Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) memperjuangkan nasib tenaga Honorer K2 tahun 2013 dan 2014 hasil seleksi November 2013 melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) lalu mendapat apresiasi dari Lembaga Investigasi Nasional Independen (LINI) Indonesia timur.
Ilsutrasi Penetapan NIP CPNS |
“Apresiasi kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam hal ini, Badan Kepegawaian Daerah karena telah memperjuangkan nasib saudara-saudari CPNS Honorer K2 hingga mendapat hasil yang sangat memuaskan,” demikian disampaikan Sekretaris Jenderal DPD LINI Indonesia Timur, Rian Hendri Lekipera kepada Dhara Pos di Tiakur, Minggu (26/4).
Hal ini, kata dia, dapat dilihat sesuai update data yang dikeluarkan situs Badan Kepegawaian Negara (BKN) per tanggal 7 April 2015 yang mana sebanyak 430 orang sudah di tetapkan Nomor Induk Pegawainya atau NIP.
“Bahkan dalam rilis situs BKN yang semula Honorer K2 ada 7 orang yang di nyatakan berkasnya tidak lengkap (batal) tapi karena kemampuan dan kerja keras kepala BKD Kabupaten MBD dalam menyelesaikan kendala terkait kelengkapan berkas sehingga tersisa satu. Sementara tinggal 100 orang yang belum dilengkapi NIP-nya,” kata Lekipera.
Pihaknya juga menghimbau dan meminta kepada rekan-rekan CPNS Honor K2 agar turut mendukung dan mendoakan Pemda dalam memperjuangkan proses NIP CPNS Honorer K2 MBD di BKN Pusat sehingga seluruh proses dapat berjalan lancar.
“Karena tidaklah semuda membalikkan telapak tangan dalam memproses NIP saudara-saudara,” imbuhnya.
Apalagi dari semua Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku hanya di Kabupaten MBD yang paling terbanyak, formasinya yaitu 532 orang kemudian diikuti Kabupaten Seram Bagian Barat dengan formasi sebanyak 492 orang.
Perlu di ketahui, hingga saat ini dari 10 kabupaten/kota di provinsi Maluku baru Kabupaten Maluku Tengggara Barat (MTB) yang telah rampung seratus persen penetapan NIP nya, diikuti Pemerintah kota Ambon.
“Kami juga mendesak DPRD MBD agar terus melakukan pengawasan dan pengawalan proses tersebut, sehingga proses penetapan NIP bisa dipercepat dan saudara-saudara Honorer yang telah di nyatakan lolos seleksi CPNS itu bisa mengantongi SK Bupati Kabupaten MBD sebelum mendekati momen Pilkada pada pertengahan Desember mendatang,” harapnya.
Karena hal ini, ujar Lekipera, berpeluang dijadikan konsumsi politik oleh para kandidat calon Kepala Daerah dan wakilnya.
Menyikapi kondisi ini, Kepala BKD MBD Jems J. Orno S. Sos yang di konfirmasi Dhara Pos di ruang kerjanya mengatakan untuk seluruh CPNS honorer K2 yang berjumlah 532 orang yang dinyatakan lolos seleksi pada November 2013 lalu itu telah selesai penerbitan NIPnya.
“Hanya tinggal menunggu tanda tangan dari pihak berwenang dan pihak BKD juga masih melihat jangan sampai ada kekeliruan dalam penetapan NIP tersebut,” kata dia.
Saat ini, pihaknya sedang berupaya agar seluruh CPNS Honorer K2, jika tak ada kendala, maka pada akhir Juni atau awal Juli nanti para CPNS itu sudah bisa mengantongi SK.
(yan)
Masukan Komentar Anda:
0 comments:
terima kasih telah memberikan komentar