasa ini mereka lakukan agar bisa mencairkan anggaran 100 persen, tahu-tahunya nol besar semua,” kecamnya.

Apalagi, lanjut Rahayaan, bila sekolah tersebut berada di daerah yang jangkauan jauh, sehingga sesuka hatilah mereka merekayasa laporan agar bisa segera mendapat pencairan dana karena mungkin mereka beranggapan dari pihak dinas tidak akan turun  memeriksa hasil pekerjaan.

“Makanya, ini yang dikatakan kesempatan dalam kesempitan lalu si kepala sekolah cepat-cepat membuat rekayasa laporan, agar secepatnya di cairkan. Artinya, ibarat bunga cengkeh sudah merah tahu-tahu pekerjaan di lapangan amburadul semua,” lanjutnya.

Terkait fakta ini, Rahayaan menilai salah satu faktor pemicu dari kondisi ini adalah Disdik Malra sendiri yang dinilai sudah tak lagi serius mengurusi pendidikan di negeri ini.

“Seharusnya Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara dan jajarannya bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan pendidikan di daerah ini baik itu terkait kinerja kepala sekolah, proses belajar mengajar maupun sarana pendukung yang ada di sekolah-sekolah terlebih lagi dalam proyek pengadaan. Tapi kenyataannya, sama sekali tidak ada perhatian dan tanggung jawab dari pihak Dinas,” tegasnya.

Pihak Disdik tidak boleh tidur, sehingga tidak cuma menerima laporan atau data yang dimasukkan kepsek khususnya di bidang perencanaan. 

“Tapi harus diresponi dengan mengutus  tim untuk melakukan pemantauan dan sekaligus memeriksa dulu kondisi pekerjaan di lapangan, sebelum mengeluarkan DO pencairan, karena ini menjadi peluang bagi para mafia proyek demi mengais rezeki bagi perut mereka,” himbaunya.

Rahayaan mencontohkan, SDN  Desa Ohoider  Tawun dimana Kepsek di dalam isi laporannya yang disampaikan ke Disdik menyatakan bahwa bangunan sudah selesai, lalu tanpa diperiksa ke lapangan anggarannya langsung dicairkan.

Namun, setelah pihaknya mengecek di lapangan, ternyata semua bangunan dalam kondisi terbengkalai.

“Ini sudah menjadi contoh dan terbukti di lapangan,” jelasnya.

Olehnya itu, Rahayaan meminta Kadisdik dan jajarannya, untuk rutin terjun di lapangan baik dalam memeriksa maupun mengawali setiap proyek Pemerintah daerah khususnya di bidang pendidikan. 

“Karena jika tidak dilakukan pengawasan secara ketat maka akan menjadi persoalan besar khususnya dalam hal penggunaan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Sebab jika tidak,  maka akan merusak nama institusi, dan juga  pemerintah Daerah,” tandasnya.
 
(obm)