Desember 2015, 11 Kabupaten Di Papua Gelar Pemilukada Serentak

Rapat fasilitasi Pilkada serentak 2015

Papua, Dharapos.com
Tahun ini sebanyak 11 kabupaten di Provinsi Papua akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak, dimana tahapannya akan dimulai bulan Mei - Desember 2015.

Sebelas kabupaten tersebut yakni Nabire, Keerom, Asmat, Waropen, Merauke, Yahukimo, Bovendigul, Pegunungan Bintang, Supiori, Mamberamo Raya dan Kabupaten Yalimo.

Menurut Gubernur, sebelumnya hanya ada empat kabupaten yang akan melakukan pemilihan Bupati secara serentak, namun terjadi perubahan UU Pilkada sehingga terjadi perubahan diminta untuk Bupati yang jabatannya berakhir tahun 2016 harus ikut di Pilkada 2015.

“Kelihatan waktunya terlalu singkat, karena tahapan sudah dimulai pada bulan Mei 2015. Sehingga dengan jadwal pergeseran-pergeseran di bulan Desember pada tanggal 15 Desember atau akan dimajukan ke tanggal 2 atau 9 Desember informasi masih simpang siur,” ungkapnya dalam arahan pada rapat fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2015 di Sasana Karya kantor Gubernur, Rabu (4/3).

Saat ini, ujar Gubernur, DPR RI masih melakukan harmonisasi dengan Menteri Dalam Negeri yang akan dilakukan pada tanggal 18 Maret.

“Kita sepakat untuk siap menghadapi Pilkada Bupati pada 11 kabupaten. Hal utama yang saya mau tegaskan kepada Bupati yang akan melaksanakan Pilkada, teman-teman KPU sudah harus mengajukan anggaran. Kewajiban kita mau tidak mau harus disiapkan dari APBD,” ujarnya.

Biaya yang diajukan oleh KPU kabupaten/Kota maupun Panwas Kabupaten/Kota wajib hukumnya untuk dianggarkan, yang jelas 11 kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada bulan Desember wajib hukumnya mengalokasikan dana sesuai dengan permintaan penyelenggaraan.

“Jangan lagi kita tawar-tawar anggaran yang diajukan oleh KPU, jika ditawar-tawar akibatnya akan mempersulit penyelenggara,” harapnya.

Sebab, kata Gubernur, Pilkada sering terlambat karena anggaran tidak disiapkan oleh Bupati sebelumnya. Anggaran dapat diambil dari dana SILPA, jadi KPU mengajukan kemudian Bupati menyiapkan.

Selain itu, Dinas Kependudukan harus menyiapkan data yang valid. Sebab, data kependudukan ini berubah terus. Sehingga perlu adanya penyiapan data penduduk yang baik yakni melakukan pendataan penduduk.

“Mungkin setelah Pemilihan Gubernur yang sudah dua tahun, perubahannya luar biasa,” sambungnya.
Dengan demikian Dinas Kependudukan Kabupaten/Kota diharapkan menyiapkan data valid dan akurat supaya tidak ada biaya yang besar dikeluarkan, karena apabila penduduk banyak dengan adanya pemekaran distrik dan desa konsekuensinya biaya besar.

“Oleh karena itu, saya harap ini menjadi penting kepada Bupati untuk menyiapkan data valid,” paparnya.

Kesiapan pemerintah adalah bagaimana menyiapkan segala sesuatu dengan rencana yang matang, agar supaya tidak ada persoalan yang terjadi pada saat penyelenggaraan Pilkada terutama kabupaten-kabupaten yang jangkauannya sulit.

“Sekarang harus menyiapkan data secara baik, jangan membuat masalah pada saat pelaksanaan kemudian kedengarannya seperti tidak siap,” tegasnya.

Gubernur memberi contoh seperti Kabupaten Yahukimo, pada penyelenggaraan Pilkada tahun ini harus lebih. Jangan setiap tahun tidak bagus atau sering terlambat, oleh karena itu mulai hari ini harus berpikir lebih terencana dan mengakomodir perencanaan. Jangan bermain-main untuk kepentingan, sehingga mengganggu jalannya Pilkada.

“Sebab Pelaksanaan Pilkada kali ini tidak ada lagi namanya Pemilukada ulang atau putaran kedua, satu puran saja. Kita diminta jangan bermasalah terus, karena selama ini Pilkada Papua selalu bermasalah, sehingga Pemerintah Pusat meminta disiapkan dengan baik,” ucapnya.

Semua jadwal diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tahapan yang dikeluarkan secara nasional, dan harus diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Karena akan berpengaruh pada masalah anggaran. Untuk itu diminta para bupati untuk siap mensukseskan Pilkada ini.

Terutama  kepada empat bupati yang akan berakhir masa jabatannya yakni Bupati Nabire, Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Kabupaten Asmat.

“Bupati yang sudah menjabat bupati dua periode harus menunjukkan yang baik kepada masyarakat, jangan berkahir bikin rusak lagi, itu tidak boleh,”ungkapnya.

Sementara kabupaten lain bertarung untuk periode kedua, namun pertarungan harus sportif dan lebih baik. Jangan membuat masalah, yang dapat mengganggu stabilitas.

“Kepada KPU dan Panwas, kalau bisa lebih baik. Karena semua persoalan Pilkada di bawa ke Jakarta baik menggugat dan digugat, tolong kepada Panwas melakukan seleksi dengan baik,” tegas Gubernur.
 
(Piet)