Birokrasi Bobrok, Bupati MTB Diminta Evaluasi Kepala BPMD

Ilustrasi Birokrasi

Saumlaki, 
Penegakkan aturan birokrasi kelembagaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat seakan menjadi idaman berharga pagi para staf kantor tersebut oleh karena yang dialami selama ini banyak terjadi kesalahan dalam implementasi aturan alias birokrasi bobrok yang dilakukan oleh kepala BPMD Yongki Souisa,S.STP.

Penerapan kebijakan yang salah ini terungkap dengan adanya laporan salah satu staf pada kantor tersebut kepada Bupati MTB belum lama ini.

Kepada sejumlah wartawan, Sabtu (19/7) salah seorang staf pada BPMD MTB yang tidak mau identitasnya dikorankan membeberkan sejumlah kejanggalan yang dialami bersama seluruh staf pada kantor tersebut selama ini.

Sumber resmi ini menyebutkan penerapan prinsip like and dislike yang dilakukan oleh kepala BPMD dalam hal pemberian kesejahteraan bagi para staf dimana para sejumlah honorer dan ada sejumlah staf yang dianakemaskan sementara staf lainnya harus meratapi nasib malangnya. Selain itu ada juga pemberian tugas bagi salah seorang pegawai titipan diluar mekanisme aturan yang berlaku.

“Idealnya harus ada keadilan tetapi yang terjadi tidak demikian. Si A misalnya bisa mendapatkan SPPD hingga 10 kali namun yang lain hanya satu kali ataupun belum sama sekali bahkan honor bisa memperoleh SPPD melebihi sejumlah staf yang PNS. Jadi paling kacau di BPMD ini, semua staf sudah jenuh dan resah namun tidak ada di antara kami yang berani menjadi promotor yang bisa memperjuangkan hak kami,” kesalnya.

Dalam hal penerapan aturan di bidang keuangan, dirinya mengaku jika hal mengurusi bahkan penggunaan dana hanya dilakukan dan diketahui oleh sang pimpinan bersama kroni-kroninya pada hal sesuai aturan, penggunaan dana perlu dikelolah oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Contoh kasus seperti ini, si A sebagai PPTK tetapi si A bukan mengatur tentang proporsial perjalanan dinas atau belanjanya tetapi diatur oleh orang lain dan harus mengikuti itu karena itu pun kepala badan pasti menyetujui dan mengiyakan. Perlakuan lain lagi misalnya, seorang pimpinan kalau tidak suka seorang staf maka pasti tidak suka selama-lamanya,” bebernya.

Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Kepala BPMD sangat kental terlihat dalam keseharian tugas-tugas kantor. Sumber ini sempat mengaku siap di bersaksi jika suatu saat di panggil untuk memberikan keterangan dalam penyelidikan maupun penyidikan terhadap kinerja yang bersangkutan.

Meskipun bayak sekali kejanggalan yang terjadi namun para staf BPMD merasa ketakutan untuk melaporkan sejumlah “praktek kotor” tersebut kepada Bupati oleh karena mereka gentar dengan ancaman yang bersangkutan yang pernah mengancam para pegawainya jika ada yang berani melaporkan ketidakberesan pada instansi terebut.        
            
“Kasus pernah terjadi dia bilang siapa yang berani lapor beta sampai ke Inspektorat pun beta akan kejar dia. Ini kan suatu statement dari seorang pimpinan yang tidak manusiawi; seorang pimpinan tidak mengayomi staf malah mengancam staf,’’ kecamnya.

Diakhir penjelasannya kepada wartawan, sumber meminta kepada Bupati MTB untuk sekiranya meluangkan waktu untuk bertemu dengan seluruh staf guna mendengar secara langsung berbagai keluhan yang mereka alami bahkan bila perlu melakukan langkah penertiban yang bersangkutan hingga melengserkan posisinya sebagai pimpinan pada BPMD MTB oleh karena sejumlah persoalan yang di tunjukan mengakibatkan kejenuhan yang dialami oleh para staf instansi tersebut.

Sementara itu hingga berita ini naik cetak, baik Bupati maupun Kepala BPMD Yongki Souisa,S.STP belum berhasil dimintai keterangan terkat keluhan staf tersebut. (mon)