Ambon,
Gubernur Maluku Ir.Said Assagaff, Selasa (12/8) melantik Ketua BPKP Perwakilan Maluku, Abdul Aziz, SE, M.Si, yang sesuai Skep Nomor 227/K/SU/2014 menggantikan pejabat lama Enggran. AK. MBA. Acara pelantikan tersebut dilaksanakan di Baileo Siwalima Karang Panjang Ambon.
Hadir dalam pelantikan tersebut, Walikota Ambon, Bupati Maluku Tengah, Wakil Bupati SBB dan Wakil Bupati Bursel serta pimpinan SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Gubernur dalam sambutannya mengatakan dalam sebuah organisasi besar seperti BPKP, mutasi tentu merupakan hal yang lumrah dalam mekanisme birokrasi dan merupakan bagian dari upaya peningkatan akselerasi dan kinerja organisasi guna merespon berbagai tuntutan yang strategis.
Gubernur atas nama Pemerintah Provinsi Maluku menyambut gembira alih tugas pejabat BPKP yang baru atas wujud pengabdian kepada masyarakat dan negara serta pelayanan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.
“Efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan tersebut tentu diharapkan bisa berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang berlaku dalam dimensi ini,” harapnya.
Ditambahkan, penyelanggaraan tugas pengabdian harus di topang oleh karakter kepemimpinan yang efektif, handal, berdaya saing terutama dalam mengelola lembaga BPKP.
Karakter kepemimpinan yang tangguh dan tahan uji merupakan acuan dari semua kriteria utama yang penting sehingga lembaga yang dipimpin mampu berjalan sesuai koridor fungsional dan memiliki akuntabilitas yang handal.
Lebih lanjut, kata Gubernur, khusus di Maluku eksistensi dan peran BPKP telah memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap pengawasan akuntabilitas keuangan daerah atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan daerah dengan ditandai penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala BPKP dengan Gubernur Maluku, juga dengan Bupati dan Wali Kota se-provinsi Maluku.
Disamping itu, kerja sama dengan BPKP telah membuahkan hasil yang positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan perolehan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), termasuk atas 6 SKPD tahun 2013 yang sudah diaudit oleh BPKP, dimana seluruhnya memperoleh opini WDP.
Sementara itu, Kepala BPKP perwakilan Provinsi Maluku yang baru Abdul Aziz, SE, M.Si yang ditemui usai acara pelantikan dirinya mengatakan BPKP sudah menjadi bagian dari pemerintah yang harus mengawal seluruh proses pembangunan serta memastikan akuntabilitasnya terjaga begitupun deliver kepada masyarakat juga sesuai dengan harapan.
"Ada beberapa program prioritas Pemerintah Provinsi Maluku yang akan dikawal oleh BPKP Maluku dalam proses akuntabilitas sehingga dapat di pastikan terjamin bahwa program itu deliver kepada masayarakat dengan baik,” ungkapnya.
Azis juga mengatakan, ada tiga pokok yang akan dilaksanakan yaitu warning sistem bahwa BPKP akan memberikan peringatan dini kepada pimpinan dan pelaksana di SKPD.
“Bahwa jangan sampai salah dalam melaksanakannya karena ada aturan untuk itu,” tegasnya.
Selain itu, ada juga solusi yang namanya koordinasi yang artinya mudah di sampaikan akan tetapi sulit untuk dilakukan maka BPKP akan menjadi penengah untuk memberikan solusi terhadap temuan yang dijumpai dalam proses pembangunan.
“Harapan saya agar semua pelaksana program pemerintah dapat berkoordinasi dengan baik antar Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta menjalin hubungan dengan baik,” harapnya. (dp-25)
Gubernur Maluku Ir.Said Assagaff, Selasa (12/8) melantik Ketua BPKP Perwakilan Maluku, Abdul Aziz, SE, M.Si, yang sesuai Skep Nomor 227/K/SU/2014 menggantikan pejabat lama Enggran. AK. MBA. Acara pelantikan tersebut dilaksanakan di Baileo Siwalima Karang Panjang Ambon.
 |
| Gubernur Lantik Ketua BPKP Maluku |
Gubernur dalam sambutannya mengatakan dalam sebuah organisasi besar seperti BPKP, mutasi tentu merupakan hal yang lumrah dalam mekanisme birokrasi dan merupakan bagian dari upaya peningkatan akselerasi dan kinerja organisasi guna merespon berbagai tuntutan yang strategis.
Gubernur atas nama Pemerintah Provinsi Maluku menyambut gembira alih tugas pejabat BPKP yang baru atas wujud pengabdian kepada masyarakat dan negara serta pelayanan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.
“Efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan tersebut tentu diharapkan bisa berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang berlaku dalam dimensi ini,” harapnya.
Ditambahkan, penyelanggaraan tugas pengabdian harus di topang oleh karakter kepemimpinan yang efektif, handal, berdaya saing terutama dalam mengelola lembaga BPKP.
Karakter kepemimpinan yang tangguh dan tahan uji merupakan acuan dari semua kriteria utama yang penting sehingga lembaga yang dipimpin mampu berjalan sesuai koridor fungsional dan memiliki akuntabilitas yang handal.
Lebih lanjut, kata Gubernur, khusus di Maluku eksistensi dan peran BPKP telah memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap pengawasan akuntabilitas keuangan daerah atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan daerah dengan ditandai penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala BPKP dengan Gubernur Maluku, juga dengan Bupati dan Wali Kota se-provinsi Maluku.
Disamping itu, kerja sama dengan BPKP telah membuahkan hasil yang positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan perolehan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), termasuk atas 6 SKPD tahun 2013 yang sudah diaudit oleh BPKP, dimana seluruhnya memperoleh opini WDP.
Sementara itu, Kepala BPKP perwakilan Provinsi Maluku yang baru Abdul Aziz, SE, M.Si yang ditemui usai acara pelantikan dirinya mengatakan BPKP sudah menjadi bagian dari pemerintah yang harus mengawal seluruh proses pembangunan serta memastikan akuntabilitasnya terjaga begitupun deliver kepada masyarakat juga sesuai dengan harapan.
"Ada beberapa program prioritas Pemerintah Provinsi Maluku yang akan dikawal oleh BPKP Maluku dalam proses akuntabilitas sehingga dapat di pastikan terjamin bahwa program itu deliver kepada masayarakat dengan baik,” ungkapnya.
Azis juga mengatakan, ada tiga pokok yang akan dilaksanakan yaitu warning sistem bahwa BPKP akan memberikan peringatan dini kepada pimpinan dan pelaksana di SKPD.
“Bahwa jangan sampai salah dalam melaksanakannya karena ada aturan untuk itu,” tegasnya.
Selain itu, ada juga solusi yang namanya koordinasi yang artinya mudah di sampaikan akan tetapi sulit untuk dilakukan maka BPKP akan menjadi penengah untuk memberikan solusi terhadap temuan yang dijumpai dalam proses pembangunan.
“Harapan saya agar semua pelaksana program pemerintah dapat berkoordinasi dengan baik antar Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta menjalin hubungan dengan baik,” harapnya. (dp-25)
Masukan Komentar Anda:
0 comments:
terima kasih telah memberikan komentar