News Ticker

Kesekian Kalinya, Pemkab dan DPRD MBD Tutup Mata Soal Banjir Tiakur

Sejak pengalihan Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya dari Wonreli, pulau Kisar ke Tiakur pulau Moa pada 2012 lalu, khususnya di lokasi barak-barak tempat para honorer maupun Pegawai Negeri Sipil masih terus menjadi persoalan.
Share it:
Tiakur, Dharapos.com
Sejak pengalihan Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya dari Wonreli, pulau Kisar ke Tiakur pulau Moa pada 2012 lalu, khususnya di lokasi barak-barak tempat para honorer maupun Pegawai Negeri Sipil masih terus menjadi persoalan.

Ilustrasi Banjir
Pasalnya, hingga sekarang ini, di kota Tiakur, khususnya setiap musim penghujan tiba, barak-barak tersebut selalu menjadi langganan banjir.

Bahkan, parahnya lagi sering menghanyutkan beberapa perlengkapan rumah tangga dan juga merusak beberapa peralatan elektronik milik para penghuninya yang nota bene adalah para abdi Negara yang selama ini mengabdi di ibukota kabupaten berjuluk Kalwedo tersebut.

Namun entah kenapa, hingga sekarang ini belum juga ada tanggapan dari Pemerintah Daerah maupun DPRD setempat untuk mengatasi masalah yang sudah menjadi santapan rutin terhadap ketenangan warga.

Pantauan media ini, akibat hujan deras pada 10 Februari 2015 sekitar pukul 04.00 Wit subuh, barak-barak tersebut kembali terendam dan tergenang banjir.

Para honorer dan PNS terlihat kewalahan untuk mengamankan dan mengungsikan perlengkapan RT maupun peralatan elektronik miliki mereka.

Kepada Dhara Pos, Senin (23/1), salah seorang PNS yang bekerja pada salah satu instansi di lingkup Pemda MBD yang enggan namannya dikorankan mengecam para petinggi daerah maupun anggota Dewan MBD yang selama ini tutup mata atas persoalan banjir yang rutin menimpa mereka.

Dirinya menuding para pejabat Pemerintah dan DPRD  di daerah ini, sudah  buta sehingga tidak melihat dan menanggapi masalah banjir yang terus mengancam tempat tinggal para PNS dan honorer yang ada di kota kabupaten ini setiap musim hujan tiba.

”Bagaimana Pemerintah dan DPRD MBD ini mau melihat dan memperhatikan masalah-masalah besar yang terjadi pada masyarakat kecil yang ada di pulau-pulau lain, kalau masalah yang ada di depan mata saja tidak dilihat dan diperhatikan,“ tudingnya.

Menurut sumber, tahun 2014 lalu pihak DPRD MBD sudah turun langsung meninjau lokasi barak-barak yang tergenang banjir dan melihat secara langsung air yang menggenangi barak-barak.

Para wakil rakyat tersebut berjanji akan mencari solusi untuk mengatasi masalah banjir yang sering mengancam masyarakat kota tiakur setiap tahun berjalan ini.

“Kenyataannya, sampai sekarang janji hanyalah tinggal janji,  tidak pernah ada bukti dari janji para anggota Dewan itu,” sesalnya.

Sumber menegaskan apabila keadaan seperti ini tidak segera disikapi oleh pihak Pemkab  dan DPRD MBD, maka kedepannya akan menimbulkan masalah kesehatan dan penyakit serius seperti malaria.

Hal itu dikarenakan genangan air tersebut  dapat menjadi sarang bertelurnya nyamuk dan dapat membahayakan kesehatan manusia.

(yan)
Share it:

Daerah

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi